Mengapa korupsi tetap tumbuh subur?

Dukungan terhadap KPK
Image caption Komisi Pemberantasan Korupsi mendapat dukungan luas di masyarakat.

Kunjungan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung akhir pekan lalu dan bertemu dengan terpidana kasus korupsi, Fahd A Rafiq dikecam.

Sebagian kalangan menuding kunjungan tersebut terkait kepentingan pribadi setelah dalam sidang Fahd menyebut Priyo Budi Santoso menerima komisi dalam proyek pengadaan laboratorium komputer di Kementerian Agama sebesar 1% dari nilai proyek.

Ia juga disebut menerima komisi dari penggandaan Al Quran pada 2011.

Kasus ini hanya salah satu contoh kasus korupsi yang tumbuh subur di Indonesia. Kementerian Dalam Negeri mengatakan sepanjang Oktober 2004 hingga Juli 2012 terdapat ribuan pejabat daerah yang terlibat kasus korupsi di segala lapisan pejabat daerah, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, hingga anggota dewan perwakilan daerah.

Jumlah tersebut belum termasuk para pejabat pusat dan bawahan-bawahan mereka. Hingga kini masih banyak kasus yang ditangani KPK, termasuk proyek Hambalang yang menyeret mantan Menpora Andi Mallarangeng.

Mengapa korupsi tetap tumbuh subur di Indonesia padahal Komisi Pemberantasan Korupsi aktif melakukan pemberantasan?

Faktor-faktor apa saja yang membuat korupsi masih terjadi meskipun para pelaku dihukum penjara?

Apakah sinyalemen adanya kemudahan-kemudahan di penjara kontraproduktif terhadap pemberantasan korupsi?

Kirim pendapat Anda untuk Forum BBC Indonesia yang disiarkan di radio setiap Kamis pukul 1800 WIB dan juga dapat disimak melalui internet BBCIndonesia.com.

Tulis komentar Anda di kolom yang disediakan di bawah ini. Jangan lupa cantumkan nama dan asal kota Anda.

Cantumkan nomor telepon bila Anda bersedia dihubungi BBC apabila komentar Anda terpilih.

Ragam komentar

"Apabila koruptor dikenakan tindak pencucian uang seperti Ahmad Fathanah, bisa sedikit mengurangi korupsi. Masa euforia masih terjadi, banyak partai didukung oleh jaringan preman entah lokal atau nasional, membutuhkan biaya operasional yang besar untuk kampanye, maka hampir setiap pejabat publik mencari cara untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan untuk biaya preman.Sebagian besar oknum TNI dan polisi turut terlibat didalamnya. Wajib militer akan mengurangi korupsi secara signifikan." Sigit Bani Prabowo, Klaten.

"Korupsi seperti tidak ada habis-habisnya, calon koruptor baru terus tumbuh dengan usia yang lebih muda. Dalam sistem birokrasi, para birokrat muda mencontoh para pendahulunya seolah korupsi menjadi hal yang lumrah. Tidak ada semangat penolakan dari mereka. Kemana nilai-nilai kebaikan yang mereka peroleh dari proses pendidikan yang telah mereka lalui selama ini? Jika ini terus terjadi, proses pemberantasan korupsi seperti "menggarami air laut". Sjafruddin Seuriget, Langsa, Aceh.

"Yang jelas budaya malu sudah tidah ada lagi di negeri ini. Mereka (para pejabat) yang notabene dipilih rakyat sudah tidak menghiraukan nasib rakyat, mereka hanya mementingkan diri sendiri (dan golongannya). Cara paling mudah menghilangkan korupsi di negeri ini adalah memberikan hukuman dengan memiskinkan yang bersangkutan dan menyuruh mengembalikan uang hasil korupsi dan di penjara digabungkan dengan para maling ayam dan para pembunuh. Kusdiyanto, Pemalang.

"Diangkat sebagai seorang pejabat itu bukan untuk melaksanakan tanggungjawab, tapi adalah sebagai kesempatan untuk mengembalikan modal yang sudah dihabiskan untuk mencapai posisi itu, plus keuntungan yang diimpikan. Namanya juga aji-aji mumpung. Makanya banyak pejabat yang kurang becus pada bidangnya, malah sibuk dengan menumpuk kekayaan. Andaikan becus kerja pun juga untuk sekedar membangun citra diri, agar nanti terpilih lagi." Irwan Rosyadi, Washington DC.

Efek jera

"Sederhana, karena hukum tunduk pada politik. Penegakan hukum yang setengah hati menjadikan negeri ini sebagai surga bagi koruptor. Selain itu, mantan narapidana korupsi ketika kembali kemasyarakat masih mendapat posisi terhormat. Tidak ada sanksi sosial dari masyarakat." Irwan Ali, Makassar.

"Karena dalam memilih anggota dewan, rakyat pemilih latar pendidikannya banyak yang rendah jadi tidak mengetahui siapa yang dipilih." Saleh Alhasini, Surabaya.

"Karena hukumannya terlalu ringan sehingga tidak ada efek jera." Doan Masengi, Manado.

"Karena hukumannya ringan banget. Maling sandal atau maling miliaran/triliunan hukumannya podo wae alias sama saja. Sistem wani piro harus segera diberantas tuntas." Gun Smoker, BBC Indonesia di Facebook.

"Korupsi kan sudah menjadi budaya kalau sudah tidak ada yang masuk penjara berarti bukan budaya lagi." Muhammad Yusuf Om Ucoep, BBC Indonesia di Facebook.

Berita terkait