Burma mulai membebaskan tahanan

burma Hak atas foto AP
Image caption Tidak jelas seberapa banyak tahanan politis yang ikut dibebaskan dalam kebijakan pengampunan Burma.

Pemerintah Burma mulai melepaskan sejumlah tahanan termasuk tahanan politik sebagai bagian dari pengampunan.

Seorang pembangkang yang juga dikenal sebagai komedian terkenal, Zarganar, merupakan salah satu dari kelompok tahanan pertama yang dibebaskan.

Dia ditahan pada tahun 2008 karena mengkritik kebijakan Burma saat menangani Badai Nargis menewaskan 140.000 orang di negara itu.

Pemerintah Burma menyatakan lebih dari 6.000 tahanan akan dibebaskan, tetapi tidak jelas berapa banyak tahanan politik yang ikut dibebaskan.

Daftar orang yang akan dibebaskan tidak diumumkan tetapi ada sejumlah laporan yang menyebut hanya sedikit tahanan politik yang akan bebas.

Shin Gambira adalah salah satunya, demikian laporan kantor berita AP. Dia adalah salah satu pemimpin Persekutuan Biksu Burma yang memegang peran penting dalam aksi massal tahun 2007 yang akhirnya dibubarkan secara brutal oleh militer.

Dalam kebijakan pengampunan sebelumnya di bulan Mei, Burma juga hanya membebaskan lusinan tahanan politik.

Amerika Serikat dalam tanggapan atas kebijakan terbaru Burma ini mengatakan masih menunggu perkembangan lanjutan atas langkah tersebut.

"Kami akan sesuaikan langkah mereka dengan langkah perbandinga,'' kata seorang diplomat AS Kurt Campbell.

Negara barat saat ini masih memberikan sanksi terhadap Burma, salah satunya dengan alasan penahanan atas sejumlah politik.

Diperkirakan ada lebih dari 2.000 tahanan politik di Burma, mereka termasuk wartawan, aktivis pro demokrasi, pengkritik pemerintah, biksu yang terlibat aksi protes pemerintah tahun 2007 dan anggota kelompok etnis Burma yang menginginkan kebebasan otonomi.

Semangat kebangsaan

Burma mengumumkan pengampunan terhadap 15.000 tahanan di bulan Mei 2011 dan membebaskan lebih dari 7.00 tahanan di tahun 2009, tetapi langkah itu dikritik oleh pegiat hak asasi manusia karena tidak mengikutkan para tahanan politik dalam pembebasan tersebut.

Komisi hak asasi Burma yang baru dibentuk mendesak pemerintah negeri itu untuk membebaskan ribuan tahanan di berbagai penjara.

Dalam sebuah surat yang diterbitkan di media negara, komisi ini mengatakan ''mereka yang tidak memberikan ancaman atas stabilitas negara harus dibebaskan dengan semangat kebangsaan.

Komisi yang terdiri dari akademisi dan mantan birokrat ini dibentuk akhir bulan, sebagai bagian dari serangkaian kebijakan yang dibuat pemerintah untuk meningkatkan reputasi Burma di mata internasional.

Burma menggelar pemilu pertama dalam dua dekade terakhir hampir setahun lalu.

Pemilu ini dipandang sebagai pengalihan dari pemerintahan rezim militer ke pemerintahan sipil yang tetapi disokong oleh militer.

Sejak saat itu pemerintah telah membebaskan pemimpin pro demokrasi Aung San Suu Kyi dan menggelar dialog dengan dirinya.

Tetapi Nyan Win, seorang juru bicara Partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi mengatakan kepada BBC bahwa pembebasan tahanan tidak akan menyelesaikan masalah.

"Pembebasan tahanan politik hanyalah salah satu dari sekian banyak barometer keseriusan pemerintah tentang perubahan demokrasi,'' katanya.

"Harus ada lagi perkembangan lainnya seperti kebebasan media dan pengurangan sensor negara''.

Berita terkait