Apakah penanganan napi terorisme di LP memang masih lemah?

Aksi simpatik
Image caption Puluhan warga Jakarta menyalakan lilin dan menaruh karangan bunga di Bundaran HI, Jakarta Pusat, untuk mendoakan korban bom Samarinda sekaligus menyerukan pesan perdamaian.

Penanganan narapidana (napi) terorisme di lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia masih lemah, kata pengamat terorisme Sidney Jones.

Kepada BBC Indonesia, Senin (14/11), Jones menuturkan meskipun Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sebagai pengelola lapas, telah sadar akan keperluan meningkatkan pengawasan terhadap napi terorisme, jumlah staf di lapas-lapas "sangat kurang".

"Bisa terjadi misalnya ada satu orang yang harus menjaga lebih dari 50 orang," kata Sidney Jones.

Ia megeluarkan komentar ini untuk menanggapi serangan bom molotov di pelataran Gereja Oikumene, Samarinda, Kalimantan Timur, yang dilakukan seorang mantan narapidana terorisme.

Juhanda alias Jo bin Muhammad Aceng Kurnia pernah dipenjara selama tiga setengah tahun pada 2011 karena terbukti ikut merakit roket kelompok Pepi Fernando di Aceh.

Ia bebas bersyarat pada 2014 setelah mendapat remisi Idul Fitri.

Setelah melempar bom molotov pada Minggu (13/11) pagi, pria berusia 32 tahun itu ditangkap massa dan dihajar sampai babak belur. Ia mengenakan kaus hitam bertulisan "Jihad Way of Life".

Empat balita mengalami luka bakar akibat perbuatannya, termasuk Olivia Intan Marbun, bocah berusia dua tahun, yang meninggal Senin (14/11) pagi. Malam harinya, puluhan warga Jakarta menyalakan lilin dan mendoakan Olivia serta korban lainnya.

Massa yang mengaku berasal dari berbagai latar belakang suku dan agama tersebut juga menyuarakan pesan perdamaian dan persatuan.

Fakta bahwa Juhanda pernah dipenjara karena kasus terorisme dan mendapat remisi menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas program deradikalisasi bagi napi terorisme di Indonesia.

Tidak menjamin

Menurut Sidney Jones, kelakuan baik di dalam lapas tidak menjamin narapidana terorisme telah melepaskan keyakinan radikalnya.

"Sebetulnya kadang-kadang sulit diketahui apa niatnya orang napi, karena bisa saja selama dipenjara orang yang kelihatan sangat kooperatif, ingin ikut dalam program penjara, ingin ikut dalam program pembinaan, tetapi dalam hatinya masih melawan; dan ketika mereka keluar dari penjara kembali ke jaringan lama," tutur Jones.

"Tetapi ada masalah yang spesifik dengan Juhanda, yang kami mengerti, bahwa dia selama di Lapas Tangerang langsung dipengaruhi oleh beberapa orang ideolog yang sangat keras. Itulah yang harus dipantau oleh para kepala lapas."

Ketika ditanya berapa banyak napi terorisme yang melepas ideologi radikalnya setelah bebas, Jones tidak bisa menjawab.

"Sulit diketahui kalau misalnya mereka tidak kembali ke kekerasan apakah karena sudah sadar bahwa kekerasan tidak baik atau karena tidak ada kesempatan atau faktor lain. Jadi mungkin angka seperti itu tidak begitu berarti," ujarnya.

Hak atas foto AP
Image caption Polisi tengah mengembangkan penyelidikan dengan melakukan olah TKP di pelataran Gereja Oikumene.

Pernyataan senada dikatakan Profesor Asep Usman Ismail, guru besar UIN Syarif Hidayatullah yang terlibat dalam program deradikalisasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Memang lapas kita belum disiapkan secara komprehensif untuk mengubah ideologi; yang ada adalah membuat orang ... ya mungkin memenuhi standar prosedural menjadi orang baik dan kemudian mendapat remisi dan bebas," kata Asep kepada BBC Indonesia.

Asep menuturkan, berdasarkan pengalamannya mengunjungi sejumlah lapas dan rumah tahanan (rutan) untuk berdialog dengan para napi terorisme, hanya sebagian yang dapat tersentuh.

"Ada yang dikategorikan sebagai ideolog, nah ini yang cukup berat. Ada yang dikategorikan sebagai follower, pengikut. Kalau ada 19 napi teroris di sebuah Lapas, sebut saja di lapas batu Nusakambangan. Itu yang bisa diajak dialog hanya sembilan orang. Berarti kan cuma 50%.

"Nah yang 50% kita terus tekuni sedemikian rupa sehingga orang ini memang diukur, ada tingkat keberhasilan dalam menurunkan tensi radikalitasnya. Tapi ini kalau nanti gabung lagi dengan ideolog-ideolog (di luar lapas) ... bisa jadi tensinya naik lagi karena memang membutuhkan penanganan yang komprehensif," tuturnya.

Ia sendiri berfokus di Lapas Batu Nusakambangan. Ia mengklaim, selama tujuh kali kunjungan dari Januari hingga November, ia telah menurunkan tensi radikalitas sembilan napi terorisme di sana.

Namun jumlah itu masih sangat kecil, kata Asep. Terdapat ratusan napi terorisme yang tersebar di 70 lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Para napi ini, dengan tingkat radikalitas beragam, belum tersentuh seluruhnya.

Lebih banyak sumber daya

Demi melakukan penanganan yang komprehensif, menurut Asep, BNPT butuh lebih banyak sumber daya dalam bentuk anggaran dan staf.

Ia mencontohkan, program kunjungan Lapas yang ia jalani, yang direncanakan berjalan selama satu tahun penuh, terhenti di bulan Agustus karena kebijakan pemerintah untuk menghemat anggaran.

"Sejak September sampai sekarang sudah November, tidak ada kegiatan kunjungan ke lapas-lapas padahal beberapa yang kita sentuh sudah ada perubahan.

"Target tahun ini, 66 lapas dan empat rutan. Kunjungan kami baru 16 lapas, frekuensi baru satu-dua kali, paling tinggi tujuh kali. Kita targetkan langkah deradikalisasi itu bisa berjalan 10 kali lah minimal..."

Hak atas foto Reuters
Image caption Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengakui bahwa program deradikalisasi perlu dievaluasi.

Selain lemahnya pemantauan dan program deradikalisasi pada napi terorisme di dalam lapas, pemantauan setelah mereka bebas pun nyaris tidak ada, kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar.

"Secara khusus tidak ada (pengawasan)," kata Boy kepada wartawan di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (14/11).

Ia mengatakan, polisi hanya mengawasi mantan terpidana yang dicurigai masih berkomunikasi dengan kelompoknya demi mencegah pelaku kembali melakukan aksi teror.

Di tempat terpisah, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengakui bahwa program deradikalisasi yang berjalan selama ini perlu dievaluasi.

"Ya, saya kira program deradikalisasi kita perlu dievaluasi," kata Tito kepada wartawan, Senin (14/11).

Ledakan bom di pelataran Gereja Oikumene menambah deretan kasus serangan terhadap rumah ibadah di Indonesia.

Senin (14/11) dini hari, orang tak dikenal melemparkan bom molotov ke dinding luar Vihara Budi Dharma alias Kwan Im Kiung di kota Singkawang, Kalimantan Barat.

Agustus lalu, di Medan, seorang pemuda berusaha menyerang pastor dengan pisau dan bom rakitan. Belakangan pelaku ditemukan menyimpan bendera ISIS dalam dompetnya.

Topik terkait

Berita terkait