Timor Leste pasca kepergian PBB

pbb timor leste
Image caption PBB bertugas di Timor Leste sejak referendum 1999 dan 2006.

Tantangan keamanan masih membayangi Timor Leste setelah PBB secara resmi mengakhiri misi damai di Timor Leste, Senin (31/12).

Pasukan PBB sebelumnya telah ditarik sejak Oktober saat pasukan keamanan Timor Leste mengambil alih tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan hukum.

PBB memainkan peran penting saat kemerdekaan Timor Timur melalui referendum 1999, mengakhiri 24 tahun pendudukan Indonesia.

Pasukan perdamaian PBB kemudian kembali di tahun 2006 setelah kudeta militer yang gagal menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik di negara itu.

Finn Reske-Nielsen, kepala Misi PBB di Timor Lester, UNMIT, dalam sebuah pernyataan mengatakan: ''Rakyat Timor dan pemimpinnya telah menunjukkan keberanian dan keteguhan untuk mengatasi tantangan besar.''

"Meski banyak pekerjaan yang masih harus dilakukan di masa mendatang, ini adalah sebuah momen bersejarah dalam pengakuan kemajuan yang berhasil dicapai.''

Dia mengatakan penarikan ini tidak mengakhiri kerjasama diantara PBB dengan Timor Leste, mengingat ''banyak tantangan yang masih harus dilakukan.''

PBB menjadi pemerintah sementara Timor Leste hingga 2002 saat secara resmi menjadi sebuah negara.

Pasukan Stabilisasi Internasional pimpinan Australia, ISF, juga dikerahkan pada tahun 2006 ditengah-tengah kekerasan yang memaksa ribuan orang mengungsi.

ISF juga telah mengakhiri misinya bulan lalu.

Sebagai salah satu negara termiskin Asia, Timor Leste akan bergantung pada bantuan luar untuk beberapa tahun ke depan.

Tantangan pasca PBB

Image caption Sebagai salah satu negara termiskin, Timles masih butuh bantuan asing.

Pasca berakhirnya misi PBB di Timor Leste ada sejumlah tantangan yang dihadapi negara itu, dari sisi keamanan salah satunya adalah soal perdagangan obat bius dan pencucian uang.

"Drug traficking adalah masalah yang sangat besar dan yang agak kami khawatirkan itu bisa tumbuh menjadi skala besar,.''

''Tapi kami yakin dengan bekerja sama seperti dengan Indonesia dan juga kami menjadi anggota interpol, serta kami juga bekerja sama baik dengan negara lain, paling tidak bisa mengatasi masalah ini," kata Menteri Keamanan Negara Timor Leste, Fransisco Guterres kepada BBC Indonesia.

"Kami khawatir masalah ini bisa tumbuh menjadi organised crime, ke depan kami mencoba mengatasi ini lewat kerjasama dengan sejumlah negara seperti Indonesia, Australia, AS, Portugal, Cina, Singapura dan negara-negara di ASEAN."

Diluar itu Guteres mengatakan tidak ada masalah keamanan berarti yang mengancam stabilitas Timor Leste pasca penghentian misi PBB di negara itu.

Menurutnya polisi dan militer Timor Leste telah membuktikan kemampuannya dengan keberhasilan penyelenggaraan pemilu dan pengamanan kedatangan sejumlah pemimpin negara tetangga ke daerah tersebut.

"Sejak tahun 2009 banyak tugas pengamanan yang dilakukan oleh Timor Leste mulai dari Pemilu sementara UN lebih menjadi mentornya saja. Pada akhir tahun 2011 kami melihat sebenarnya semua tugas pengamanan sudah dilakukan semua oleh orang Timor Leste."

"Dunia Internasional saya rasa juga yakin lewat kunjungan tamu luar negeri seperti Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton, Presiden Indonesia, Presiden Portugal dan sejumlah menteri lain dan mereka telah lihat bahwa kami bisa melakukannya."

Guteres mengatakan saat ini Timor Leste memiliki 3.100 lebih polisi dan 1.000 tentara untuk mengamankan sekitar satu juta penduduk lebih.

"Kami menerapkan sistem kerjasama antara pemerintah lokal di berbagai daerah dengan pihak keamanan untuk menyelesaikan persoalan keamanan. Kami punya moto keamanan adalah tanggung jawab warga Timor Leste,'' kata Guterres.

Berita terkait