Ahok tersangka, PDI Perjuangan klaim partai pendukung tetap solid

Ahok Hak atas foto AFP
Image caption Ahok mengatakan akan mengikuti proses hukum.

PDIP Perjuangan mengatakan partai-partai yang mengusung pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Syaiful Djarot dalam Pilkada Jakarta 2017 tetap solid.

Mereka juga mengatakan tetap mendukung pencalonan pasangan Ahok-Djarot, walaupun polisi telah menetapkan Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama.

Anggota tim pemenangan Ahok-Djarot, Masinton Pasaribu mengatakan partai pendukung menghormati proses hukum, dan tetap akan fokus para proses pilkada.

"Kami memilah proses hukum dan proses politik, kami menghormati biarkan proses hukum ini berjalan sesuai dengan proses hukum, sehingga kami lebih fokus pada kerja-kerja pemenangan, kerja-kerja yang sudah dikerjakan oleh pak Ahok dan Pak Djarot," jelas Masinton.

Ketika polisi mengumumkan penetapan tersangka, Ahok tetap menerima para pendukungnya di kawasan Jl. Lembang Jakarta Pusat. Menanggapi penetapan tersangka, Ahok mengatakan tidak akan mundur dari pencalonan sebagai gubernur DKI Jakarta.

"Terimakasih pada polisi dan kita akan terima dan akan ikuti proses hukum dengan baik dan merupakan contoh dari proses demokrasi, " jelas Ahok.

Ahok juga mengajak pendukungnya untuk tetap memilih dirinya sehingga memenangi pilkada dengan satu putaran.

Ormas Islam akan kawal proses hukum

Sementara itu, Ormas Islam menilai polisi telah bersikap profesional dalam menangani proses hukum kasus dugaan penistaan agama oleh gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama. Pernyataan Ormas Islam yang disampaikan oleh Ketua PB Al Wasliyah Yusnar Yusuf juga meminta agar penyelidikan polisi dilakukan secara transparan.

"Kami mendesak agar proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama dilakukan secara berkeadilan, cepat dan transparan, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat," jelas Yusnar.

Selain itu, ormas Islam juga mengatakan akan mengawal proses hukum kasus dugaan penistaan agama ini sampai proses peradilan, dan menyatakan kasus ini melibatkan individu dan tidak ada kaitan dengan agama dan etnis tertentu ataupun politik nasional.

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsudin mengharapkan umat Islam tidak lagi melakukan demonstrasi pada 25 November mendatang.

"Saya kira perjalanan masih panjang dan jangan habiskan energi kita, sebaiknya kita kawal proses hukum ini," kata Din.

Sebelumnya sejumlah ormas Islam yang menggelar aksi menuntut proses hukum terhadap Ahok melakukan demonstrasi pada 4 November lalu, dan menyatakan akan menggelar aksi serupa pada 25 November mendatang.

Para pimpinan ormas Islam ini juga mengatakan agar Umat Islam tidak mudah dihasut oleh pihak tertentu yang ingin mengadu domba antar agama dan juga rakyat dengan pemerintah yang konstitusional.

Hak atas foto AP
Image caption Demo menuntut proses hukum terhadap Ahok.
Hak atas foto AFP
Image caption Demonstrasi 4 November yang semula berlangsung damai berujung rusuh.

Perbedaan tajam

Kepolisian menetapkan Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama setelah memeriksa hampir 40 saksi dan juga melakukan gelar perkara.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan para penyidik dalam kasus ini memiliki perbedaan tajam dan keputusan tidak diambil dengan suara bulat.

"Saksi ahli saya dapat informasi dari tim berbeda pendapat cukup tajam, ada yang mengatakan pidana ada yang bukan, saksi ahli bahasa berbeda pendapat, saksi hukum pidana berbeda pendapat, saksi ahli agama juga berbeda pendapat, dan saya dapat laporan di kalangan penyelidik pun yang berjumlah 21 orang itu ada disenting opinion, ada yang mengatakan tindak pidana ada yang tidak, tetapi catatan di sini adalah tidak bulat," jelas Tito.

Tetapi Tito mengatakan perbedaan tajam itu cenderung lebih banyak yang berpendapat bahwa kasus ini memliki unsur pidana.

Tito mengatakan polisi telah mempercepat penyelidikan kasus ini karena sensifitas yang tinggi di kalangan masyarakat, meski sebenarnya ada aturan yang menyebutkan polisi sebaiknya menunda kasus yang melibatkan calon kepala daerah telah mendaftarkan diri ikut dalam pilkada.

Polisi juga tidak melakukan penahanan karena tersangka tidak berpotensi menghilangkan barang bukti, yang sudah ada dimiliki oleh penyidik. Tetapi melakukan pencegahan keluar negeri.

Berita terkait