Polisi Bahrain akan diadili dengan dakwaan pembunuhan

Terbaru  27 Juni 2012 - 21:15 WIB
Polisi Bahrain

Komisi penyelidikan Bahrain menyimpulkan aparat keamanan menggunakan kekerasan berlebihan.

Pengadilan di Bahrain menyatakan tiga polisi yang dituduh membunuh tiga orang dalam unjuk rasa prodemokrasi tahun lalu harus diadili dengan dakwaan pembunuhan.

Ketiga polisi itu awalnya didakwa dengan dakwaan yang lebih rendah, yaitu penyiksaan, namun dengan dakwaan pembunuhan maka bisa terancam hukuman mati, seperti disebutkan oleh Otorita Urusan Informasi Bahrain.

Otopsi atas ketiga jenazah yang dilakukan tahun lalu memperlihatkan korban ditembak dari jarak dekat.

Pengadilan ketiga polisi yang didakwa membunuh Ali Ahmed Abdullah, Issa Abdul Hassan, dan Hani Abdul Aziz Goma, akan dilangsungkan pada tanggal 10 Juli.

Sementara itu polisi keempat sudah dijatuhi hukuman penjara secara in absentia selama lima tahun. Polisi dinyatakan bersalah mencederai seorang pengunjuk rasa dengan tembakan namun dia sendiri cedera dua bulan lalu akibat serangan bom.

Ganti rugi untuk keluarga

Dalam perkembangan lainnya, pemerintah Bahrain mengatakan akan membayar ganti rugi sebesar US$2,6 juta kepada keluarga dari korban yang tewas dalam aksi unjuk rasa Februari hingga Maret 2011.

"Pemberian ganti rugi kepada keluarga dari 17 korban yang tewas sudah dimulai sejalan dengan pelaksanaan rekomendasi Komisi Penyelidikan Independen Bahrain (BICI)," seperti tertulis dalam sebuah pernyataan dari pejabat Kementerian Kehakiman.

"Pemberian ganti rugi kepada keluarga dari 17 korban yang tewas sudah dimulai sejalan dengan pelaksanaan rekomendasi Komisi Penyelidikan Independen Bahrain (BICI)."

Pernyataan pejabat Kementrian Kehakiman

Pemerintah mengatakan pembayaran untuk tiap korban jiwa mencapai sekitar US$153.000.

Laporan BICI pada bulan November menyebutkan sedikitnya 35 orang tewas dalam kekerasan sepanjang Februari-Maret 2011, dan 30 di ntaranya adalah warga sipil sementara lima lagi aparat keamanan.

BICI juga menyimpulkan aparat keamanan menggunakan kekerasan yang berlebihan dan melakukan penyiksaan, yang menyebabkan lima kematian.

Pengadilan militer

Sebagian besar pengunjuk rasa antipemerintah di Bahrain berasal dari mayoritas umat Syiah yang menentang diskriminasi yang dilakukan oleh keluarga kerajaan, Al Khalifa, dari kelompok Sunni. Para pengunjuk rasa juga menuntut reformasi politik.

Pemerintah Bahrain pada Maret 2011 menyatakan keadaan darurat dan menangkap sekitar 3.000 pengunjuk rasa serta meminta bantuan dari negara-negara tetangga -yang juga dipimpin oleh umat Sunni- untuk mengirimkan aparat keamanan.

Sebagian dari pengunjuk rasa yang ditangkap kemudian disidang di pengadilan militer dan sejumlah di antaranya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup lewat pengadilan, yang menurut pegiat hak asasi manusia, berlangsung secara tidak seimbang.

Raja Hamad sudah menempuh beberapa upaya untuk memenuhi sebagian tuntutan pengunjuk rasa, antara lain dengan melakukan perubahan konstitusi namun kubu oposisi dan kelompok hak asasi mengeluhkan bahwa penumpasan terhadap para pembangkang politik dengan tindakan kekerasan masih terus berlangsung.

Link terkait

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.