Debat penetapan upah minimum

Jakarta Hak atas foto AP
Image caption Perwakilan buruh mengancam akan menggelar aksi menuntut UMP yang lebih tinggi.

Dari seluruh daerah Indonesia, baru sekitar 10 provinsi yang sudah menetapkan upah minimum provinsi atau UMP untuk tahun 2014 padahal Jumat 1 November seharusnya merupakan batas waktu akhir penetapan.

Pemda DKI Jakarta, salah satu yang sudah menetapkan, memutuskan UMP yang mulai berlaku tahun depan sebesar sekitar Rp2,4 juta atau naik sekitar 11% dibanding tahun lalu.

Kalangan pengusaha di Jakarta sudah menerima keputusan itu walaupun usulan awal mereka ditolak.

Perwakilan unsur pengusaha di Dewan Pengupahan DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, menegaskan siap melaksanakan keputusan yang sudah diambil secara bersama itu.

"Namun dengan catatan industri padat karya yang tidak mampu untuk mewujudkan hal ini masih memiliki celah untuk meminta penangguhan kepada Bapak Gubernur," tutur Simanjorang.

Penetapan UMP baru di Jakarta ini ditolak oleh perwakilan organisasi buruh, Said Iqbal, yang menegaskan pihaknya akan melayangkan gugatan karena tuntutan mereka adalah Rp3,7 juta.

"Secara hukum kami akan mem-PTUN-kan tapi belum dapat SK-nya, dan akan membuat pemerintahan Pak Jokowi sedikit terganggu karena langkah kedua kita akan aksi terus menerus," tegas Iqbal.

Pendapat Anda?

Jika Anda berada dalam posisi di tengah antara pengusaha dan buruh, apa yang Anda akan laksanakan?

Apakah akan mengambil tindakan keras atas aksi unjuk rasa karena keputusan sudah diambil dan saatnya untuk melaksanakannya?

Tapi apakah juga Anda akan memberi penangguhan kepada industri padat karya seperti yang diminta perwakilan pengusaha?

Dan menurut Anda apakah Rp2,4 juta sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di Jakarta?

Atau Anda berpendapat tuntutan Rp3,7 juta yang lebih tepat sebagai UMP di Jakarta?

Jika tidak apakah aksi unjuk rasa merupakan cara yang bisa diterima untuk mengupayakan kenaikan atau unjuk rasa lebih menciptakan masalah bagi semua orang.

Ragam pendapat akan disiarkan di Siaran BBC Indonesia Pukul 18.00, Kamis 7 November 2013.

Ragam pendapat

"Lima tahun sebelumnya gaji tidak kunjung naik. Di era Jokowi naik hingga 50% lebih. Ada dana siluman buat mengatur demo buruh." Fajar, Jakarta.

"Buruh hanya memperjuangkan hak atas apa yang harus diterima sesuai aturan yag ditetapkan UU selama ini. Dengan rezim upah murah, semua UU dibelokan oleh pemerintah untuk keuntungan pengusaha yang notabene keuntungan itu dibawa ke luar bertriliun-triliun oleh mereka." Ari Susanto, Bekasi.

"Saya guru SD sejak tahun 1982 dan sekarang golongan empat dengan gaji pokok Rp3,5 juta. Saya sudah mengabdi selama 31 tahun dan lucu sekali kalau buruh menuntut upah lebih besar dari saya. Pendidikan mereka apa dan ketrampilan mereka berapa? Pulang kampung saja dan mulailah bercocok tanam, untuk bisa makan di kampung tidak pakai uang. Tanam...tunggu beberapa saat...lalu makan, selesai!" Vitalis, Ruteng, Flores.

"Gaji buruh naik terus, pemuda Indonesia akan berfikir dua kali untuk melanjutkan sekolah keperguruan tinggi. Buat apa sekolah tinggi-tinggi, kalau buruh gajinya lebih tinggi." Izzah, Pasuruan.

"UMP Rp 2,4 juta mungkin memang tidak cukup tetapi memperbesar UMP juga bisa berakibat runtuhnya sebuah usaha karena akan menurunkan daya saing hasil produksi di pasar. Jadi cobalah menggunakan UMP sebijak mungkin dan gunakan semaksimal mungkin fasilitas yang disediakan pemerintah. Mari belajar bertahan bersama sampai kondisi ekonomi membaik untuk kebaikan di kemudian hari. Semoga pengusaha pun tidak menutup hati di kemudian hari." Setyo, Jakarta.

"Ppemerintah harus menjadi mediator dalam menyelesaikan persoalan ini. Buruh dan pengusaha ibarat simbiosis mutualisma atau sama sama saling membutuhkan. Jika buru mogok maka pengusaha akan rugi, demikian pula pula sebaliknya. Jadilah mediator yang baik, dalam hal ini penetapan UMP yang berimbang antara tuntutan buruh dan juga pengusaha." Tonny Rahu, Komunitas BBC Indonesia di Facebook.

"Tuntutan gaji tinggi boleh-boleh saja asal diikuti dengan peningkatan produktifitas pekerja. Kenyataannya tidak demikiankan adanya. Buruh Indonesia produktifitasnya kalah jauh dibanding dengan buruh di Vietnam atau Cina. Sebenarnya yang terpenting dari semua itu pemerintah harus memangkas ekonomi biaya tinggi seperti banyaknya pungli serta perbaiki infrastruktur sehingga biaya-biaya dapat ditekan dan pengusaha memiliki kemampuan untuk meningkatkan gaji buruh lebih layak lagi sesuai harapan." Harry, Depok.

"Kurang kalau cuma di bawah Rp3 juta." Zimo Mowo, Komunitas BBC Indonesia di Facebook.

"Menurut saya jika buruh terus meminta kenaikan upah dan demo maka banyak pengusaha akan hengkang dari Indonesia dan terjadi pemogokan massal. Seharusnya buruh berpikir ke depan. Dan satu hal lagi jika Anda jangan punya anak banyak-banyak, dua saja sudah cukup, sudah tahu makan saja sulit malah buat anak banyak." Harri, Semarang.

"Kalau upah sebanding dengan skill yang memadai sih ok ok saja karena setiap sen adalah rupiah. Bila upah yang harus dibayar pengusaha untuk buruh dan akhirnya buruh tersebut cuma bermalas-malasan menuntut gaji lebih besar tanpa didukung kerja yang optimal dan sering-sering demo, lebih baik pengusaha mencari buruh lain, ganti dengan mesin atau pergi dari Indonesia untuk berinvestasi di negara lain." A Tio Kusuma, Komunitas BBC Indonesia di Facebook.

"Apapun yang terbaik untuk rakyat dan negara, tepati janji." Aizull, Semarang.

"Semestinya buruh juga bisa melihat perekonomian dunia yang sedang mengalami kontraksi. Jangan egois hanya karena mementingkan diri. Kalau industri kolaps mereka akan menjadi pengangguran yang ujung-ujungya nya hanya akan menyengsarakan diri sendiri. Berpikir positif untuk kemajuan bersama dan cerdas sedikit membaca situasi ekonomi global. Jangan terpancing oleh serikat buruh yang berpikir picik untuk kepentingan pribadi. Jadi pengangguran itu lebih susah!!!" Joko, Tanjung Balai Karimun.

"Tanggung, genapin jadi Rp2,5 juta." Tomi Rochjayadi, Komunitas BBC Indonesia di Facebook.

"Dengan UMP Rp2,4 juta yang ditetapkan badan industri tersebut, saya rasa belum tepat karena kebutuhan sekarang ini hampir mencapat Rp5-6 juta/bulan. Itu untuk kategori keluarga kecil dan baru kebutuhan perut saja." A.J Effendy, Muara Enim, Palembang.

"Lumayan. Banyak karyawan dengan ijazah S1 dan S2 gajinya di bawah itu dan lihat gaji guru honorer yang cuma Rp400.000," Erni Nurhartati, Komunitas BBC Indonesia di Facebook.

"Tuntutan kenaikan UMP itu sangat wajar serta manusiawi, dengan melihat bahwa biaya kebutuhan hidup secara umum semakin meningkat sehingga dengan upah yang diterima (sekarang) tidak mencukupi untuk mengimbanginya. Tentu sekali, peran pemerintah sangat diharapkan untuk mengambil langkah bijak dalam menyikapi serta mengatasi tuntutan kenaikan UMP oleh kaum buruh. Bagi pengusaha yang baik (sehat secara administrasi serta finansial), tuntutan kenaikan UMP tidak akan berpengaruh bagi kelanjutan usahanya. Untuk itu, kita mengharapkan agar pemerintah mengadakan evaluasi terhadap perusahaan/pengusaha. Perusahaan/pengusaha 'nakal' sebaiknya, dicabut ijin usahanya." Uluan Sitorus, Bogor.

"Yang penting sih syukuri saja dulu rezekinya, mau banyak atau sedikit. Kalau mau banyak ya jadi pengusaha dan berhenti jadi buruh." Riski Akbar, Komunitas BBC Indonesia di Facebook.

"Buruh dan perusahaan, kudu sama-sama untung." Solehudin Sodri, Komunitas BBC Indonesia di Facebook.

"Rp3,7 juta sebenarnya terlalu tinggi dan memang agak susah bagi pengusaha untuk memenuhi permintaan ini. Sekiranya permintaan buruh dipenuhi, mungkin pengusaha akan pindah ke tempa lain dan ini akan menyusahkan buruh itu sendiri. Pendapat saya, Rp2,4 juta ditambah lembur dan kemudahan lainnya sudah cukup, seperti jaminan kesehatan." Zainal Yahya, Sabah -Malaysia.

"Yang penting bisa menyambung hidup. Tapi kalau mau kaya, harus jadi pengusaha." Ranting Patah, Komunitas BBC Indonesia di Facebook.

"Saatnya menghentikan tenaga kerja murah dalam menarik investor. Diperlukan keterbukaan pula dari pengusaha dalam laporan keuangannya, baik itu Income Stetement dan atau Balance Sheetnya, yang telah diaudit akuntan publik. Sehingga kemampuan perusahaan akan terlihat dalam menentukan dan mengikuti ketentuan upah buruhnya dan tidak bisa nakal dalam pembukuannya serta mengancam relokasi dan PHK pula! Untuk itu peran pemerintah, Gubernur, Kemenakertrans mutlak diperlukan." Rakean Agung, Cimone Tangerang.

"Banyak-banyak bersyukur buat buruh dan beruntung masih dapat kerja. Namanya manusia itu mahluk yang tidak pernah merasa cukup dan puas." Aghouzz Lianaputra, Komunitas BBC Indonesia di Facebook.