Dubes Italia dilarang meninggalkan India

  • 14 Maret 2013
Massimiliano Latorre dan Salvatore Girone
Image caption Massimiliano Latorre dan Salvatore Girone diizinkan pulang ke Italia untuk ikut pemilihan umum.

Mahkamah Agung India sudah mengeluarkan surat perintah yang melarang duta besar Italia meninggalkan India.

Langkah atas Duta Besar Daniele Mancini ini diambil setelah Italia menolak untuk mengembalikan dua marinir Italia yang dituduh membunuh dua nelayan India.

Awal pekan ini, Kementerian Luar Negeri Italia mengatakan tidak akan menyerahkan kedua marinir untuk diadili di India karena penembakan terjadi di perairan internasional yang bukan merupakan wilayah hukum India.

Sementara India menegaskan bahwa insiden itu terjadi di perairan India.

Mahkamah Agung dalam suratnya Kamis 14 Maret juga meminta penjelasan dari dubes Italia tentang pelanggaran janji Italia dan menegaskan tanggapan dari pihak Italia sudah harus diterima Senin pekan depan, seperti dilaporkan kantor berita Press Trust India.

Siap untuk berunding

Image caption Massimiliano Latorre saat memberikan suara di Taranto, pada 24 Februari 2013.

Perdana Menteri India, Manmohan Singh, mengecam keputusan Italia tersebut dengan mengatakannya sebagai hal yang 'tidak bisa diterima'.

Dia menambahkan bahwa Italia akan menghadapi konsekuensi jika tidak mengubah keputusannya.

Kedua marinir, Massimiliano Latorre dan Salvatore Girone, diizinkan pulang ke Italia untuk memberikan suara dalam pemilihan umum bulan lalu. Mereka juga sudah pernah mendapat izin pulang ke Italia pasa saat Natal namun waktu itu kembali lagi ke India.

Latorre dan Girone sedang mengawal tanker minyak Italia di lepas pantai Kerala ketika insiden penembakan terjadi pada November 2012. Keduanya mengatakan para korban bertindak mencurigakan sehingga diduga merupakan bajak laut.

Italia mengatakan mereka siap untuk melakukan perundingan dengan India untuk mencapai penyelesaian.

Seorang juru bicara Sekjen PBB sudah meminta agar kedua belah pihak berupaya mencari jalan keluar secara damai dan sesuai dengan hukum internasional.

Berita terkait