Presiden Jokowi: Ulama harus berani tegas soal Islam dan ke-Indonesiaan

Joko WIdodo Hak atas foto BIRO PRES KEPRESIDENAN
Image caption Presiden Joko Widodo didampingi Menko Polhukam Wiranto dan Menteri Agama Lukman Syaifuddin bertemu dengan pimpinan NU, Muhammadyah, dan MUI.

Presiden Jokowi mengungkapkan keyakinannya bahwa para ulama mampu meneduhkan suasana dengan nasihat dan seruan untuk Indonesia yang kokoh dan maju.

Dalam pertemuan dengan para ulama dan pimpinan Muhammadyah, Nahdatul Ulama, dan Majelis Ulama Indonesia, di Istana Negara, Jokowi mengatakan pula, "Kami berharap bahwa ulama juga berani mengambil sikap tegas bahwa antara Islam dan ke Indonesiaan bukan harus dipertentangkan, tetapi marilah kita bersama-sama kita jaga, kita pelihara, kita perjuangan ke-Indonesiaan kita," katanya.

Presiden Joko Widodo mengundang para pimpinan tiga organisasi dan lembaga itu ke istana, di tengah panasnya situasi politik terkait pemilihan gubernur Jakarta, khususnya menjelang demonstrasi yang digalang berbagai kelompok Islam, antara lain Front Pembela Islam (FPI), 4 November mendatang.

Dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, disebutkan pula bahwa ada indikasi bahwa kontroversi ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tentang Al Maidah 51, sudah dibelokkan ke sana kemari.

"Sebenarnya, kasus ini tidak ada hubungannya dengan politik, pilkada," kata Ketua MUI KH Ma'ruf Amin, kepada wartawan, usai pertemuan.

"Tetapi kemudian dikaitkan dengan berbagai masalah. Kemudian menjadi tidak proporsional, bahkan jadi di luar konteks. Sehingga masalah ini menjadi begitu mengganggu, dan jadi hiruk pikuk," tambahnya.

Setelah pertemuan MUI, NU, dan Muhammadiyah dengan Presiden Joko Widodo, Selasa (08/11) siang, para petinggi ormas menekankan lagi bahwa jalan penyelesaian dugaan penistaan agama hanyalah lewat proses hukum, yang kini tengah berjalan di kepolisian.

Batapa pun, dua ormas Islam terbesar di Indonesia dan MUI menyatakan di satu sisi mereka tak bisa melarang orang untuk mengikuti unjuk rasa yang direncanakan pada tanggal 4 November namun melarang mereka mengenakan atribut organisasi. 

"Jangankan ormas, negara saja tidak bisa membatasi hak warganya untuk berdemo," kata Ketua umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. 

"Namun kita berharap untuk Muhammadiyah, NU juga sama sebenarnya, tidak membawa atribut organisasi; serta tetap mengedepankan aspirasi yang damai dan toleran."

Haedar mengatakan dalam pertemuan dengan ormas,  Presiden Joko Widodo menyatakan "dengan tegas" bahwa dirinya tidak akan melakukan intervensi apapun dalam kasus Ahok.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga menegaskan, tentang perlunya membangun budaya politik dan budaya kemasyarakatan yang mengedepankan etika publik. "Karena itu belajarlah dari pengalaman ini tentang perlunya para pejabat publik, juga para tokoh agama, untuk merawat kata," pungkas Haedar.

Hak atas foto BIRO PRES KEPRESIDENAN
Image caption Para pemuka agama berbicara didampingi Menko Polhukam Wiranto.

Namun Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar berharap Presiden menyatakan sikapnya itu secara terang-terangan kepada publik. 

Dahnil menilai dalam pertemuan dengan ormas yang berlangsung dua jam itu, Presiden hanya berbicara hal normatif.

Ia menambahkan, dirinya sempat bertanya kenapa Presiden tidak mengundang ormas yang menggerakkan massa untuk demonstrasi; namun pertanyaannya itu tidak direspons.

Haedar Nashir mengatakan, Presiden lewat Kemenkopolhukam meyakinkan bahwa proses hukum terkait kasus Ahok sedang berjalan. 

Sehari sebelumnya, Presiden Jokowi menemui Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra dan mantan seterunya di pilpres, yang dianggap dekat dengan kalangan yang hendak terlibat dalam demo 4 November nanti.

Berita terkait