Bagaimana menyelenggarakan haji yang transparan?

Jemaah haji Hak atas foto AFP Getty
Image caption Penyelenggaraan haji di Indonesia dijamin tidak akan terganggu karena kasus menteri agama.

Menteri Agama Suryadharma Ali ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2012-2013.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan dalam proses penyelenggaraan haji pada periode itu diduga telah terjadi tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa haji.

Suryadharma Ali diduga menyalahgunakan wewenang sebagai menteri agama dalam proses pengadaan pemondokan haji, katering, perjalanan ibadah haji, dan transportasi.

Ia diminta presiden untuk mengundurkan diri menyusul penetapan statusnya sebagai tersangka.

"Meminta Pak Suryadharma Ali mengajukan pengunduran diri secara tertulis dalam waktu satu atau dua hari ini," kata Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.

Dalam jumpa pers di Kementerian Agama Jumat (23/05), Suryadharma mengaku belum paham bagian mana yang menyebabkan dia menjadi tersangka.

"Saya berdoa penetapan saya sebagai tersangka adalah kesalahpahaman belaka," katanya.

Suryadharma Ali bukan satu-satunya pejabat Kementerian Agama yang diduga tersangkut kasus korupsi penyelenggaraan haji.

Pada 2006, mantan Menteri Agama Said Agil Husin al Munawar dikenai hukuman penjara lima tahun karena dinyatakan menyalahi keputusan presiden yang mengatur penggunaan Dana Abadi Umat.

Haji yang transparan?

Bagaimana cara-cara menyelenggarakan haji yang transparan?

Apakah sistem pendaftaran perlu diubah menjadi online sehingga semua orang bisa melihat alokasi kuota haji, misalnya?

Bagaimana memangkas titik-titik rawan korupsi dalam penyelenggaraan haji?

Apakah sebaiknya penyelenggaraan haji dialihkan ke swasta sepenuhnya?

Anda juga dapat menyampaikan komentar lain, di luar panduan pertanyaan di atas.

Kami tunggu partisipasi Anda untuk Forum di radio BBC Dunia Hari Ini edisi Kamis, 29 Mei siaran pukul 18.00 WIB.

Mohon isi nama dan nomor telepon Anda untuk kami hubungi guna merekam pendapat Anda.

Ragam pendapat

"Pendaftaran dibikin online, tetap dipegang pemerintah, diutamakan yang belum pernah haji karena wajib haji hanya satu kali, sisa kuota dibuat terbuka." Watik, Yogyakarta.

"Hapus daftar tunggu pemberangkatan haji karena dana talangan haji yang udah disetor rawan dikorupsi. Sistemnya tahun ini daftar tahun itu pula berangkat haji." Fauzie, Bekasi.

"Kementerian Agama tidak dilibatkan secara langsung dalam pengurusan haji, bentuk tim baru independen, seperti KPK dan libatkan biro perjalanan, tidak seperti sekarang dimonopoli hanya oleh satu penyelenggara. Semoga bermanfaat." Hendry Djie.

"Menurutku, korupsi itu tidak bisa lagi diatasi di Indonesia ini, kenapa saya bilang seperti itu, korupsi sudah berakar dimana-mana, korupsi bukan masyarakat tapi pemimpinnya sendiri sehingga anggotanya juga ikut-ikutan." Afrianus Baene.

"Tetap dipegang pemerintah. Pendaftaran di buat online, kan haji wajib satu kali jadi dibuat otomatis kalau yang sudah pernah sudah tidak bisa mendaftar jadi antreannya tidak sepanjang ini dan uang mengendap begitu lama. Sisa kuota di buat terbuka. " Nurhayati, Surakarta.

"Ya setuju sistim online, sehingga dapat diakses calon jemaah haji apalagi waktu tunggu sampai 20-an tahun dan harus cash dimuka. Dengan online setiap calon jemaah haji dapat mengetahui biaya yang dikeluarkan, disimpan di bank mana, bunga per tahun berapa dan sebagainya. Ingat urusan haji urusan dengan Khalik-nya harusnya semua pejabat takut untuk korupsi, karena yang tidak diketahui di dunia fana ini tentu tetap tercatat di akhirat... AG Paulus, Purwokerto.

"Menurut saya bukan peraturannya yang diubah tapi manusianya itu yang harus punya jiwa takut kepada penciptaNya." Santo Ikmi.

Berita terkait