Ecowas jatuhkan sanksi untuk Mali

sanogo Hak atas foto BBC World Service
Image caption Ecowas meminta Kapten Amadou Sanogo untuk kembali menyerahkan pemerintahan Mali kepada sipil.

Negara-negara di Afrika Barat akhirnya sepakat menjatuhkan sanksi kepada Mali yang baru saja dilanda kudeta militer.

Ketua Organisasi Negara Afrika Barat (Ecowas) Alassane Outtara mengatakan Ecowas telah menutup jalur perbatasan Mali yang kerap digunakan sebagai jalur perdagangan dan juga membekukan akses pemerintah Mali terhadap rekening bank mereka.

Outtara yang juga merupakan Presiden Pantai Gading mengatakan Ecowas sebelumnya telah memberikan batas waktu kepada pemimpin militer Mali yang melakukan kudeta untuk turun dari kekuasaanya paling lambat Senin (02/03) namun ternyata permintaan itu tidak dituruti.

Kapten Amadou Sanogo yang memimpin kudeta tersebut mengatakan dia 'telah mencatat' sanksi dari Ecowas itu.

Dalam pernyataanya dia mengatakan junta militer akan membuka diri untuk melakukan mediasi dan mencari solusi penyelesaian krisis di negara itu.

Namun saat ini katanya kepada AFP prioritas pemerintah adalah memulihkan integritas teritorial mereka yang tengah mengalami krisis di wilayah utara.

Sebelumnya sejumlah kawasan utara Mali berhasil dikuasai pemberontak Tuareg dalam beberapa hari terakhir.

Mali sendiri merupakan negara miskin dan harus berjuang lebih keras akibat blokade ekonomi yang dilakukan negara tetangganya.

Negara itu sebelumnya memang sangat tergantung pada negara tetangga untuk bisa memperoleh pemasukan lewat perdagangan antar negara.

Mali juga berbagi mata uangnya dengan tujuh negara regional lainnya.

Kembalikan konstitusi

"Pemutusan hubungan diplomatik, sanksi ekonomi, keuangan dan lainnya akan mulai diterapkan hari ini (Senin) dan tidak akan dicabut hingga mereka menegakan kembali aturan konstitusinya," kata Presiden Outtara.

Dia juga menambahkan bahwa saat ini negara-negara Ecowas menempatkan militernya dalam posisi siaga.

Negara-negara tetangga Mali memang ingin agar hukum kembali ditegakan di negara itu.

"Situasi di Mali sangat serius, apa yang terjadi disana telah merusak kehidupan berdemokrasi dan sebuah serangan terhadap integritas terotorial negara itu," kata Ouattara.

Militer Mali mengatakan mereka melakukan kudeta karena tidak puas dengan kebijakan pemerintah dalam memberi dukungan terhadap operasi memerangi pemberontak Tuareg.

Namun belakangan kudeta yang dilakukan oleh militer justru memberikan ruang bagi pemberontak Tuareg untuk menguasai lebih banya wilayah di utara negara itu.

Kudeta ini menurut AFP juga memaksa Dewan Keamanan PBB melakukan rapat darurat untuk merespon kondisi di Mali.

Berita terkait