Kasus Ahok: mengapa partai-partai pendukung 'tak lakukan pembelaan?'

ahok, jakarta Hak atas foto Tatan Syuflana/AP
Image caption Elektabilitas Ahok saat ini mencapai 24,6%, menurut Lembaga Survei Indonesia.

Barisan massa meneriakkan yel-yel penolakan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, di Rawa Belong, Jakarta Barat, 2 November lalu.

Ahok kemudian dibawa aparat menggunakan mobil angkutan umum untuk menghindari bentrokan.

Selang tujuh hari kemudian, aksi serupa berlangsung di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Saat itu, massa menolak kehadiran Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat.

Mantan wali kota Blitar tersebut sempat menemui salah seorang demonstran dan berkata bahwa mereka tidak usah memilih Ahok-Djarot saat pilkada Februari 2017 mendatang, namun jangan menghalangi kedatangannya.

Demonstran tersebut balas mengatakan, "Ini bukan masalah pilkada, Pak. Ini masalah penistaan agama."

Dua insiden penolakan itu terjadi sebulan setelah video pidato Ahok beredar di media sosial. Dalam pidato itu, Ahok menyebutkan Surat Al Maidah 51.

Elektabilitas menurun

Lalu apa kaitan antara insiden penghadangan dan pidato Ahok?

Menurut Denny JA, selaku pendiri Lembaga Survei Indonesia, jajak pendapat terbaru mereka menunjukkan lebih dari 73% warga Jakarta tidak setuju dengan ucapan Ahok.

"Mereka marah dengan cara tidak memilih Ahok," kata Denny JA kepada BBC Indonesia.

Denny JA oleh para pendukung Ahok dinilai condong ke salah satu pesaing Ahok.

Denny JA mengatakan, berdasarkan survei yang mewawancarai 440 responden warga Jakarta dengan metode pengambilan sampel secara acak, elektabilitas Ahok mencapai 24,6%.

Persentase ini turun 6,8% dari survei yang sama pada bulan Oktober 2016, yaitu sebesar 31,4%.

"Ahok ini secara konsisten turun terus-menerus (elektabilitasnya). Banyak faktor penyebabnya. Salah satunya, di era sebulan terakhir, adalah Surat Al Maidah," ujar Denny JA, seraya mengingatkan bahwa marjin kesalahan dalam survei mencapai 4,8%.

Hak atas foto Reuters
Image caption Demonstrasi menuntut proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, pada 4 November lalu.

'Naik-turun itu wajar'

Penurunan elektabilitas Ahok-Djarot rupanya tidak ditanggapi tim kampanye pasangan itu dengan sikap kekhawatiran.

"Biasa saja. Yang namanya survei, naik-turun itu wajar. Apalagi nanti mendekati hari pemilihan, naik-turun itu wajar," kata Joyce Triatman, anggota tim kampanye Ahok-Djarot.

Menurutnya, penurunan elektabilitas itu juga lumrah apabila dikaitkan dengan kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Ahok.

"Pak Ahok sedang diserang atau sedang mendapatkan tekanan publik seperti ini. Jadi kami juga tidak kebakaran jenggot, istilahnya, untuk menaikkan elektabilitas atau apapun itu sebutannya," tambah Joyce.

Ditanya apa tindakan tim kampanye Ahok-Djarot setelah pasangan itu dihadang massa, Joyce mengaku punya strategi.

"Salah satu strategi yang akan dilakukan adalah Pak Ahok akan menerima masyarakat setiap harinya di Rumah Lembang. Di balik posisinya, jadi masyarakat yang datang menemui Pak Ahok," katanya.

Ketika tim kampanye pasangan Ahok-Djarot mendapat tekanan publik, partai-partai pendukungnya tampak tidak berupaya mendorong elektabilitas.

Ketua Partai Nasdem, Surya Paloh, misalnya, menyatakan bakal mengevaluasi dukungan ke Ahok jika dia menjadi tersangka kasus dugaan penistaan agama.

Adapun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, melalui surat perintah Megawati Soekarnoputri kepada para kader partai, menghindari konflik yang menggunakan isu agama.

"Kami tidak akan mau dipancing, kami menahan diri. Jadi kita ingin tahapan pilkada tetap berjalan seperti biasa, jangan sampai dikategorikan kacau dan pilkada digagalkan," kata Eva Sundari, politisi senior PDI P.

Image caption Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, melalui surat perintah Megawati Soekarnoputri kepada para kader partai, menghindari konflik yang menggunakan isu agama.

Cari aman?

Tindakan partai-partai pendukung pasangan Ahok-Djarot, menurut Muhammad Asfar selaku dosen politik Universitas Airlangga, Surabaya, dapat dipahami sebagai bagian dari strategi agar tidak terkena imbas kasus SARA yang menimpa Ahok.

"Yang dijaga betul oleh partai-partai pendukung Ahok adalah jangan sampai kasus (dugaan penistaan agama) menjadi kontraproduktif terhadap partai. Kalau partai berada di garis depan, akan ada penilaian bahwa partai mendukung Ahok secara membabi buta," kata Asfar.

Apakah partai-partai pendukung Ahok sedang 'mencari aman' agar tidak menjadi sasaran kemarahan umat Muslim?

"Ya, bisa dibilang begitu. Seperti yang terlihat pada 4 November, isu Ahok ini bukan hanya masalah Jakarta, tapi juga jadi masalah nasional. Nah, itu yang sedang dijaga elite-elite partai, jangan sampai mereka dianggap tidak sensitif terhadap masalah ini. Makanya partai-partai pendukung Ahok-Djarot seakan-akan berada pada jarak antara Ahok dan masyarakat," ujar Asfar.

Ahok telah menjalani pemeriksaan di Mabes Polri, Jakarta, dalam kasus dugaan penistaan agama pada 7 November lalu.

Presiden Joko Widodo berulang kali menyatakan tidak akan mengintervensi proses hukum tersebut.

Topik terkait

Berita terkait