Mantan perdana menteri Mesir boleh ikut pilpres putaran kedua

Pengamanan di gedung Mahkamah Konstitusi Mesir Hak atas foto Reuters
Image caption Pagar berduri di luar gedung Mahkamah Konstitusi Mesir untuk mencegah pengunjuk rasa masuk.

Mahkamah Konstitusi Mesir memutuskan perdana menteri terakhir di era pemerintahan Husni Mubarak boleh ikut pemilihan presiden tahap kedua.

Pencalonan Ahmed Shafiq dipertanyakan karena undang-undang yang diberlakukan pada bulan April melarang para mantan pejabat pemerintahan zaman Husni Mubarak mencalonkan diri.

Namun Mahkamah Konstitusi memutuskan undang-undang tersebut tidak konstitusional.

Undang-undang yang dimaksud berlaku untuk para pejabat negara yang berada dalam pemerintahan Mubarak hingga sepuluh tahun sebelum 11 Februari 2011, ketika Mubarak dijatuhkan lewat unjuk rasa massal.

"Mahkamah Konstitusi memutuskan undang-undang isolasi politik dalah tidak konstitusional," begitulah keputusan yang dikutip oleh kantor berita Mesir, Mena.

Unjuk rasa menentang Shafiq

Dalam pemilihan presiden tahap kedua, Ahmed Shafiq berhadapan dengan calon dari Ikhwanul Muslimin, Mohammed Mursi.

Wartawan BBC untuk kawasan Timur Tengah, Jon Leyne, melaporkan dengan keputusan ini maka pemilihan presiden tahap kedua akan berlangsung pada akhir pekan ini.

Operasi keamanan besar digelar di luar gedung Mahkamah Konstitusi dan pagar kawat berdiri dipasang di sekitar gedung untuk mencegah para pengunjuk rasa mengganggu sidang.

Para pengunjuk rasa memekikkan slogan-slohan yang menuntut agar Ahmed Shafiq tidak diperkenankan ikut pemilihan presiden tahap kedua.

Seorang pegiat prodemokrasi, Mohamed Abdel Quodous, kepada BBC mengatakan Shafiq sebagai 'sisa-sisa dari pengawal lama.'

"Semua yang ada di sini hari ini menuntut pencopotan Shafiq karena dia merupakan sisa dari pengawal lama. Semua kekuatan politik sepakat untuk mendiskualifikasi Shafiq karena dia mempermalukan Mesir dan revolusinya."

Sepertiga kursi parlemen

Mahkamah juga memutuskan dalam keputusan lainnya, bahwa sepertiga kursi parlemen hasil pemilihan umum tahun lalu juga tidak konstitusional. Namun masih belum jelas apakah kursi-kursi itu akan diperebutkan kembali lewat pemilihan umum yang baru.

Juga tidak jelas jika memang digelar pemilihan umum baru, apakah hanya untuk sepertiga kursi atau untuk semua kursi di parlemen.

Wartawan BBC menyebutkan, keputusan Mahkamah Konstitusi ini akan menghambat pekerjan parlemen dan kemungkinan terjadi kebuntuan jika parlemen menolak membubarkan sepertiga kursi yang sudah terpilih.

Sepertiga kursi yang bermasalah tersebut, menurut mahkamah, diperebutkan dengan berdasarkan daftar dalam sistem proporsional padahal mestinya menggunakan calon pertama yang mencapai jumlah tertentu.

Sebagian besar dari kursi tersebut dimenangkan oleh Ikhawanul Muslimin.

Berita terkait