PK lebih sekali, perkembangan positif?

  • 9 Maret 2014
Mahkamah Konstitusi Image copyright 1
Image caption Menurut MK keadilan tidak bisa dibatasi oleh waktu.

Praktik hukum di Indonesia mengalami perubahan mendasar dengan dibolehkannya pengajuan Peninjauan Kembali (PK) lebih dari satu kali.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan keadilan tidak dibatasi oleh waktu atau hanya satu kali pengajuan PK.

Sebab, mungkin saja ada keadaan baru atau novum yang ditemukan setelah PK diajukan sebelumnya.

MK mengeluarkan putusan ini terkait kasus pembunuhan Direktur Utama PT Rajawali Putra Banjaran, Nasrudin Zulkarnanen, oleh mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Azhar.

Antasari merasa dirugikan karena tidak lagi memiliki kesempatan mengajukan PK.

Menanggapi perkembangan ini Mahkamah Agung (MA) menyatakan bahwa mereka menghormati langkah MK dengan catatan harus ada bukti baru yang sangat kuat.

"Harus diberikan pemahaman ... bahwa PK itu adalah upaya hukum yang sangat luar biasa. Bukan pengadilan keempat," kata Kepala Biro Humas dan Humas Mahkamah Agung Ridwan Mansyur.

Beberapa kalangan menyambut baik keputusan MK, termasuk istri almarhum pegiat HAM Munir, Suciwati.

Tapi Suciwati juga menekankan pentingnya aparat hukum yang kredibel.

"Kalau (masih ada) hakim-hakim busuk di situ ya (keadilan) tak pernah ada. Apalagi ada jaksa yang bermain, tidak akan ada kebenaran," kata Suciwati.

Bagaimana menurut Anda?

"Hal itu menambah kesempatan menemukan kebenaran atau keadilan. Tapi yang lebih utama adalah memperbaiki kredibilitas dan kapabilitas aparat penegak hukum, terutama hakim sebagai benteng terakhir dan penentu vonis. Mungkin perlu ditinjau sistem pendidikan, pembinaan mental dan rekruitmen, bahkan mungkin sistem penegakan disiplin yang ketat." Biliher Siringoringo, Medan.

"Kita harus melihat dari hulu dan hilir pembentukan maupun pelaksanaan suatu produk hukum. Peraturan harus dilandasi dengan kepentingan umum bukan kepentingan golongan. Pembentukan dan pelaksanaan undang-undang harus benar-benar ditujukan untuk kepentingan bangsa. Penyelenggara yang berbuat kesalahan seperti menerima suap, upeti, dan gratifikasi harus dihukum mati. Novriadi Sjamsuri, Palembang.