Menlu G-8 kecam langkah nuklir Korut

G-8
Image caption Menlu Inggris William Hague dan Menlu AS John Kerry yang menghadiri pertemuan G-8 di London

Para menteri luar negeri negara-negara G-8 mengecam 'dengan sekeras mungkin' program senjata nuklir dan rudal balistik Korea Utara.

Dalam suatu komunike seusai pertemuan mereka di London, para menlu G-8 itu menyatakan mendukung komitmen dalam resolusi PBB untuk memperkuat sanksi yang sekarang berlaku dan mengambil langkah lebih lanjut bila Korea Utara melakukan uji coba nuklir lagi.

Menurut komunike itu, para menlu G-8 'mengecam dengan sekeras mungkin program pengembangan senjata nuklir dan rudal balistik' yang mencakup pengayaan uranium.

Kelompok G-8 meliputi Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Kanada dan Rusia.

Para wartawan melaporkan bahwa Jepang, yang juga diwakili dalam pertemuan, telah mengusahakan dikeluarkannya pernyataan keras terhadap Korea Utara.

Korea Utara dalam beberapa pekan belakangan telah mengeluarkan kata-kata ancaman terhadap Korea Selatan, Jepang dan pangkalan-pangkalan Amerika di kawasan Asia Pasifik.

Masalah Suriah

Dalam komunike mereka, para menlu G-8 juga menyatakan 'keprihatinan mendalam' terhadap besarnya korban dalam konflik di Suriah.

Mereka menyerukan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Suriah yang terkena dampak konflik. Para Menlu juga menegaskan dukungan mereka bagi suatu 'transisi politik,' namun tidak menyebut langkah hukuman terhadap President Bashar al-Ashad.

Para delegasi G-8 itu dalam suatu acara sampingan dari forum mereka juga telah bertemu dengan para tokoh oposisi Suriah.

Kekerasan seksual

Komunike G-8 itu juga menyetujui apa yang mereka sebut suatu janji bersejarah berkaitan dengan upaya mencegah kekerasan seksual yang terjadi dalam konflik.

Menteri Luar Negeri Inggris William Hague mengatakan para menteri telah menyepakati rencana untuk menangani 'penggunaan perkosaan dan kekerasan seksual sebagai senjata perang dalam konflik di berbagai kawasan dunia.

Hague mengatakan G-8 'bertekad untuk mendukung pembentukan suatu protokol internasional yang komprehensif menyangkut penyelidikan dan pendokumentasian perkosaan dan kekerasan seksual dalam konflik.'

Berita terkait