Jepang tolak monumen korban perkosaan PD II

Terbaru  28 September 2011 - 14:21 WIB
Korban kejahatan seks Jepang

Perbudakan seks tentara Jepang selama menduduki Korea menjadi isu sensitif bagi kedua negara.

Jepang meminta Korea Selatan membatalkan rencana pembangunan monumen korban perkosaan selama pendudukan tentara Jepang di Korea.

Monumen itu rencananya akan dibangun oleh sejumlah perempuan tua yang mengaku dipaksa menjadi budak seks tentara Jepang.

"Monumen perdamaian", begitu sebutan monumen itu, akan dibangun di dekat Kedutaan Jepang di Seoul, Korsel.

"Kementerian Luar Negeri Jepang telah meminta kami untuk mencegah rencana pendirian monumen perdamaian," kata pejabat Kemenlu Korsel.

Namun permintaan tersebut, menurut seorang pejabat, sulit direalisasikan pemerintah Korsel karena pembangunan monumen di negara mereka tidak memerlukan persetujuan pemerintah

Sebuah LSM yang mewakili korban perbudakan seks tentara Jepang -seperti dilaporkan kantor berita Yonhap- menyatakan monumen akan dibangun pada Desember nanti, bertepatan dengan 1.000 hari unjuk rasa menuntut pertanggungjawaban pemerintah Jepang atas kejadian tersebut.

Isu paling sensitif

Demonstrasi atas perilaku tentara Jepang pada masa perang digelar secara rutin oleh para korban setiap hari Rabu di depan kedutaan besar Jepang. Mereka meminta permintaan maaf dan pemberian kompensasi langsung dari pemerintah Jepang.

"Kementerian Luar Negeri Jepang telah meminta kami untuk mencegah rencana pendirian monumen perdamaian."

Pejabat Kemenlu Korsel

Korsel sebelumnya telah mengajukan upaya perundingan dengan Jepang tentang masalah ini, namun Jepang tidak menanggapinya.

Persoalan perbudakan seks oleh tentara Jepang selama menduduki Korea, bagaimanapun menjadi isu paling sensitif dalam hubungan kedua negara.

Korea diduduki oleh Jepang secara brutal mulai tahun 1910 sampai 1945.

Jepang sejauh ini telah mengakui bahwa tentaranya selama masa perang menggunakan budak seks, tetapi menolak memberikan kompensasi langsung kepada korban.

Alasan yang selalu dikemukakan adalah bahwa masalahnya sudah dituntaskan dalam perjanjian normalisasi dengan Korsel di tahun 1965.

Link terkait

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.