Menlu Suriah serukan dialog

  • 20 Januari 2013
walid_muallem
Image caption Menlu Suriah, Walid Muallem mengatakan kelompok oposisi bisa bergabung dalam kabinet pemerintahan baru.

Menteri Luar Negeri Suriah, Walid Muallem meminta kelompok "oposisi kebangsaan" untuk meletakan senjata mereka dan bersedia ikut terlibat pembicaraan untuk membentuk pemerintahan baru.

Walid Muallem mengatakan kelompok oposisi manapun di Suriah bisa bergabung dalam kabinet baru selama mereka bersedia menolak campur tangan asing.

Namun dia juga mengatakan bahwa nantinya pembicaraan dengan kelompok oposisi tidak akan menyinggung soal masa depan Presiden Bashar al-Assad.

Ajakan tersebut sejauh ini tidak mendapat repson positif dari kelompok oposisi yang menolak pegesampingan isu tentang masa depan kepemimpinan al-Assad.

Kelompok oposisi, Koalisi Nasional untuk Revolusi Rakyat Suriah dan Pasukan Opsisi tidak bersedia terlibat dalam pembicaraan tersebut karena sejauh ini mereka sangat mendukung keterlibatan asing dalam penanganan konflik di Suriah.

Aksi warga Suriah menentang kekuasaan al-Assad sejauh ini telah berjalan selama 22 bulan dan diperkirakan telah menelan korban jiwa hingga 60 ribu orang.

Keterlibatan PBB

Muallem dalam pernyataannya juga menjelaskan meskipun saat ini masih terjadi pertumpahan darah, pemerintah akan terus melanjutkan upaya untuk melakukan dialog dan menyiapkan proses transisi selama tiga bulan ke depan.

"Pertanyaannya adalah jika kekerasan tidak berhenti apakah kita akan melanjutkan dialog atau tidak? Saya mengatakan kita harus terus melanjutkan dialog tersebut," kata Muallem.

Muallem menyampaikan pernyatannya di stasiun televisi milik pemerintah dan hanya sepekan setelah Utusan Khusus Liga Arab dan PBB, Lakhdar Brahimi mengatakan bahwa presiden Suriah tidak boleh menjadi bagian dari pemerintahan transisi negara itu.

"Tidak ada seorangpun yang pantas membicarakan posisi dari presiden....hal itu memang tidak bisa diterima," kata Muallem merespon usulan Brahimi.

Muallem juga meminta PBB untuk mengatasi persoalan di perbatasan negara itu meskipun tampaknya pemerintah Suriah harus sepakat terlebih dulu tentang bagaimana langkah pengamanan di perbatasan bisa dicapai.

Berita terkait