Terbaru  6 Februari 2011 - 18:52 GMT

agama

Fungsi negara dalam atasi Ahmadiyah

Zafrullah Ahmad Pontoh

Zafrullah Ahmad Pontoh mengatakan SKB disalahtafsirkan

Sedikitnya, tiga orang tewas dan lima orang luka berat dalam bentrok antara warga dan jemaah Ahmadiyah di Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang, Minggu pagi (6/2).

Kepolisian Pandeglang mengatakan, insiden ini bermula dari permintaan warga agar jemaah Ahmadiyah menghentikan kegiatan dan meninggalkan desa tersebut.

Kekerasan yang melibatkan jemaah Ahmadiyah kali ini bukan yang pertama. Sebagai jawaban atas serangkaian kekerasan, pemerintah mengeluarkan surat keputusan bersama, atau SKB tahun 2008, yang ditandatangani menteri agama, menteri dalam negeri, dan jaksa agung, untuk mengakhiri konflik.

Hubungi kami

* Kolom harus diisi

(Maksimal 500 karakter)

Tetapi Ketua Umum Jemaah Ahmadiyah, Zafrullah Ahmad Pontoh, mengatakan banyak pihak keliru dalam memahami SKB.

"Mereka menganggap bahwa SKB itu adalah pelarangan kegiatan, padahal bukan pelarangan kegiatan dan itu pun kalau dilihat dari sisi konstitusi, bertentangan juga dengan konstitusi," katanya kepada BBC Indonesia.

Dalam SKB antara lain disebutkan pelarangan penafsiran suatu agama dan perintah bagi jemaah Ahmadiyah untuk menghentikan kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran agama Islam.

Namun SKB ini, menurut ketua Majelis Ulama Indonesia, H Amidan, masih belum banyak diterapkan di lapangan. Oleh karena itu, dia menawarkan dua solusi.

"Ahmadiyah itu agar dijadikan agama tersendiri seperti halnya di Pakistan, atau dia menjalankan SKB itu yaitu tidak menyiarkan ajarannya yang menyimpang itu. Tapi itu tidak dilaksanakan oleh mereka dan masyarakat ini juga terprovokasi," jelas Amidan.

Pendapat Anda

Menurut Anda, bagaimana peranan negara dalam menangani masalah Ahmadiyah?

Apakah peraturan yang dikeluarkan sudah memadai?

Dan apakah tindakan negara sudah cukup untuk mencegah konflik?

Isi kolom yang tersedia dan jangan lupa mencantumkan nomer telefon Anda agar kami bisa menelfon untuk merekam suara Anda.

Anda bisa mengirimkan pendapat lewat email: indonesia@bbc.co.uk, atau telepon bebas pulsa 0800 140 1228, yang dibuka Senin sampai Jumat, pukul 16.00 sampai 20.00 WIB.

Forum disiarkan setiap Kamis petang dan Senin pagi di Radio BBC Indonesia.

Ragam komentar

"Pemerintah tidak tegas menindak oknum-oknum yang berdalih penodaan agama. Menurut saya, tidak satupun agama mengajarkan kebencian, semua agama mengajarkan cinta kasih, untuk menghidari konflik sebaiknya slogan ini di camkan oleh oknum-oknum tersebut: Jangan memaksakan kebenaran kepada orang yang belum mampu menerima kebenaran itu." I Wayan Kaler, Badung, Bali.

SKB 3 menteri ini contoh yang salah bagaimana pemerintah mencampuri iman warganya.

Hudoyo Hupudio, Depok

"Pemerintah harus tegas menyikapi jamaah Ahmadiyah sesuai dengan keyakinan/agama yang diatur oleh UUD, jangan melakukan pembiaran begitu saja. Mereka juga anak bangsa yang harus dilindungi hak untuk hidup." Rudy Karnadi, Makassar.

"SKB 3 menteri ini contoh yang salah bagaimana pemerintah mencampuri iman warganya. Ditambah ignorance & bigotry di kalangan warga yang berpendidikan rendah, hasilnya adalah kekerasan antar warga yang berpuncak pada peristiwa Cikeusik. Saya melihat kewajiban pemerintah dalam hal pertentangan agama adalah menjaga ketertiban & keamanan, sementara mendorong dialog tanpa berpihak, bahkan kepada mayoritas." Hudoyo Hupudio, Depok.

"Saya pikir pemerintah harus memberi kebebasan beragama kepada setiap warga negara, karena itu adalah amandamen dari UUD. Jangan menggunakan agama sebagai kendaraan politik." Emon, Manado.

"Pemerintah tidak serius menangani kasus Ahmadiyah padahal Ahmadiyah dinyatakan sesat dan ditolak oleh mayoritas umat Islam di negeri ini." Firman, Makassar.

"Fungsi negara dalam hal ini harusnya melihat lebih dalam lagi, apa itu Ahmadiyah. Mengapa selalu menjadi objek kekerasan?" Dowy Ahmad Arsya, komunitas BBC Indonesia di Facebook.

"Salah ambil keputusan, beginilah jadinya. Keputusan sudah dibuat, tak ada aparat negara yang mengawasi, akhirnya masyarakat yang mengawasi. Rata-rata adanya masyarakat bertindak anarkis karena aparat tidak mau bertindak. Seharusnya Ahmadiyah ...tidak boleh pakai nama Islam, sebagaimana diterapkan oleh negara lain." Abdulah Syakur, komunitas BBC Indonesia di Facebook.

"Komitmen negara Pancasila itu melindungi seluruh warga negara Indonesia terutamanya dan manusia yang ada di Indonesia pada umumnya, melindungi tanah tumpah darah serta hajat hidup orang banyak". Supardiyanto Hadi Prasetyo, komunitas BBC Indonesia di Facebook.

"Saya rasa pemerintah harus tegas dalam menangani masalah ini, karena masalah ini merupakan masalah yang sangat serius mengenai kebebasan beragama apalagi sudah banyak jemaat Ahmadiyah yang menjadi korban kekerasan oleh oknum yang mengatasnamakan agama. Saya rasa tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan apalagi membunuh. Walau bagaimanapun juga jemaat Ahmadiyah merupakan warga negara yang memiliki hak untuk dilindungi oleh negara." Justina Vrameswari, Bandung.

BBC navigation

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.