Terbaru  5 Desember 2010 - 16:37 GMT

Penetapan gubernur DIY dipertahankan?

Sri Sultan Hamengkubuwono X

Sultan sempat melontarkan ide referendum terkait posisi gubernur

Pemerintah rencananya mengajukan RUU Keistimewaan Yogyakarta ke DPR pekan ini setelah terjadi perdebatan sengit dan sengketa antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Sultan Hamengku Buwono X terkait dengan posisi gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Polemik ini bermula ketika presiden menyampaikan pengantar dalam rapat terbatas membahas persiapan RUU Keistimewaan Yogyakarta. Presiden dikutip mengatakan, sistem monarki jangan sampai berbenturan dengan konstitusi dan demokrasi.

Hubungi kami

* Kolom harus diisi

(Maksimal 500 karakter)

Pernyataan ini sontak menimbulkan reaksi negatif dari berbagai kalangan termasuk Sri Sultan Hamengku Buwono X yang menggelar jumpa pers khusus guna menanyakan balik mengenai maksud presiden.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahkan sampai perlu melakukan klarifikasi dan menegaskan presiden mendukung Sri Sultan untuk tetap sebagai gubernur DIY selama lima tahun ke depan.

Bagaimana pendapat Anda?

Ketua Himpunan Kepala Desa dan Perangkat Desa DIY, Mulyadi mengatakan pernyataan SBY itu normatif dan pihaknya tetap menuntut penetapan.

Dan apa yang terjadi setelah masa lima tahun berlalu?

Dalam RUU Keistimewaan Yogyakarta, pemerintah pusat menginginkan agar gubernur dan wakil gubernur DIY dipilih langsung seperti halnya di provinsi-provinsi lain.

Gagasan itu tentu saja bertolak belakang dengan tradisi selama ini. Seiring dengan status istimewa yang disandang Provinsi Yogyakarta, posisi gubernur ditetapkan dan dipegang oleh raja yang berkuasa di Kesultanan Yogyakarta.

Namun apakah sistem penetapan gubernur ini bisa dipertahankan di Yogyakarta di tengah pesta pilkada di provinsi-provinsi lain?

Menurut Anda, bagaimana solusi yang tepat untuk menentukan gubernur Provinsi DIY?

Kami mengundang Anda untuk memberikan sumbang saran terkait topik ini. Silakan isi kolom yang tersedia. Jangan lupa cantumkan nama dan kota Anda serta nomor telpon yang bisa kami hubungi.

Anda juga bisa meninggalkan pendapat di nomer telpon bebas pulsa 0800 140 1228 pukul 16.00-20.00 WIB setiap Senin hingga Jumat. Cara lainnya, kirim komentar lewat email indonesia@bbc.co.uk atau SMS +44 7786 2000 50 dengan tarif sesuai yang dikenakan operator telpon Anda.

Forum BBC Indonesia disiarkan setiap Kamis Pukul 18.00 WIB dan Senin Pukul 05.00 WIB.

Komentar Anda

"Kata orang bijak: Don't Change The Winning Team. Kalau sistem yang ada sudah berjalan dengan baik, mengapa harus diganti dengan sistem lain yang belum tentu baik? Pilkada langsung di beberapa daerah justru membuat rakyatnya menjadi semakin sengsara. Jika dibandingkan dengan provinsi lain, DIY termasuk yang berhasil dalam sejumlah bidang pelayanan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan perizinan". Aristides Mota, Bogor.

Jika "penetapan" kepala daerah disetujui, apa Sultan HBX bisa memberi jaminan bahwa suksesi di kerajaannya bisa mulus?

Usman Rejodani

"Saya pikir hal yang sangat menyedihkan kalau di Indonesia sendiri bisa atau berusaha untuk menghilangkan CULTURE yang kami sangat cintai itu ditiadakan. Saya harap DIY bisa menetapkan gubernur sendiri yaitu dari Kraton". Roberto Monteiro, Dili.

"Langkah pertama adalah menanyakan ke rakyat Jogja tentang apa yang mereka inginkan. Berdasarkan dari hasil itu, selanjutnya pemerintah pusat dan DPR membuat aturan untuk menguatkan keinginan rakyat Jogja itu dalam sebuah undang-undang." Wadiyo, Sidoarjo.

"Menurut saya, keistimewaan provinsi DIY tetap harus dipertahankan. Hal ini bukan tanpa alasan, melainkan kita harus mengingat jasa-jasa yang telah diberikan oleh DIY, khususnya kota Yogyakarta dan Kerajaan Mataram. Maksud saya adalah, raja mataram pada saat itu sangat mendukung perjuangan NKRI dbalam mengusir penjajahan bangsa asing di Indonesia. Mengenai pencalonan gubernur, saya kira rakyatlah yang menentukan." Wawan Adi Handoko, Wonogiri.

"Selama ini Yogya aman-aman saja walaupun sistem pemerintahan yang diterapkan adalah monarki, malah ibu kota ataupun kota provinsi yang menerapkan sistem demokrasi jauh lebih banyak pelangaran yang dilakukan ketimbang yang ada di Yogja, jadi pemerintah tidak perlu mengubah sistem yang telah diterapkan di Yogya, lebih baik urusi kekacauan dan penyimpangan yang terjadi di dalam institusi pemerintah pusat agar kinerjanya tidak menyimpang." Agsa, Bogor.

"DIY adalah daerah yang kita istimewakan karena sejarahnya dan juga hanya tinggal satu-satunya di Indonesia, mari kita lestarikan sistem yang telah berlaku di sana sebagai bentuk cagar budaya untuk dapat ditunjukkan kepada ahli waris Indonesia bahwa kita masih punya raja yang berkuasa tapi masih dalam naungan NKRI ini". Muharromin, Tangerang.

"Jika "penetapan" kepala daerah disetujui, apa Sultan HBX bisa memberi jaminan bahwa suksesi di kerajaannya bisa mulus? Gejala konflik suksesi sudah kentara, apa nantinya DIY harus menanggung resiko itu? Kita mesti arif dan tidak emosional dalam persoalan ini." Usman Rejodani, Jakarta.

"Saya setuju saja Jogjakarta mempunyai hak keistimewaan karena memang begitu dari dulu dan itu bagian sejarah yang panjang". Abdullah, Indragiri Hilir.

BBC navigation

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.