Presiden Obama kecam kekerasan di Mesir

Mesir
Image caption Operasi pembubaran kamp pengunjuk rasa menewaskan lebih dari 500 jiwa.

Presiden Barack Obama mengecam kekerasan atas warga sipil Mesir dan membatalkan latihan militer bersama Amerika Serikat-Mesir.

"Amerika Serikat mengecam keras langkah yang diambil oleh pemerintah sementara Mesir dan aparat keamanan. Kami menyesalkan kekerasan atas warga sipil, kami mendukung hak dasar universal atas martabat manusia, termasuk hak untuk berunjuk rasa damai."

Obama juga menegaskan bahwa kerja sama tidak bisa berjalan seperti biasa ketika warga sipil mati di jalanan.

"Sebagai hasilnya, pagi ini kami memberitahu pemerintah Mesir bahwa kami membatalkan latihan militer bersama dua tahunan yang rencananya berlangsung bulan depan."

Menurut Obama kekuatan jelas bukan cara untuk mengatasi perbedaan politik dan tetap ada peluang untuk rekonsiliasi dan kesempatan mencapai jalur demokrasi.

Kecaman ini disampaikan sehari setelah aparat keamanan Mesir membubarkan kamp pengunjuk rasa pendukung Presiden Mohamed Morsi yang digulingkan militer 3 Juli lalu.

Unjuk rasa berlanjut

Image caption Kantor milik pemerintah lokal Giza di pinggiran Kairo dibakar pengunjuk rasa.

Operasi pembubaran kamp pengunjuk rasa, menurut Kementerian Kesehatan Mesir menewaskan lebih dari 500 orang walau kelompok Ikhwanul Muslimin, yang mendukung Morsi, menyebutkan jumlah korban lebih dari 2.000 jiwa.

Sejumlah jenazah dilaporkan masih belum tercatat karena perkiraan korban jiwa pemerintah hanya didasarkan pada jenazah yang dibawa ke rumah sakit.

Ikhwanul Muslimin menegaskan akan terus menggelar unjuk rasa dan Kamis (15/08) ratusan anggotanya membakar sebuah gedung pemerintah di pinggiran ibukota Kairo.

Sitasiun TV menayangkan pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi para pekerja dari gedung milik pemerintah lokal Giza yang terbakar itu.

Sementara di pinggiran kota terbesar kedua Mesir, Iskandariyah, terjadi bentrokan antara anggota Ikhwanul Muslimin dan warga setempat.

Pemerintah sementara Mesir sudah menyatakan keadaan darurat dan sejumlah negara asing mendesak agar keadaan darurat dicabut secepatnya.

Sedangkan Komisaris hak asasi PBB, Navi Pillay, menuntut penyelidikan independen atas kekerasan yang terjadi Rabu 14 Agustus.

Berita terkait