Uni Emirat Arab susun RUU hak pekerja domestik

Terbaru  11 Mei 2012 - 22:55 WIB
Calon TKI

RUU Uni Emirat Arab mengatur pemberian hari libur dan cuti tahunan pembantu rumah tangga.

Organisasi hak asasi manusia, Human Rights Watch, menyerukan kepada Uni Emirat Arab untuk mempublikasikan rancangan undang-undang mengenai hak-hak pembantu rumah tangga.

Human Rights Watch mengatakan rancangan undang-undang itu tampaknya menjanjikan untuk menangani berbagai pelanggaran yang terjadi selama ini.

Rancangan undang-undang mengenai hak-hak pekerja domestik tersebut antara lain meliputi jaminan satu hari libur per minggu bagi setiap pembantu rumah tangga, cuti dua minggu dengan gaji, dan cuti sakit selama 15 hari per tahun tanpa potong gaji.

Rincian tersebut sejauh ini baru diketahui dari laporan media dan belum dipublikasikan secara menyeluruh.

Baru-baru ini surat khabar Gulf News di Uni Emirat Arab menyatakan telah mendapat salinan rancangan undang-undang perbaikan hak-hak pekerja domestik.

Perlindungan pekerja

Human Rights Watch menekankan meski tampak menjanjikan, rancangan undang-undang juga mengandung sejumlah usulan yang mengganggu, antara lain risiko menghadapi denda atau hukuman penjara bagi pekerja domestik yang membeberkan rahasia majikan.

Usulan lainnya yang dinilai buruk adalah hukuman penjara bagi pihak-pihak yang "mendorong" pembantu rumah tangga untuk kabur dari rumah majikan atau memberikan perlindungan bagi mereka yang melarikan diri dari rumah majikan.

Wartawan BBC untuk masalah Arab, Sebastian Usher, melaporkan perlakuan terhadap pekerja domestik di Uni Emirat Arab dan negara-negara Teluk secara keseluruhan telah menjadi bahan kecaman oleh berbagai kelompok hak asasi manusia.

"Dalam banyak kasus, para pekerja domestik hampir seperti tahanan bagi majikan," jelasnya.

Sebastian Usher menambahkan bila rancangan undang-undang yang masih mengandung beberapa kelemahan ini disahkan, setidaknya langkah tersebut akan menjadi preseden bagi perbaikan kesejahteraan dan keselamatan pembantu rumah tangga di negara-negara Teluk.

Bagaimanapun, lanjutnya, masih perlu dibuktikan apakah undang-undang seperti itu kenyataannya nanti diterapkan.

Link terkait

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.