Yunani rencanakan pemerintahan darurat

Yunani Hak atas foto
Image caption Rakyat Yunani memilih partai politik yang berjanji tidak akan melakukan penghematan anggaran.

Presiden Yunani Karolos Papoulias bersiap untuk melakukan pembicaraan dengan para pimpinan partai politik untuk membentuk sebuah pemerintahan darurat.

Langkah ini diambil setelah Partai Sosialis Yunani menjadi partai ketiga yang gagal membentuk koalisi.

Wartawan BBC di Athena Mark Lowen mengatakan Presiden Papouilas diharapkan bisa menekan partai politik untuk membentuk pemerintahan demi keselamatan negara.

Jika langkah Presiden Papoulias gagal, maka Yunani harus menggelar pemilihan umum baru yang kemungkinan akan dilaksanakan bulan depan.

Pekan lalu, para pemilih mendukung partai politik yang menentang kebijakan penghematan anggaran demi memperoleh dana talangan Uni Eropa.

Kisruh politik Yunani meningkatkan kemungkinan bahwa negara itu akan menghadapi kebangkrutan dan dipaksa keluar dari zona negara pengguna mata uang euro atau eurozone.

Proses panjang

Hak atas foto AP
Image caption Presiden Karolos Papoulias (kiri) berdiskusi dengan Pimpinan Partai Pasok, Evangelos Venizelos.

Sebelumnya, pimpinan partai Pasok yang berhaluan sosialis Evangelos Venizelos mengabaikan peluang pembentukan pemerintahan baru.

Evangelos sudah melakukan pembicaraan dengan Antonis Samaras, pimpinan Partai Demokrai Baru yang berhaluan kanan-tengah yang memenangi pemilihan umum.

Meski memenangi pemilu Partai Demokrasi Baru tidak bisa menggandeng partai ketiga untuk membentuk suara mayoritas di parlemen.

"Saya berharap dalam negosiasi yang dipimpin Presiden Papoulias semua bisa bersikap dewasa dan mempertanggungjawabkan pemikiran mereka," kata Venizelos.

Sementara itu Partai Syriza yang menjadi pemenang kedua dalam pemilihan umum dengan tegas menolak syarat-syarat yang diberikan Uni Eropa dan IMF terkait dana talangan.

Pemimpin Partai Syriza Alexis Tsipras mengatakan dia tidak akan bergabung dalam koalisi apapun yang berkeinginan mengimplementasikan kesepakatan dana talangan.

"Penolakan rencana ini bukan datang dari Syriza namun rakyat Yunani yang menolaknya," kata Tsipras.

"Kebijakan penghematan sudah ditolak rakyat Yunani melalui pilihan mereka dan tak ada pemerintahan yang bisa memaksakan rencana itu," tambah Tsipras.

Krisis global

Krisis politik Yunani yang berkepanjangan membuat krisis finansial global semakin tidak menentu.

Lembaga pemeringkat Fitch memperingatkan jika Yunani meninggalkan eurozone, maka peringkat utang ke-16 negara eurozone lainnya akan menjadi negatif.

Kondisi ini berarti peringkat utang ke-16 negara zona euro memiliki kemungkinan untuk diturunkan.

"Keluarnya Yunani akan memecah prinsip fundamental yang membentuk euro, bahwa keanggotaan Kesatuan Moneter dan Ekonomi (EMU) tak bisa ditarik kembali," kata Fitch.

Kepala Urusan Keuangan Uni Eropa Olli Rehn mengatakan Yunani harus mematuhi syarat-syarat dana talangannya.

"Yunani secara sistematis hidup belebihan selama satu dekade. Dan Yunani tak melakukan apapun untuk memperbaiki ekonomi dan ketersediaan keuangan publik," kata Rehn.

Berita terkait