Mahkamah Australia legalkan penahanan di Nauru

Hak atas foto ChilOutRevived
Image caption Ada sekitar 37 bayi yang akan dideportasi ke kamp penahanan di Pulau Nauru.

Mahkamah Agung Australia memutuskan bahwa kebijakan pemerintah untuk menahan pencari suaka di lepas pantai adalah legal.

Putusan tersebut berarti bahwa lebih dari 250 orang, termasuk 37 bayi, akan dideportasi ke kamp penahanan di pulau Pasifik, Nauru.

Kasus di pengadilan tinggi ini diajukan oleh perempuan Bangladesh yang ditahan di Nauru tapi kemudian dibawa ke Australia untuk perawatan medis. Pengacaranya mengajukan argumen bahwa penahanan tersebut melanggar hukum. Tapi pengadilan menolak tuntutan ini.

Pengacara hak asasi manusia Claire Hammerton mengatakan pada BBC bahwa deportasi yang kini akan terjadi bisa melipatgandakan populasi anak-anak di Nauru.

Hammerton mengatakan bahwa bukti-bukti masalah kesehatan mental yang ekstrem yang diderita anak-anak di Nauru sangat mencengangkan, dan tuntutan tersebut adalah kesempatan terakhir untuk mengujinya.

"Sayangnya ini adalah keputusan akhirnya, dan bahwa ini adalah pengadilan tertinggi di negara ini maka tak ada opsi untuk mengajukan banding," katanya.

Hak atas foto AFP
Image caption Kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa pemerintah tak punya hak mengirim tahanan kembali ke kamp.

"Penahanan anak-anak di Australia yang akan ditransfer ke Nauru seringkali memberitahu bahwa mereka hidup dengan ketakutan harian dan kecemasan akan dikirim ke sana. Anak-anak ini tak memahami kenapa mereka diperlakukan sebagai pelaku kriminal."

Kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa pemerintah tak punya hak untuk mengirim tahanan ini kembali ke kamp. Mereka berpendapat bahwa pemerintah melawan konstitusi dengan membiayai penahanan di lepas pantai.

Mereka sudah melaporkan kondisi yang sulit, kekerasan dan penyiksaan di kamp-kamp tersebut.

Para demonstran berkumpul di depan Mahkamah Agung di Canberra, dan protes di seluruh negeri segera digelar.

Selama ini pemerintah Australia memiliki kebijakan untuk mengalihkan pencari suaka ke Pulau Nauru dan Pulau Manus di Papua Nugini.

Kebijakan ini mendapat kritik tajam dari kelompok hak asasi manusia dan PBB. Bahkan senator Australia sudah mengatakan bahwa Nauru tak aman bagi anak-anak.

Berita terkait