Perlukah dinasti politik dilarang?

Pilkada
Image caption DPR dan pemerintah ingin atur pembatasan 'dinasti politik' dalam UU.

DPR dan pemerintah sepakat memasukkan aturan pembatasan praktik dinasti politik dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

Bila RUU ini nantinya menjadi UU, maka keluarga kepala daerah baru dibolehkan mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah, setelah lima tahun sejak kepala daerah itu turun dari jabatannya.

"Argumennya, (praktik) dinasti politik itu ada kecenderungan menyalahgunakan wewenang," kata Agus Purnomo, anggota DPR.

Agus mengungkapkan DPR dan pemerintah sejak awal sepakat bahwa praktik dinasti politik harus dibatasi, sebelum muncul kasus dugaan suap sengketa hasil pilkada Lebak, Provinsi Banten, yang diduga melibatkan salah-seorang keluarga gubernur Provinsi Banten.

Senada dengan Agus, pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro, mengatakan makin banyak dinasti politik di daerah dan sudah saatnya diatur secara terperinci di dalam undang-undang.

"Jumlahnya meningkat secara signifikan menjadi 58 kasus politik dinasti, sehingga harus direspon cepat oleh pemerintah dan DPR untuk memberikan payung hukumnya," kata Siti Zuhro.

Komentar Anda

Perlu dilakukan pembatasan, setiap pejabat pasti ingin anak atau keluarga menyambung jabatannya. Dinasti politik tidak sehat karena biasanya akan mementingkan keluarga dari pada rakyat, bahkan lebih buruk lagi, jika ada anak atau keluarga membuat kejahatan, maka akan ditutupi. (Antoni)

Dinasti politik harus dilarang dengan tegas, karena jika makin maraknya praktek ini di berbagai pilkada dan pemilu legislatif, maka proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik tidak berjalan atau macet. Jika kuasa para dinasti di sejumlah daerah bertambah besar, maka akan kian marak korupsi sumber daya alam dan lingkungan, kebocoran sumber-sumber pendapatan daerah, serta penyalahgunaan APBD dan APBN. (AG Paulus, Purwokerto)

Dinasti politik ya tak bisa diterima, karena telah merusak tatanan hukum demokrasi. (Ginta Gudia via Facebook)

Pembatasan dinasti politik adalah bagian dari tuntutan reformasi. Tapi kita heran, kok masalah ini tidak diatur dalam undang-undang. Mereka sekarang sudah terpilih secara legal, dan kita terbodohi. Makanya tak usah cari kambing hitam. Ketika mereka dilantik, media juga beramai-ramai memberi ucapan selamat. Apakah dengan demikian tidak munafik? (Bang Mawardi via Facebook)

Bukan soal dinastinya, tapi kriterianya dong yang harus ditegakkan. Saudara sendiri kalau memang kompeten, mengapa tidak. Biasanya hasil berpikir orang indonesia kan semrawut, nanti ada yang kompeten, malah tak dikasih jabatan. Pas diklarifikasi kenapa, jawabannya "oh tak bisa soalnya dia saudara Pak Bupati". (Arga Gabriel)

Perlu dibatasi dan diawasi. Tapi siapa yang dapat dipercaya di negeri Indonesia mengawasi dan membatasi? Ini sedang terjadi krisis kepercayaan. (Yoo Koo via Facebook)