PBB tarik sementara staf dari Rakhine, Burma

Kekerasan sektarian di Burma
Image caption Pemerintah memberlakukan keadaan darurat di Rakhine menyusul kekacauan di sana.

PBB memutuskan untuk sementara menarik sebagian staf dari negara bagian Rakhine, Burma barat, yang dilanda kekerasan berdarah dalam bentrokan antara warga Buddha dan Muslim.

PBB mengeluarkan pernyataan berisi pengumuman bahwa badan dunia itu memutuskan untuk sementara merelokasikan staf internasional dan staf nasional yang tidak penting, beserta keluarga mereka dan organisasi-organisasi terkait.

Dalam pernyataannya, PBB mengatakan telah meminta "dukungan penuh dari pemerintah untuk menjamin keselamatan dan keamanan semua staf PBB dan lembaga swadaya masyarakat asing dan keluarga mereka di Maungdaw, Buthidaung, dan Sittwe", selagi mereka direlokasikan ke kota terbesar Burma, Rangoon.

Menurut seorang pejabat BB di Burma Ashok Nigam, sebanyak 44 pekerja PBB dan keluarga mereka meninggalkan Maungdaw, negara bagian Rakhine, yang berbatasan dengan Bangladesh.

"Sebagian besar staf yang ditarik adalah staf internasional tetapi staf lokal yang berkantor di Maungdaw masih berada di sana," kata Ashok Nigam seperti dikutip kantor berita AFP hari Senin (11/06).

Kekacauan meningkat

Ashik Nigam menjelaskan langkah tersebut ditempuh karena adanya gangguan keamanan dan penarikan staf hanya bersifat sementara.

Hak atas foto BBC World Service

Dia menjelaskan langkah tersebut ditempuh karena adanya gangguan keamanan dan penarikan staf hanya bersifat sementara.

Pemerintah Burma menerapkan keadaan darurat di negara bagian Rakhine pada Minggu.

Media resmi pemerintah melaporkan keadaan darurat diberlakukan menyusul peningkatan kekacauan dan serangan di Rakhine. Langkah itu ditempuh "dengan maksud untuk memulihkan keamanan dan stabilitas secepatnya bagi rakyat".

Sejauh ini 17 orang tewas dalam kekerasan yang pecah setelah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap seorang perempuan Buddha dalam serangan yang disebut-sebut dilakukan oleh warga Muslim.

Presiden Thein Sein mengatakan kekerasan ini bisa mengancam laju demokrasi Burma.

Negara bagian Rakhine berpenduduk mayoritas etnik Rakhine dan beragama Buddha. Negara bagian itu juga berpenduduk Muslim, termasuk minoritas Rohingya.

Rohingya adalah kelompok minoritas Muslim dan tidak memiliki kewarganegaraan karena Burma menganggap mereka sebagai imigran gelap dari Bangladesh.

Sementara itu penjaga perbatasan Bangladesh menghalau ratusan orang yang berusaha melarikan diri dari Burma. Para pejabat mengatakan mereka mencegat enam perahu yang mengangkut etnik Rohingya dan mengembalikan mereka ke wilayah Burma.