AS longgarkan sanksi untuk Burma

Terbaru  18 April 2012 - 09:25 WIB
burma

Negara barat melonggarkan sanksi karena menilai ada perkembangan positf dalam demokrasi Burma yang mengembalikan hak politik para oposisi.

Amerika Serikat akan melonggarkan sanksi ekonomi yang diberikan ke Burma.

Dalam kebijakan terbaru ini, AS akan mengijinkan transaksi keuangan untuk mendukung sejumlah kegiatan kemanusiaan dan aktivitas nirlaba.

Larangan keuangan untuk kerjasama olahraga dan ''proyek pembangunan non-komersial yang secara langsung menguntungkan warga Burma,'' juga diangkat.

Ini adalah tahapan baru dalam pengurangan bertahap atas tekanan internasional terhadap Burma.

Proses reformasi di Burma dimulai dengan pemilihan yang dimenangkan oleh sipil dukungan militer pada November 2010 sekaligus mengakhiri pemerintahan junta militer yang berlangsung selama beberapa dekade.

Reformasi berlanjut dengan pemilihan sela 1 April yang mengembalikan sejumlah politisi oposisi termasuk Aung San Suu Kyi ke parlemen.

Awal bulan ini Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton, yang mengunjungi Burma Desember tahun lalu, mengatakan sejumlah larangan keuangan dan bepergian akan dilonggarkan, dengan sejumlah pemimpin Burma diijinkan berkunjung ke AS.

Dalam kebijakan ini, AS akan menunjuk seorang duta besar untuk Burma dan membangun sebuah kantor untuk lembaga bantuan AS, USAID di negara tersebut.

Perkuat tokoh pembaruan

Sebelumnya pemerintah Australia juga melonggarkan sanksi keuangan dan pembatasan bepergian bagi sekitar 260 warga Burma termasuk Presiden Thein Sein.

Pengumuman Australia ini dikeluarkan setelah Perdana Menteri Inggris David Cameron mempertimbangkan untuk menangguhkan sanksi saat dia berkunjung ke Burma, Jumat pekan lalu.

Setelah bertemu presiden Burma Thein Sein dan pemimpin pro demokrasi Aung Sung Suu Kyi, Cameron mengatakan sanksi ekonomi terhadap Burma harus ditangguhkan sebagai bentuk pengakuan atas perubahan yang terjadi.

Suu Kyi, yang bersama partai Liga Nasional untuk Demokrasi memenangkan 43 kursi di pemilu sela bulan ini menyambut baik kebijakan tersebut dan mengatakan penangguhan sanksi akan ''memperkuat tangan para tokoh pembaruan''.

Cameron merupakan perdana menteri Inggris pertama yang mengunjungi Burma sejak negara itu merdeka tahun 1948.

Selain AS, Australia dan Inggris, akhir bulan ini Uni Eropa juga akan membahas pelonggaran sanksi terhadap pemerintah Burma, meski tidak ada penjelasan apakah pada tahap ini larangan penjualan senjata juga akan dicabut.

Link terkait

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.