Parlemen Thailand loloskan amnesti politik

  • 1 November 2013
Thailand
Image caption Aksi unjuk rasa bahkan sudah marak sebelum RUU diloloskan parlemen.

Majelis rendah parlemen Thailand sudah meloloskan rancangan undang-undang amnesti politik yang menurut pengamat memungkinkan kembalinya mantan PM Thaksin Shinawatra.

Pengampunan tersebut bisa diberikan untuk pelanggaran yang terjadi sepanjang kekacauan politik setelah Thaksin digulingkan oleh militer.

Kubu oposisi, Partai Demokrat, sudah memperingatkan bahwa lolosnya RUU itu akan memicu unjuk rasa di jalanan. Bahkan sebelum diloloskan, sejumlah pendukung oposisi sudah menggelar aksi unjuk rasa.

Mereka tidak ikut dalam pemungutan suara yang berakhir dengan 310 mendukung dan tidak satu suara pun yang menentangnya.

Setelah disahkan majelis rendah, Jumat 1 November, RUU kini akan dibahas di Senat.

Wartawan BBC untuk kawasan Asia Tenggara, Jonathah Head, melaporkan peluang untuk lolosnya RRU di Senat tidak sebesar di majelis rendah karena setengah dari anggota Senat ditunjuk.

Diperkirakan Senat akan mengambil keputusan awal pekan depan dan hampir pasti akan memicu unjuk rasa di jalanan.

Peluang bagi Thaksin?

Image caption Yingluck Shinawatra, adik Thaksin, kini menjabat PM Thailand.

Kubu oposisi berpendapat bahwa amnesti diarahkan untuk memungkinkan Thaksin Shinawatra -yang saat ini berada dalam pengasingan di luar negeri- bisa kembali ke Thailand tanpa diadili.

Pengadilan Thailand sudah memutuskan Thaksin dinyatakan bersalah dalam dakwaan korupsi pada tahun 2008 namun dia menyatakan dakwaan itu bermotif politik.

Dan empat politikus oposisi Thailand sudah mundur dari partai agar bisa memimpin protes menentang RUU tersebut.

Para pendukung RUU mengatakan amnesti akan menjadi garis penutup dari kekacauan politik yang diakibatkan kudeta militer tahun 2006 yang membuat negara itu terpecah menjadi dua kubu pendukung dan penentang Thaksin.

Namun para penentang mengatakan amnesti politik akan memungkinkan para pelanggar hak asasi manusia bebas dari hukuman.

"Amnesti yang diusulkan akan memungkinkan para pejabat dan pemimpin unjuk rasa yang tangannya berdarah tidak mendapat hukuman," seperti dinyatakan Direktur Human Rights Watch Asia, pada 21 Oktober lalu.

"Dengan mencuci pelanggaran masa lalu, pemerintah menolak keadilan bagi korban dan mengatakan kepada para pelanggar di masa depan agar mereka tidak usah terlalu khawatir," tambahnya.

Thaksin masih tetap populer di kalangan warga pedesaan dan partai pendukungnya meraih kemenangan dalam dua pemilihan setelah kudeta sementara adiknya, Yingluck Shinawatra, kini menjabat perdana menteri.

Berita terkait