Penegakan hukum kasus Ahok disarankan tegas agar isunya tidak melebar

Ahok, Basuki Tjahaja Purnama Hak atas foto You Tube Pemrov DKI
Image caption Pidato Ahok dalam sebuah pertemuan dengan warga yang mengutip Surat Al Maidah yang kemudian dianggap menghina Islam oleh sebagian umat Islam.

Ketegasan pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan laporan dugaan penistaan agama Islam atas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, diperlukan agar isunya tidak melebar.

Beberapa kelompok umat Islam rencananya akan menggelar unjuk rasa pada Jumat (04/11) untuk menuntut ketegasan pemerintah atas kasus tersebut.

Pengamat politik Islam dari Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr Azyumardi Azra, berpendapat ketegasan itu sebaiknya segera diungkapkan pemerintah.

"Pemerintah, dalam hal ini aparat kepolisian, harus memproses itu karena isunya tidak bisa hilang dengan perjalanan waktu. Ini kalau dibiarkan berlama-lama bisa melebar kemana-mana."

"Sekarang saya lihat, tujuannya bukan lagi menyerang Ahok tapi memakzulkan, misalnya, menurunkan Jokowi. Ada itu, karena Jokowi dianggap melindung Ahok, Ini kan sudah melebar kemana-mana masalahnya," tambah Dr Azra.

Adapun rencana unjuk rasa 4 November, menurutnya, tidak bisa disebut sebagai unjuk rasa umat Islam namun oleh 'sebagian umat Islam' walau dua organisasi massa Islam di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahlatul Ulama, mempersilahkan umat mereka untuk ikut demo sebagai individu.

"Pada dasarnya dua ormas Islam terbesar itu dan ormas-ormas Islam jalan tengah atau moderat, saya kira sikapnya sama. Jadi tidak bisa dikatakan mereka masuk dalam gelombang demo yang disponsori oleh FPI (Front Pembela Islam) dan mungkin HTI (Hizbut Tahhir Indonesia) dan beberapa figur lain yang memang pandangannya keras."

Hak atas foto AP
Image caption Selain rencana demo 4 November, sekelompok umat Islam sudah beberapa kali menggelar rasa atas Ahok.

Isu bersama umat Islam

Walau tidak semua ormas Islam mendukung aksi demo tanggal 4 November, isu utamanya -dugaan penistaan agama oleh Ahok- menjadi kepentingan banyak umat Islam.

"Sebagian besar umat Islam yang memiliki attachment ke Islam pasti tersinggung dengan pernyataan Ahok itu, pasti tersinggung. Cuma ada yang lebih menekankan cara-cara penyelasaian secara hukum. Saya kira NU dan Muhammadiyah menekankan hal itu, termasuk MUI, bahwa hal ini harus diselesaikan secara hukum."

"Tapi proses hukum sebenarnya sudah jalan, cuma ormas-ormas atau kelompok garis keras ini tidak sabar menunggu. Itu saja."

Sementara itu Muhammadiyah melihat demo sebagai reaksi dari pernyataan gubernur DKI sehingga masalah tersebut harus diselesaikan secara hukum.

"Jadi masyarakat yang demo menginginkan kepastian dari presiden bahwa tidak akan mengintervensi proses hukum. Dan presiden sudah menyatakan tidak akan intervensi dan dibiarkan diselesaikan secara hukum oleh Polri," jelas Prof Dr Yunahar Ilyas, salah seorang Ketua PP Muhammadiyah.

Hari Selasa (01/11), Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah ulama Islam, yang juga membahas rencana unjuk rasa Jumat besok.

Dalam pertemuan tersebut -yang antara lain dihadiri para pengurus Muhammadiyah, NU, dan MUI (Majelis Ulama Indonesia)- diserukan untuk menyelesaikan dugaan penistaan agama secara hukum tanpa dikaitkan dengan Pilkada DKI Jakarta, yang akan berlangsung Februari 2017.

"Saya punya keyakinan kalau penegak hukum tegas dalam menyelesaikan sumber dari persoalan, publik menerima dengan lapang dada dan penyebab terjadinya unjuk rasa besar sejak era reformasi ini menjadi perhatian khusus" tutur Prof Dr Mohamad Nuh, salah seorang ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang hadir dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo.

Hak atas foto EPA/ADI WEDA
Image caption Politikus diharapkan tidak mengangkat isu-isu agama yang 'eksplosif' ketika menggunakan simbol-simbol agama.

Kepolisian Republik Indonesia menyatakan sudah menindaklanjuti laporan pengaduan dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama, yang menyebut Surat Al Maidah dalam sebuah pertemuan dengan warga Jakarta pada bulan September.

Politisasi agama

Sebenarnya, menurut Dr Azyumardi Azra, tidak ada masalah untuk menggunakan simbol-simbol agama dalam politik di Indonesia.

"Itu boleh saja dipolitisir, simbol-simbol agama. Orang pakai peci, orang pakaian haji saat kampanye. Itu tidak apa-apa, tidak bisa dielakkan."

Bagaimanapun bisa dipahami akan timbul masalah jika seorang politikus menjadi 'kebablasan' dengan menyentuh soal-soal yang peka bagi kalangan umat tertentu.

"Kalau hal-hal yang sangat sensitif, seperti ayat-ayat AlQuran, mengenai Tuhan, mengenai Nabi, saya kira sebaiknya dihindari. Jadi para politikus harus hati-hati, jangan isu yang yang eksplosif. Dan kalau mau membawa agama juga, jangan yang eksplosif," tambah Dr Azyumardi Azra.

'Peringatan' serupa juga disampaikan oleh Ketua NU, Prof Dr Mohamad Nuh, yang pernah menjabat menteri riset dan teknologi serta menteri pendidikan nasional.

"Disitulah yang akhirnya memancing. Saya kira ini pelajaran berhaga bagi kita semua, isu-isu primordial sangat sensitif, sehingga siapa pun sebaiknya tidak menggunakan isu-isu primodial untuk konsumsi publik."

Topik terkait

Berita terkait