Rancangan konstitusi Mesir disetujui majelis

Terbaru  30 November 2012 - 16:11 WIB
Majelis Mesir.

Majelis Mesir bersidang Kamis sepanjang malam untuk meloloskan rancangan konstitusi.

Majelis Mesir menyetujui rancangan konstitusi dan akan diserahkan kepada Presiden Mohammed Morsi yang akan melakukan referendum untuk itu.

Pengesahan ini dilakukan ditengah-tengah Klik ancaman pembubaranKlik majelis oleh Mahkamah Agung Konstitusi dan sengketa politik antara Presiden Morsi dengan kelompok oposisi.

Mahkamah Agung Konstitusi beberapa hari lagi dilaporkan akan mengambil keputusan apakah majelis perlu dibubarkan atau tidak.

Namun majelis, yang didomonasi oleh politisi dari partai Islam- tampaknya bergerak dengan cepat untuk meloloskan rancangan konstitusi, seeprti dilaporkan wartawan BBC di Kairo, Jon Leyne.

Majelis menerima semua 234 pasal di rancangan konstitusi setelah sidang maraton pada hari Kamis (30/11) hingga sepanjang malam.

Anggota majelis dari kubu Liberal, sayap kiri, dan Kristen memboikot majelis dan menuduh kelompok Islam berupaya memaksakan pandanganyna.

Ada pasal baru

Unjuk rasa

Kelompok oposisi menggelar unjuk rasa untuk menentang dekrit Presiden Morsi.

Berdasarkan laporan stasiun TV negara, rancangan konstitusi yang disahkan menyebutkan Islam adalah agama negara dan 'prinsip' Syariah Islam adalah 'sumber utama dari perundang-undangan'.

Hal tersebut tidak berbeda dengan konstitusi negara di bawah presiden Hosni Mubarak, yang tahun lalu dijatuhkan lewat unjuk rasa massal.

Dengan demikian maka bisa dikatakan kelompok Islam tidak menegaskan 'prinsip' untuk menjadi 'peraturan'.

Sebuah pasal baru menyebutkan Masjid dan Universitas al-Azhar harus diminta pendapatnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan Syariah Islam.

Rancangan konstitusi, seperti dilaporkan TV negara, juga menytakan bahwa Kristen dan Judaisme juga adalah 'sumber utama dari perundang-undangan'.

Sementara itu pihak Klik oposisi menentang dekrit yang dikeluarkan Klik Presiden Morsi untuk yang menyatakan semua keputusan presiden tidak bisa dibatalkan oleh pihak mana pun, termasuk lembaga peradilan.

Pendukung Presiden Morsi menegaskan bahwa dekrit hanya akan untuk sementarwa waktu dan diperkirakan akan dicabut begitu konstituri baru sudah diundangkan dan pemilihan parlemen berlangsung.

Link terkait

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.