Syarat capres sangat berat?

Yusril Ihza Mahendra
Image caption Yusril mengklaim UU Pilpres membatasi hak konstitusional warga negara.

Upaya pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra 'mempermudah' syarat-syarat pengajuan calon presiden gagal di tangan para hakim di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua MK menolak gugatan Yusril agar menafsirkan pasal-pasal yang terkait dengan pengajuan capres seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.

Dengan keputusan ini maka syarat pengajuan capres di pilpres 2014 tidak berubah, yaitu diajukan oleh parpol atau gabungan parpol yang mendapatkan minimal 25% suara di pemilu legislatif atau 20% kursi di DPR.

Yusril mengatakan bahwa syarat tersebut sangat membatasi hak konstitusional warga negara.

"Bahwa hak konstitusional pemohon itu yang dijamin oleh konstitusi kini terhalang, terhambat, dan dikebiri oleh ketentuan-ketentuan UU 42 Tahun 2008," kata Yusril.

Politisi Partai Bulan Bintang ini juga mengatakan adanya potensi persoalan legitimasi bagi presiden terpilih nantinya.

Tidak semua pihak setuju dengan pandangan Yusril.

Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari, dalam wawancara dengan detik.com mengatakan justru tidak adil bila semua parpol diizinkan mengajukan capres, terlepas dari perolehan suara di pemilu legislatif.

"Kita kerja keras selama ini, harus dihargai. Jangan lantas begitu saja mengabulkan keinginan partai yang ingin mengajukan capres," kata Eva.

Apa pendapat Anda

Untuk demokrasi murni, Yusril betul. Tapi praktiknya sulit karena kompleksitas bernegara yang penuh intrik, sentimen, teror dan halangan-halangan lain yang harus dihadapi, meski hal-hal buruk di atas bisa saja datang dari partai itu sendiri. Namun setidaknya sudah ada optimisme dinamika yang baru. Untuk mengatasinya diperlukan strategi baru. (Olleke di Bogor)

Kalau dikabulkan MK, bagaimana jadinya presiden kita nanti? Yang cuma dua pilihan saja belum tentu akan membuat perubahan, malah negara makin hancur. Bagaimana kalau banyak calon? Rakyat akan makin bingung mau memilih yang mana, dan kemungkinan golput akan makin banyak. (Rohmatul Oka Na)

Saya kira MK kali ini memutuskan yang salah. Amar putusannya tidak logis. Seharusnya MK bisa menafsirkan sendiri terhadap undang undang, bukan malah mengembalikan sesuatu kepada pembuat undang undang, yaitu DPR. MK kali ini membuat blunder. (Iyus Yusnandar)

Urgensinya di mana? Berapa pun calon presiden, sebenarnya bukan ITU yANg menjadi harapan publik. Kalaupun Yusril menggulirkan wacana itu, hanya utk memenuhi syahwat kekuasaannya, lalu untuk apa juga? Kalaupun ada hal yang lebih menarik bagi rakyat, saya yakin wacana hukuman mati terhadap koruptor, jauh lebih penting dibandingkan dengan mengutak atik aturan main yang tidak penting seperti itu! Toh, pada akhirnya, rakyat juga akan dihadapkan pada pilihan-pilihan yang buruk. (Imran Aninggili)

Salah satu tugas parpol adalah mengajukan capres dari putra-putri terbaik bangsa, bukan ketua parpolnya yang ngotot atau berambisi menjadi capres, sehingga tidak perlu lagi capres independen. Undang-undang sudah benar. MK juga memutuskan yang tepat. Justru jumlah parpol perlu di kurangi. (Junardus Djie)