Kontroversi kompetisi keajaiban dunia

Terbaru  3 November 2011 - 20:49 WIB
Komodo

Komodo hidup di Taman Nasional Komodo yang terdiri dari Pulau Komodo, Rinca dan Padar

Panitia pemenangan Taman Nasional Komodo terus menggalang kampanye agar taman itu terpilih sebagai salah satu Tujuh Keajaiban Alam Dunia versi Yayasan New7Wonders of Nature di tengah berbagai kontroversi.

"Urusan gugat-menggugat itu urusan pemerintah. Itu tidak berpengaruh terhadap perolehan suara (dari masyarakat) untuk Komodo," kata Susi Aliani, salah seorang penggagas Pendukung Pemenangan Komodo, Kepada BBC Indonesia, hari Selasa (2/11).

Dia mengatakan hal itu menanggapi rencana Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif Indonesia untuk menggugat organisasi penyelenggara kontes tujuh keajaiban dunia.

Kuasa hukum Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Todung Mulya Lubis, membenarkan bahwa pemerintah telah menunjuk pengacara di Swiss.

Dalam pemberitaan di media massa disebutkan, rencana gugatan itu terkait keputusan organisasi New7Wonders yang menganulir Kementerian Pariwisata sebagai komite pendukung resmi Pulau Komodo dalam kompetisi itu.

Setahun lalu Indonesia mendapat tawaran menjadi tuan rumah pembacaan pemenang namun Kementerian Pariwisata menolaknya karena harus menyediakan dana sekitar US$10 juta.

Dukungan untuk Komodo dengan voting menggunakan SMS sempat meredup tetapi kemudian gencar lagi setelah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla turut terlibat kampanye pemenangan.

Kontroversi kompetisi ini bertambah ramai setelah Duta Besar RI untuk Swiss di Bern Joko Susilo mengatakan keberadaan Yayasan New7Wonders yang dikatakan bermarkas di Swiss fiktif.

Dia juga menyerukan kepada masyarakat untuk hanya mengakui UNESCO sebagai badan resmi yang memberikan gelar seperti Warisan Dunia dan Keajaiban Dunia.

Yayasan New7Wonders tidak ada hubungannya dengan badan PBB urusan pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Komentar Anda

Bagaimana pendapat Anda tentang kontes Tujuh Keajaiban Dunia dan partisipasi Pulau Komodo dalam acara itu?

Apakah sebaiknya Indonesia mengabaikan kompetisi yang diadakan di luar badan-badan PBB misalnya?

Apakah dana yang digunakan untuk mengirim SMS sebaiknya dikumpulkan saja untuk mendanai pelestarian Pulau Komodo dan memajukan pariwisata di sana?

Apakah Anda turut mengirimkan SMS untuk mendukung Komodo dalam kompetisi ini? Berapa tarifnya?

Sampaikan pendapat Anda pada kolom yang tersedia.

Anda juga dapat menulis komentar melalui SMS dengan nomor +44 7786 20 00 50, dengan tarif sesuai yang ditetapkan operator telepon seluler Anda.

"Yang penting akibat kampanye, turis ke Pulau Komodo meningkat tajam."

Antonius Sutikno

Jangan lupa sertakan nama dan nomor telepon sehingga kami bisa menghubungi Anda untuk merekam komentar.

Komentar yang terpilih kami siarkan di radio hari Kamis (10/11).

Ragam pendapat

Inilah sejumlah pendapat Anda:

"Kita WNI wajib mendukung Komodo sebagai 7 keajaiban dunia. Jangan kita lihat negatif negara ini. Ada yang bilang "ngapain dukung Komodo kalau negara kita negara korup dan miskin. Menurut aku kalau Komodo menang pasti bisa mengubah negara kita ini dan bisa lebih maju lagi seperti sebelumnya." Beransah Sitepu, Jayapura.

"Tidak peduli UNESCO atau apa! Yang utama adalah pengenalan di mata dunia! Biarlah meraka bertindak apa dan berkata apa yang penting Komodo terkenal di mata dunia.! Hidup bangsaku hidup Komodo.....!" Hyuga, Menukung, Pontianak.

"Saya tetap mendukung Pulau Komodo sebagai salah satu 7 keajaiban dunia." Dodi, Sumedang.

"Pulau Komodo masuk atau tidak dalam 7 keajaiban dunia baik versi 7Wonder World/UNESCO tak berpengaruh bagi Indonesia! Yang penting Indonesia lah yang menjaga dan merawat & mempromosikan Pulau Komodo sebagai komoditas pariwisata yang unggul!" Iqbal Yusuf, Klaten.

"Saya dukung penuh karena satu-satunya yang ada di dunia sekarang." Amat Tanto, Pekalongan.

"Justru dari kontroversi-kontroversi yang ada, masyarakat akan menjadi penasaran dan bisa menilai peran dia untuk berpartisipasi atau tidak." Suharso, Semarang.

"Buat apa buang pulsa, karena itu hanya menguntungkan individu tertentu. Komodo tetap di Indonesia satu satunya di dunia, yang kita mau saja bagaimana cara kementerian parawisata itu melestarikan dan mempromosi Komodo itu kepada masyarakat dunia." Robert Orton, Malaysia.

"Menurut saya, Pulau Komodo tidak harus ikut berpartisipasi dalam agenda N7W ini, karena N7W ini tidak jelas visi dan asal usulnya, bahkan kantornya pun tidak ada. Tidak ikut 7Wonders pun, Komodo sudah dikenal dunia sejak 1920-an. Lebih baik Indonesia hanya ikut kontes-kontes yang dilakukan melalui lembaga PBB karena punya visi dan misi yang jelas. Saya tidak pernah mengirim vote SMS untuk Komodo dan menurut saya, hasil dari SMS itu lebih baik digunakan untuk pelestarian Pulau Komodo." Rizki Mauliady, Banda Aceh.

UNESCO

"Kita sibuk mendukung Pulau Komodo masuk tujuh keajaiban dunia. Tapi kita lupa negara kita terkorup di dunia, termiskin di dunia tersemuanya. Toh kalau Pulau Komodo menang tak ada manfaatnya bagi kita. Orang miskin sibuk mencari nafkah untuk makan anak dan istrinya. Pengangguran di mana mana. Sekali lagi tak ada manfaatnya sama sekali." Aanszory, Palembang.

"Pulau Komodo, termasuk pulau-pulau terindah yang dimiliki Nusantara. Dan wewenang terbaik agar termasuk dalam tujuh keajaiban alam dunia adalah masyarakat internasional. Dalam hal ini UNESCO-lah yang pantas. Pemerintah RI sebaiknya tetap dalam koridor yang mengusahakan. Tidak lebih dari itu. Adapun usahanya bebas. Mau penggalangan SMS, polling atau yang lainnya terserah." M. Mathori Munawar, Pekalongan."

"Kawasan TNK di bawah otoritas pemerintah pusat. Pemerintah daerah nyaris tak punya kuasa. Triliun rupian hiruk pikuk dalam kawasan ini. Anehnya alamnya dan pungutan dikuasai oleh pemerintah pusat sementara kemiskinan, pendidikan, kesehatan warga di dalamnya menjadi urusan pemerintah daerah. Yang daerah dapatkan dari TNK adalah pengunjung mengunakan penginapan di Labuan Bajo, makan di restauran Labuan Bajo, menggunakan transportasi loka/boat nelayan. Soal biaya pungutan dalam TNK diambil pemrintah pusat." Chelus Pahun, Labuan Bajo, Kec. Komodo.

"Menurut saya sepertinya pemerintah tidak terpengaruh dengan intervensi pihak asing terlebih untuk menyiapkan 10 juta dolar untuk menjadi tuan rumah pembacaan pemenang 7Wonder. Dikarenakan lebih baik dialokasikan kepada masyarakat miskin yang masih membutuhkan bantuan dana tersebut untuk biaya hidup sehari-hari. Dikarenakan 7 Wonder tidak perlu digembar-gemborkan dan dibesar-besarkan karena keindahan Pulau Komodo memang telah diakui dunia." Eerick Lie, Jakarta.

"Pemerintah seharusnya menugasi Dubes RI di Swiss untuk 'investigasi' terkait eksistensi Yayasan New7Wonders sebelum ambil sikap apapun. Sehingga kebiasaan 'ceroboh' dan 'tidak profesional' dalam mengeloka negara ini, tidak sampai terbaca rakyatnya sendiri & masyarakat dunia." Didik Siswoyo, Kediri.

"Sejak 1986 UNESCO sudah mengakui Taman Nasional Komodo sebagai situs warisan dunia. Kredibilitas UNESCO lebih terpercaya daripada New7Wonders." Ediyow, Surabaya.

"Saya ikut mengirim 500 SMS, cuma bayar Rp500. Saya heran segala hal di negeri ini saat ini jadi kontroversi. Komodo cuma ada di NKRI, tak perlu ikut juga tak masalah, (apalagi jika perlu bayar mahal). Gantinya, kekhasan Komodo itu dimasyarakatkan saja sejagad, buat di FB ,twitter dan sebagainya. Logo Garuda ditambah gambar dan tulisan Komodo, iklan tentang Komodo di CNN, pasti jadi terkenal( termasuk tanpa ikut dengan acara New7 Wonders)." AG Paulus, komunitas BBC Indonesia di Facebook.

"Yang penting akibat kampanye, turis ke Pulau Komodo meningkat tajam." Antonius Sutikno, komunitas BBC Indonesia di Facebook.

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.