DPR bersikukuh membangun gedung meski ditentang

Terbaru  2 April 2011 - 19:59 WIB
Rencana gedung baru DPR

Setelah banyak ditentang, DPR hanya mengurangi anggaran pembangunan gedung baru

Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan bahwa pembangunan gedung baru DPR akan dilaksanakan sesuai rencana karena telah masuk dalam rencana strategis DPR 2010-2014 dan telah disetujui dalam rapat paripurna DPR pada Juli 2010.

Selain itu, rencana pembangunan gedung baru telah ditangani oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR melalui proses rapat dan keputusan rapat pleno BURT.

"Jadi dalam hal pembangunan gedung ini bukan keputusan Marzuki Alie, tetapi keputusan rapat," kata Marzuki Alie dalam jumpa pers di Gedung DPR, Rabu (30/3).

Belakangan beberapa fraksi DPR seperti Fraksi PDIP, Fraksi PAN dan Fraksi Gerindra menyatakan penolakan pembangunan gedung baru, meskipun wakil-wakil mereka yang duduk di BURT telah menyepakati pembangunan gedung baru.

Rencana pembangunan gedung DPR telah lama menjadi polemik karena biayanya mahal dan dianggap mubazir, sebab gedung yang ada masih kokoh.

Setelah ditentang publik, DPR mengurangi biaya proyek dari Rp1,8 triliun menjadi Rp1,16 triliun.

Gugatan

Penentangan ternyata masih terus berlanjut. Koalisi LSM untuk APBN Kesejahteraan rencananya akan mengajukan gugatan hukum ke pengadilan terkait rencana pembangunan gedung baru DPR.

Rencana gugatan itu, kata Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yuna Farhan, ditempuh karena pembangunan gedung mewah ini melukai hati nurani rakyat yang masih banyak terpuruk dalam kemiskinan dan juga karena melanggar efisiensi anggaran.

"Gugatan ini untuk memberikan pendidikan ke wakil rakyat bahwa mereka tidak bisa semena-mena menggunakan uang rakyat yang asalnya dari pajak," kata Yuna Farhan seperti dikutip sejumlah media di Indonesia.

Nah, bagaimana menurut Anda?

Kami tunggu pendapat Anda untuk Forum BBC Indonesia.

Menurut Anda, mengapa DPR bersikukuh membangun gedung baru?

Bagaimana cara terbaik memberi pesan kepada para politisi pengguna anggaran bahwa mereka harus berhati-hati menggunakan uang rakyat?

Apakah gugatan hukum melalui class action, misalnya bisa efektif?

Berapa besar peluang publik sebagai pembayar pajak untuk mempersoalkan penggunaan dana bila penggunaannya tidak patut?

Silakan isi kolom yang tersedia di bawah. Jangan lupa cantumkan nama dan nomer telpon Anda. Kami akan menelpon untuk merekam suara Anda.

Cara lainnya, suarakan komentar Anda di nomor telpon bebas pulsa 0800 140 1228. Nomer dibuka Senin hingga Jumat, setiap pukul 16.00 sampai 20.00 Waktu Indonesia Barat.

Anda juga bisa mengirim email ke indonesia@bbc.co.uk.

Suara Anda

Berikut sebagian komentar yang telah kami terima.

"Saat ini belum waktunya buat gedung baru dengan dana segitu, masih banyak rakyat miskin. Saya setuju kalau dana itu untuk modal usaha mereka. Pada saatnya mereka mampu bayar pajak, dan bolehlah gedung baru kita bangun. Mungkin bisa lebih bagus lagi pak DPR." Gunarto, Jakarta Utara.

"Saya sampai gregetan dengan kebijakan itu. Membangun gedung baru padahal gedung lama masih berfungsi dengan baik ini sama dengan tidak bijak. Harusnya DPR mampu mengolah kembali skala priotitas dari penggunaan dana (pajak kan uang rakyat) itu. Sidang terbuka saja, atau tanya pendapat rakyat dengan quesioner atau polling, tanya ke rakyat, mereka setuju?". Eva, Semarang.

"Sudah seharusnya DPR dikritisi karena bersikukuh untuk membangun gedung baru, terutama BURT DPR yang sepertinya sarat kepentingan. Masyarakat RI yang peduli DPR semestinya bersatu, memberikan alternatif, apakah dengan menyusun budget gedung baru yang lebih rasional, optimalisasi gedung DPR yang ada, renovasi gedung yang lebih fungsional dengan budget yang masuk akal, turut berperan dalam pengawasan atau solusi lain yang lebih elegan." Dodo Sumawijaya, Garut.

"Saya sampai gregetan dengan kebijakan itu. Membangun gedung baru padahal gedung lama masih berfungsi dengan baik ini sama dengan tidak bijak"

Eva, Semarang

"Sejauh itu untuk kepentingan bangsa dan negara pembangunan gedung baru DPR itu baik-baik saja. Sehingga setelah gedung itu jadi, bisa digunakan dengan optimal untuk kemajuan bangsa ini. Daripada uang negara di korupsi untuk kepentingan diri sendiri dan golongannya." Wadiyo, Surabaya.

"Dibandingkan class action, barangkali mekanisme gugatan warga negara (citizen law suit) jauh lebih tepat. Sebab jika dengan mekanisme class action mesti ada kelompok-kelompok masyarakat berbeda yang secara langsung menerima dampak kerugian dari kebijakan pembangunan gedung baru. Sementara citizen law suit lebih kepada hak setiap warga negara yang merasa dirugikan sebagai adanya kebijakan tersebut." Khairul Fahmi, Padang.

"Mungkin dari pihak rakyat bisa menambah kebenciannya melihat wakilnya tambah enak duduk di gedung, sedangkan rakyatnya cari makan saja susah, rakyat mengirim wakil untuk kesejahtraan rakyat bukan untuk kesejahtraan wakil, kalau memang rakyat sudah sedikit sejahtera, rakyat pun ingin wakilnya senang tinggal di gedung mewah." Muslim, Aceh.

"Bagi saya pribadi sagat setuju kalau gedung baru (mewah) tetap dibangun meski menelan biaya yang banyak, tapi untuk kegunaan masa depan para anggota dewan, bukan anggota dewan yang sekarang. Jadi aggota dewan sekarang buat yang pakai nanti orang lain." Capalo Somak, Kuala Lumpur.

"Saya sependapat bahwa pembangunan gedung DPR yang baru merupakan aksi pemerintah menyakiti rakyat Indonesia pada umumnya, karena masih banyak saudar-saudara kita yang masih dalam kondisi yang memprihatinkan, seperti pengangguran dan kemiskinan." Sunaryo, Yogyakarta.

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.