PBB cabut sanksi perbankan Libia

Libyan bank Hak atas foto AP
Image caption Warga Libia langsung menyerbu bank ketika sistem keuangan Libia kembali dibuka.

Dewan Keamanan PBB mencabut sanksi bank sentral dan bank investasi asing Libia.

Pencabutan ini ditujukan untuk meringankan krisis uang tunai di Libia.

Sebelumnya aset perbankan Libia di luar negeri dibekukan awal tahun ini sebagai bagian dari sanksi terhadap mantan pemimpin Libia, Kolonel Muammar Gaddafi.

Tetapi Jumat (16/12/2011), Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk mencabut sanksi Bank Sentral Libia dan anak perusahaannya - Bank Investasi Libia.

Dewan menyetujui untuk mencairkan aset - kecuali jika ada penolakan - sekitar pukul 17:00 waktu setempat, dan tidak ada penolakan sampai batas waktu terlewati.

Menteri Luar Negeri Inggris, William Hague mengatakan kebijakan ini ''menandakan sebuah momen signifikan lainnya dalam masa transisi Libia''.

"Ini berarti pemerintah Libia sekarang memiliki akses penuh bagi pembiayaan yang dibutuhkan untuk membangun kembali negara, untuk mendukung stabilitas dan untuk menjamin bahwa warga Libia bisa melakukan transaksi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari,'' kata Hague dalam sebuah pernyataan.

Dia menambahkan bahwa London telah membebaskan sekitar £6,5 miliar aset Libia yang ditahan di Inggris.

Sementara itu Menteri Pertahanan AS Leon Panatta dijadwalkan akan mengunjungi Libia, Sabtu (17/12/2011).

Tanggung jawab Libia

Gedung Putih dalan sebuah pernyataan menyatakan ''Amerika Serikat mendukung penuh semua kebijakan PBB kepada pemerintah Libia untuk menjaga komitmen kami bagi rakyat Libia''.

Kementerian Keuangan AS menyatakan akan ''membebaskan lebih dari US$30 miliar aset Bank Asing Libya Arab, LAFB''.

"Pemerintah Libia sekarang memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk mengatur dana tersebut,'' demikian pernyataan Kementerian Keuangan AS.

Pembebasan aset ini merupakan respon atas permintaan pemerintahan sementara Tripoli yang meminta agar sekitar US$150 miliar dana yang dibekukan di luar negeri bisa dicairkan guna membayar gaji pegawai dan menjaga kepentingan dasar negara tersebut bisa tetap berjalan.

Sejumlah sanksi memang telah dicabut pasca jatuhnya rezim Gaddafi, tetapi proses pembebasan uang dalam skala besar menjadi sangat lamban dengan alasan teknis dan legal, demikian laporan wartawan BBC di New York Barbara Plett.

Para diplomat mengatakan hal tersebut karena belum ada kejelasan di Libia terkait siapa secara hukum yang berhak memegang aset, dan apakah kepemimpinan baru di Libia cukup bersatu untuk dipercaya memegang uang.

Dewan Keamanan PBB memberi sanksi bagi rezim Gaddafi, Februari silam. Termasuk embargo senjata dan pembekuan aset.

Pada bulan Agustus - menyusul jatuhnya rezim - PBB setuju mencairkan dinar Libia senilai US$1,5 miliar yang ditahan di bank Inggris.

Pada saat yang bersamaan PBB juga menyetujui permintaan AS untuk membuka blokir senilai US$1,5 miliar aset Libia.

Kilang minyak Libia perlahan kini juga mulai berproduksi kembali dan ekspor mulai dilakukan bulan September.

Pejabat Libia mengharapkan produksi minyak mentah mereka kembali normal pada kisaran 1,6 juta barel perhari pada akhir 2012.

Berita terkait