Aung San Suu Kyi absen dari sidang parlemen

Terbaru  23 April 2012 - 19:10 WIB
Sidang parlemen Burma

Sebanyak 25% kursi parlemen Burma diperuntukkan bagi militer.

Parlemen Burma kembali bersidang hari ini (23/4) tanpa kehadiran pemimpin oposisi, Aung San Suu Kyi, dan puluhan anggota parlemen prodemokrasi yang terpilih dalam pemilihan sela awal bulan ini.

Mereka semula dijadwalkan menghadiri sidang untuk pertama kalinya sejak terpilih menjadi anggota parlemen dalam pemilihan sela.

Namun partai pimpinan Suu Kyi, NLD memutuskan menunda kehadiran para anggotanya di parlemen terkait sengketa kata dalam sumpah jabatan.

Mereka tidak bersedia mengucapkan kata "mengamankan" undang-undang dasar tetapi ingin mengucapkan "menghormati" undang-undang dasar yang disusun oleh pemerintahan militer terdahulu.

Berdasarkan undang-undang dasar, sebanyak 25% jumlah kursi parlemen diperuntukkan bagi militer.

Presiden Burma dalam kunjungan resmi ke Jepang dikutip mengatakan tidak mempunyai rencana untuk mengubah kata dalam sumpah jabatan anggota baru parlemen.

Sanksi Uni Eropa

"Ketika saya mengucapkan sumpah hari ini, tidak ada anggota parlemen dari NLD. Hal itu membuat saya sedih."

Saing San Min

NLD sebelumnya menegaskan partai tidak memboikot sidang tetapi hanya menunda kehadiran perdana para anggota parlemennya sampai masalah itu berakhir.

Sekjen partai berkuasai, Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan, Htay Oo mengatakan partainya tidak akan mengusulkan perubahan kata-kata sumpah jabatan.

Beberapa anggota parlemen juga menyatakan kekecewaan karena anggora parlemen dari NLD absen.

"Ketika saya mengucapkan sumpah hari ini, tidak ada anggota parlemen dari NLD. Hal itu membuat saya sedih," kata Saing San Min, seorang anggota baru parlemen dari Partai Pembangunan Nasional.

Presiden Burma dalam kunjungan resmi ke Jepang dikutip mengatakan tidak mempunyai rencana untuk mengubah kata dalam sumpah jabatan anggota baru parlemen.

NLD sebelumnya menegaskan partai tidak memboikot sidang tetapi hanya menunda kehadiran perdana para anggota parlemennya sampai masalah itu berakhir.

Sementara itu berdasarkan laporan-laporan, Uni Eropa secara resmi telah menyepakati pembekuan sementara sebagian besar sanksi terhadap Burma selama satu tahun.

Langkah itu ditempuh sebagai pengakuan atas reformasi demokratik yang dimulai setelah sebelumnya Burma diperintah militer selama setengah abad.

Pembekuan sanksi Uni Eropa terhadap Burma tidak berlaku bagi embargo penjualan senjata.

Link terkait

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.