Senat Thailand tolak RUU Amnesti

Protes di Thailand
Image caption Pengunjuk rasa menggelar aksi di Bangkok ketika Senat membahas RUU.

Senat Thailand menolak rancangan undang-undang pengampunan kontroversial yang bisa memungkinkan pulangnya mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra tanpa diadili.

Rancangan Undang-undang Amnesti ditolak Senat dengan suara bulat setelah melalui pembahasan pada Senin malam (11/11). RUU tersebut disahkan oleh Majelis Rendah pada 1 November meskipun ditentang keras oleh pengunjuk rasa.

"Senat menolak rancangan undang-undang ini untuk dipertimbangkan," kata Wakil Ketua Senat Surachai Lengboonlertchai.

Berdasarkan undang-undang di Thailand, RUU akan dibekukan selama 180 hari dan kemudian dikembalikan ke Majelis Rendah.

RUU Amnesti diusulkan oleh partai berkuasa Pheu Thai dan dimaksudkan untuk memberikan pengampunan atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pergolakan setelah Thaksin digulingkan dari kekuasaan oleh militer.

Protes diakhiri

Image caption Yingluck Shinawatra meminta agar ia diberi waktu untuk menjalankan pemerintahan.

Pemerintah pimpinan adik Thaksin, Yingluck Shinawatra berpendapat bahwa payung hukum tersebut diperlukan guna mewujudkan rekonsiliasi setelah terjadi pergolakan politik selama beberapa tahun terakhir.

Di antara kerusuhan yang terjadi adalah pendudukan bandar udara utama di Bangkok pada 2008 dan protes jalanan selama dua bulan di Bangkok pada 2010 yang menewaskan sekitar 90 orang, sebagian besar warga sipil.

Namun para penentang RUU menegaskan pengampunan akan membuat berbagai pelanggaran termasuk pelanggaran hak asasi manusia tidak tersentuh oleh hukum.

Partai oposisi utama, Partai Demokrat, juga yakin RUU Amnesti dimaksudkan untuk memungkinkan Thaksin pulang ke Thailand tanpa harus menjalani hukuman.

Thaksin mengasingkan diri sejak dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi. Ia mengatakan dakwaan tersebut bermotifkan politik.

Dengan ditolaknya RUU Amnesti, Perdana Menteri Yingluck Shinawatra menyerukan kepada kelompok-kelompok antipemerintah untuk mengakhiri protes yang telah berlangsung selama berminggu-minggu.

Berita terkait