Fosfor digunakan membubarkan unjuk rasa di Burma

  • 14 Februari 2013
Unjuk rasa biksu Burma di Rangoon.
Image caption Unjuk rasa di Rangoon atas perlakuan terhadap biksu yang mendukung protes warga.

Polisi Burma melepas tembakan granat fosfor saat membubarkan pengunjuk rasa yang menentang pertambangan tembaga.

Laporan dari kelompok pegiat Burma yang bermarkas di Amerika Serikat, Justice Trust, juga menyebutkan granat fosfor putih berulang kali digunakan pada Kamis 29 November 2012 pagi ke udara namun mendarat di tempat para pengunjuk rasa berkemah.

Sejumlah pengunjuk rasa -sebagian besar adalah biksu- menderita luka bakar akibat granat tersebut yang seharusnya digunakan untuk kepentingan militer.

"Terdengar bahwa polisi menggunakan bahan pembakar militer atas pengunjuk rasa damai saat operasi penegakkan hukum," tutur Direktur Justice Trust, Roger Normand, saat megumumkan laporan di Rangoon.

Justice Trust mengatakan laporan setebal 41 halaman disusun berdasarkan keterangan saksi mata, foto-foto, dan analisis forensik atas selongsong granat.

Tim penulis laporan antara lain mendapatkan satu selongsong granat yang digunakan dan mengujinya di sebuah laboratorium.

Image caption Warga di sekitar tambang dipaksa menyerahkan lahannya.

Beberapa keterangan saksi mata dikutip dalam laporan, antara lain mereka mengatakan melihat cahaya terang di udara yang mengeluarkan zat yang lengket dan menyala sehingga membakar tenda maupun menembus pakaian sampai membakar kulit dan daging.

Laporan komisi belum diumumkan

Gas fosfor -yang amat kontroversial- sering digunakan di medan perang, antara lain saat kontak senjata di kota Fallujah, Irak.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan dari pemerintah Burma atas laporan tersebut.

Sementara laporan komisi yang dibentuk pemerintah tak lama setelah kekerasan -yang dipimpin tokoh oposisi, Aung San Suu Kyi- masih belum diumumkan.

Tambang tembaga di Monywa merupakan usaha patungan antara militer Burma dan sebuah perusahaan Cina.

Warga setempat menentang tambang itu dan menggelar aksi unjuk rasa selama beberapa bulan karena dipaksa menyerahkan lahan milik mereka tanpa ganti rugi yang memadai.

Aksi unjuk rasa itu mendapat dukungan dari para biksu dan kelompok prodemokrasi Burma.

Laporan Justice Trust juga menyebutkan para pejabat setempat mengintimidasi para penduduk agar menandatangani kontrak untuk menyerahkan lahan mereka.

Berita terkait