Catatan hak asasi manusia Cina di PBB

Protes Tibet
Image caption Menjelang sesi kajian HAM Cina di Jenewa, pegiat Tibet menggelar aksi protes.

Cina membela catatan hak asasi manusianya di depan panel PBB di Jenewa, Selasa 22 Oktober, dengan menegaskan sudah menempuh reformasi sesuai dengan janjinya.

Kajian rutin untuk setiap anggota ini disampaikan di tengah kritik bahwa Cina telah gagal menangani masalah-masalah yang diangkat dalam laporan terakhir empat tahun lalu.

Tahun 2009, Dewan HAM PBB mendesak Cina untuk menempuh upaya-upaya dalam reformasi peradilan, hak-hak suku minoritas, maupun pengurangan kemiskinan.

Namun utusan khusus Cina untuk dewan itu, Wu Hailong, menegaskan bahwa dunia sudah menerapkan rekomendasi yang disampaikan.

"Empat tahun sudah berlalu dan saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa setiap rekomendasi sudah diwujudkan atau dilaksanakan dan komitmen kami sudah sepenuhnya dipenuhi," jelas Wu Hailong.

Wu menambahkan bahwa pemerintah Beijing akan terus melakukan perbaikan untuk empat tahun ke depan.

"Pemerintah Cina membuat komitmen yang sungguh-sungguh dan dalam kajian mendatang, dunia akan melihat Cina dengan ekonomi yang lebih sejahtera, demokrasi yang meningkat dan penegakkan hukum, serta masyarakat yang lebih harmonis dan orang-orang yang hidup lebih bahagia," jelasnya.

Seruan negara Barat

Image caption Wu Hailong menegaskan Cina sudah melaksanakan rekomendasi dewan.

Di luar gedung PBB, sekelompok warga Tibet menggelar aksi unjuk rasa menentang yang mereka sebut sebagai pendudukan Beijing di Tibet.

Sejak tahun 2009 diperkirakan sekitar 120 wrga Tibet melakukan aksi bakar diri -dan sebagian sampai teas- untuk menentang pemerintah Cina.

Sementara di ruang sidang, beberapa negara Barat mengungkapkan keprihatinan atas masalah hak asasi manusia, antara lain permintaan agar Cina mencabut secara menyeluruh pembatasan bagi suku minoritas, seperti diungkapkan utusan Australia, Ruth Stone.

Dia juga mengangkat masalah gangguan dan pemberian sanksi tanpa proses pengadilan yang dialami para pegiat hak asasi.

Sementara utusan Jerman, Hanns Schumacher, mendesak Cina agar menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk melalui internet.

Menjelang kajian HAM Cina di Jenewa ini, sekelompok kelompok HAM mengangkat hilangnya pegiat hak asasi Cina, Cao Shunli, yang awalnya juga akan menghadiri sidang di Jenewa.

Seorag diplomat Uni Eropa, Catherine Ashton, sudah mengeluarkan pernyataan yang mendesak Beijing untuk menjelaskan apa yang terjadi pada Cao dan agar tidak menggangu partisipasi para pegiat HAM di panel HAM PBB.

Berita terkait