Terbaru  1 September 2010 - 18:10 GMT

Rp1,2 T untuk gedung baru DPR

gedung baru dpr

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana membangun gedung baru dengan biaya setidaknya Rp1,2 triliun.

Ketua DPR Marzuki Alie beralasan para anggota DPR saat ini kekurangan ruang kerja dan sarana pendukung lain.

"Apalah arti dana Rp1 triliun bila dibandingkan dengan hasil yang bisa didapat. Nanti kerja para anggota makin baik karena ada dukungan fungsi (kerja untuk anggota DPR)," kata Marzuki.

Kurangnya sarana dan prasarana, kata Marzuki, membuat analisa yang dilakukan para anggota DPR tidak maksimal.

Ia juga mengatakan gedung baru bukan untuk anggota DPR periode ini saja tetapi bisa dipakai hingga puluhan tahun ke depan.

Namun sejumlah kalangan tidak setuju bila DPR bersikukuh membangun gedung baru.

Tidak menjamin

Salah satu alasan utama mereka adalah gedung atau fasilitas baru tidak menjamin peningkatan kinerja DPR.

"Tahun ini target undang-undang yang diselesaikan adalah 70. Hingga bulan ini baru sekitar tujuh undang-undang yang dihasilkan," kata Ilian Deta Arta Sari dari Indonesian Corruption Watch.

Hubungi kami

* Kolom harus diisi

(Maksimal 500 karakter)

"Belum lagi kenyataan bahwa banyak anggota DPR yang mangkir."

Bagaimana menurut Anda?

Apakah DPR memang memerlukan gedung baru?

Silakan tulis komentar dengan mengisi formulir berikut.

Anda juga bisa menggunakan nomor telepon bebas pulsa 0800 140 1228 yang kami buka pukul 16.00 hingga 20.00 WIB Senin hingga Jumat.

Anda bisa mengirim email indonesia@bbc.co.uk atau SMS +44 7786 2000 50 dengan tarif sesuai yang dikenakan operator telpon Anda.

Jangan lupa cantumkan nama dan kota serta nomor telpon yang bisa kami hubungi.

Forum BBC Indonesia disiarkan setiap Kamis pukul 18.00 WIB dan Senin pukul 05.00 WIB.

Aneka komentar Anda

"Saya tidak setuju jika para anggota dewan menginginkan pembangunan gedung baru, dengan alasan kurangnya sarana dan prasarana pada gedung lama. Lebih baik uang Rp 1 triliun tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur lain, yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, dari pada digunakan untuk sesuatu, yang kita tahu bahwa hal itu sangat mubazir," Arif Setiawan, Magelang.

"Tanggapan pertama memprihatinkan, DPR sebagai pengemban aspirasi rakyat justru menunjukkan derajat ketidaksensitifan aspirasi rakyat. Kedua, semakin memprihatinkan, orang-orang sekelas DPR justru mempercayai fasilitas gedung akan meningkatkan mutu keputusan. Mestinya kapasitas manusia yang justru dibangun," Usman Rejodani, Yogyakarta.

"Banyak yang tidak setuju; biar balance saya setuju saja, dengan catatan seluruh anggota DPR atau MPR tidak digaji, tidak ada tunjangan, tidak ada fasilitas satupun untuk mereka semua selama menjabat. Makanya pemilu mendatang, untuk jadi anggota DPR, perlu tes soal matematika biar mereka pinter menghitung," Yulia Astuti Sagio.

"Bukan masalah setuju atau tidak setuju. Faktor urgensi, dahulukan kesejahteraan rakyat. Mengapa kalau subsidi terhadap rakyat selalu mengeluh? Tapi kalau untuk yang sepeti ini cepat sekali terlaksana?" Erwan.

BBC navigation

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.