Berkas laporan TPF diterima, ‘bukan berarti kasus Munir dibuka lagi’

Munir Hak atas foto AHMAD ZAMRONI
Image caption Pegiat HAM Munir meninggal dalam penerbangan Jakarta-Amsterdam karena racun arsenik.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo mengindikasikan meskipun salinan Laporan Akhir Tim Pencari Fakta (TPF) kasus meninggalnya Munir akan segera diterima, bukan berarti kasus kematian Munir pasti akan dibuka lagi.

"Setelah dokumen itu ada, presiden akan memerintahkan jaksa agung untuk mempelajari isinya. Lalu akan dilihat dan dipelajari (dulu) apakah ada novum atau bukti baru," kata juru bicara kepresidenan, Johan Budi, kepada BBC Indonesia, Selasa (25/10).

Sebelumnya, Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengklarifikasi keberadaan laporan asli TPF, usai Kemensesneg pemerintah Jokowi menyatakan tidak menerima laporan itu dari pemerintah SBY.

Padahal Komisi Informasi Pusat memutuskan pemerintah Jokowi harus mengungkapkan hasil kerja TPF.

Dalam pernyataannya, SBY tidak membantah bahwa dokumen asli TPF itu hilang. Pihaknya menyebut telah memiliki salinannya dan akan menyerahkannya kepada Presiden Jokowi.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak membantah bahwa dokumen asli TPF meninggalnya Munir hilang.

"Saya sebagai presiden waktu itu bertanggung jawab. Kejahatan yang menyebabkan meninggalnya Munir adalah kejahatan serius. Sebenarnya mencoreng demokrasi kita waktu itu," ungkap SBY dalam konferensi pers di kediamannya di Cikeas, Selasa (25/10)

Presiden keenam Indonesia itu mengungkapkan, "Jika memang masih ada kebenaran yang belum terkuak, saya katakan, selalu ada pintu untuk mencari kebenaran."

'Pemerintah SBY gagal'

Istri almarhum Munir, Suciwati, adalah salah satu orang yang paling merasa kebenaran terkait kematian suaminya, belum terungkap.

Meskipun menyebut pemerintahan SBY 'telah gagal mengungkapkan siapa dalang pembunuh Munir', Suciwati menegaskan, "Bagi saya dia (SBY) sudah selesai. Pertanyaannya itu sekarang apa yang akan dilakukan presiden saat ini (Jokowi)."

Hak atas foto ADEK BERRY
Image caption Suciwati menilai pemerintahan SBY 'telah gagal' mengungkap dalang pembunuh suaminya dan meminta Jokowi tidak melakukan hal yang sama.

"Yang penting ada tindak lanjut, dituntaskan kasusnya. Itu kan yang paling penting dilakukan presiden sekarang," tegas Suciwati kepada BBC Indonesia, Selasa (25/10).

Munir meninggal pada 7 September 2004 dalam penerbangan dengan pesawat Garuda Indonesia dari Jakarta ke Amsterdam, Belanda. Hasil autopsi menemukan pegiat HAM itu meninggal akibat racun arsenik.

Tak lama setelah Munir meninggal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk TPF untuk mengungkap dalang pembunuhan Munir.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Pollycarpus dinilai hanya sebagai pelaksana pembunuhan Munir.

Sejumlah nama sempat dibawa ke pengadilan terkait kasus ini.

Salah satunya pilot Garuda Indonesia, Pollycarpus Budihari Prijanto, yang divonis penjara 14 tahun di pengadilan negeri. Dia mendapatkan pembebasan bersyarat pada November 2014 lalu.

Namun, banyak pihak meyakini, Pollycarpus hanyalah 'eksekutor pembunuhan'.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Kasus pembunuhan Munir 'tak kunjung tuntas', kendati sudah ada seorang eks pilot Garuda yang dihukum.

Sekretaris TPF meninggalnya Munir, Usman Hamid, mengungkapkan terlepas ada novum baru atau tidak, pemerintah tetap harus membongkar aktor intelektual pembunuh Munir karena mereka bisa mengulangi perbuatannya.

"(Caranya adalah) pemerintah Jokowi harus membentuk TPF baru. Jika dirasa tidak perlu, harus dipastikan jika kepolisian mau memburu orang-orang yang diduga terlibat, termasuk mereka yang berada di Badan Intelijen Negara (BIN)," pungkas Usman kepada BBC Indonesia.

'Berani atau tidak?'

Meskipun mengisyaratkan bahwa pemerintah harus menemukan bukti baru terlebih dahulu, sebelum kembali mengangkat kasus kematian Munir, Johan Budi menegaskan 'yang pasti presiden punya komitmen untuk menyelesaikan kasus Munir'.

Salah satu hasil kesimpulan TPF meninggalnya Munir yang dibentuk lewat Keputusan Presiden Nomor 111 tahun 2004 adalah, "TPF merekomendasikan kepada Presiden RI untuk memerintahkan Kapolri melakukan penyidikan lebih mendalam", salah satunya kepada AM Hendropriyono, "Terhadap kemungkinan peran serta ... dalam pemufakatan jahat melakukan pembunuhan berencana terhadap Munir."

Hendropriyono kini dikenal sebagai salah satu 'orang dekat' presiden Jokowi.

Hak atas foto Oscar Siagian
Image caption Pengungkapan dalang siapa di balik kasus pembunuhan Munir, sekarang berada di tangan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Pertanyaan berikutnya adalah apakah orang-orang itu berani diperiksa oleh pemerintah hari ini, yang jelas rekannya pemerintah. Harus dijawab juga oleh Jokowi dalam kerjanya, berani atau tidak," tutur Suciwati.

Ketika pertanyaan Suciwati itu disampaikan kepada Johan Budi, Johan mengelak, "Itu sudah ke soal materinya. Jangan tanya ke saya."

Topik terkait

Berita terkait