Upaya pemberantasan mafia hukum

kabinet
Image caption Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan program 100 hari termasuk pemberantasan mafia hukum

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjanjikan pemberantasan mafia hukum sebagai prioritas utama program 100 hari pertama Kabinet.

Sebagai bagian dari langkah ini, presiden meminta masyarakat korban mafia hukum untuk melaporkan kepadanya melalui PO Box 9949.

Mafia hukum ini, menurut presiden, mengacu pada perbuatan-perbuatan yang merugikan pihak lain. Termasuk di dalamnya adalah mafia kasus, suap-menyuap, pemerasan, 'jual-beli' perkara, mengancam saksi, mengancam terdakwa, dan pungutan-pungutan yang tidak semestinya.

Apa komentar anda tentang upaya ini? Apakah dapat meredam mafia hukum yang disebutkan sejumlah kalangan sudah merajalela di Indonesia?

“Mafia hukum sepertinya sangat sulit diberantas jika semua komponen hukum di indonesia seperti sekarang ini. Jangankan 100 hari, sampai masa jabatan berakhir pun mafia hukum akan selalu ada. Saya lebih setuju jika mulai memperbaiki semua instansi hukumm tanpa tebang pilih.” Apri, Jakarta

“Memberantas mafia hukum di Indonesia merupakan keharusan. Langkah presiden SBY yang menempatkan gerakan ganyang mafia dalam program 100 hari tentu menjadi good will dalam mendorong birokrasi yang bersih dan bebas KKN. Masalahnya: ini serius atau tidak?” Willy, Jakarta

“Mafia hukum sudah merusak tatanan bangsa negara. Presiden perlu membuat maklumat hukum program pemutihan. Isinya antara lain pegawai negeri golongan 3 ke atas dan tentara berpangkat letnan atau polisi berpangkat ajun komisaris yang menyalagunakan wewenang dihimbau mengundurkan diri. Ditunggu selama 200 hari dan setelah itu presiden bertindak tegas tanpa kompromi. Adapun kekosongan bisa diisi melalui test yang ketat dan gaji yang lumayan besar dengan memperhitungkan kinerja.” Wahjoe Nganjuk.

“Tetap saja masih ada mafia hukum meskipun dibuat tempat pengaduan. Pada dasarnya masyarakat kita harus sadar dengan kebenaran: kalau benar ya benar dan kalau salah ya salah. Hidup kebenaran.” Nopentus, Medan.

“Saya setuju dengan upaya ini. Mungkin hasil yang akan didapat tidak sesuai dengan yang diharapkan atau tidak memenuhi keinginan semua orang tapi setidaknya ini merupakan langkah awal untuk memperbaiki keadaan hukum di Indonesia. Setuju agar terus dilaksanakan pemberantasan mafia hukum.” Hijriah Laili, Jayapura

“Maaf, bukan bermaksud menasehati para pakar hukum Indonesia. Tapi KUH Pidana dan Perdata Indonesia masih warisan kolonial. Tidak mampukah para pakar hukum indonesia membuat kitab hukum berbudaya Indonesia? Bagaimana rakyat bisa memahami hukum?” Agus Kuncoro, Madiun.

“Sebagai rakyat kecil saya sangat mendukung program 100 hari Presiden SBY. Namun saya agak pesimis karena di benak saya mafia pengadilan, mental korup, sogok-menyogok dikalangan sementara pejabat dan yang dekat dengan pejabat sudah parah menggerogoti moral pejabat kita sehingga rasanya kita tidak punya figur panutan lagi.” Ketut Kardiwinata, Bangli.