Kecaman internasional atas rencana pemukiman Israel

Terbaru  2 November 2011 - 22:30 WIB
Pemukiman Yahudi di Tepi Barat

Pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat illegal berdasarkan hukum internasional.

Negara-negara Barat mengkritik keputusan Israel untuk mempercepat pembangunan pemukiman di Tepi Barat dan Jerusalem Timur.

Menteri Luar Negeri Inggris William Hague menyebut langkah Israel itu "provokatif dan tidak membantu."

Prancis dan Jerman menyebut langkah itu akan menghambat upaya damai.

Israel mengumumkan akan mempercepat pembangunan pemukiman sehari setelah Palestina mendapatkan keanggotaan penuh dari badan organisasi budaya PBB, UNESCO.

"Proyek pembangunan pemukiman ini ilegal berdasarkan hukum internasional dan merupakan rangkaian provokasi," kata Hague dalam satu pernyataan.

Ia juga mengkritik langkah Israel menahan pendapatan pajak Palestina, yang diumumkan pada waktu yang sama.

Hague juga menyerukan agar Israel mencabut dua keputusan itu.

"Proyek pembangunan pemukiman ini ilegal berdasarkan hukum internasional dan merupakan rangkaian provokasi."

William Hague

Juru bicara kementrian luar negeri Prancis Bernard Valero mengatakan, "Pembangunan pemukiman di Tepi Barat dan juga di Jerusalem timur adalah ilegal berdasarkan hukum internasional dan merupakan ancaman atas penyelesaian dua negara."

Jerman juga mengecam pembangunan Israel itu.

Steffen Seibert, juru bicara Kanselir Angela Merkel, mengatakan membangun pemukiman di daerah yang diduduki "menghambat tujuan penyelesaian dua negara dan tidak dapat dietrima."

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan hari Selasa (01/11) tentang rencana pembangunan 2.000 apartemen baru di Tepi Barat dan Jerusalem Timur akan dipercepat.

Langkah itu dianggap Palestina sebagai hukuman karena keanggotaan dari UNESCO.

Israel akan terus membangun

"Kami akan terus membangun Yerusalem, daerah sekitarnya dan juga rakyatnya."

Benjamin Netanyahu

Presiden Otorita Palestina Mahmoud Abbas mengatakan langkah itu akan mempercepat rusaknya proses perdamaian.

Seorang juru bicara kementerian luar negeri Israel mengatakan pengumuman itu merupakan "tanggapan atas langkah unilateral yang ditujukan sebagai alat menghadapi Israel di PBB dan panggung internasional lain."

Israel juga mengatakan akan membekukan transfer pendapatan pajak ke Otorita Palestina yang berjumlah sekitar setengah dari pendapatan dalam negeri otorita.

Netanyahu mengatakan, "Kami akan terus membangun Jerusalem, daerah sekitarnya dan juga rakyatnya."

"Ini adalah hak dan kewajiban kami, bukan hukuman kepada Palestina namun sebagai hak dasar kami."

Perundingan damai antara Palestina dan Israel terputus lebih dari satu tahun lalu. Palestina menuntut diakhirinya pembangunan pemukiman.

Sekitar 500.000 warga Yahudi tinggal di pemukiman yang dibangun di wilayah pendudukan Israel.

Pemukiman seperti ini ilegal berdasarkan hukum internasional namun Israel membantahnya.

Link terkait

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.