Polisi 'independen' dalam menetapkan Ahok tersangka

Tito Karnavian Hak atas foto Reuters
Image caption Kapolri Tito Karnavian memastikan tim penyidik bersikap independen dalam menyidik kasus Ahok.

Kapolri Jendral Tito Karnavian mengatakan tim penyelidik yang menetapkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama telah bekerja dengan independen sesuai dengan fakta hukum.

Dia juga mengatakan timnya bekerja tidak berdasarkan perintah atasan dan desakan kelompok pengunjukrasa anti Ahok.

"Saya menghargai mereka yang bekerja berdasarkan UU, bukan atas perintah atasan. Saya sudah memberikan kewenangan secara penuh sesuai dengan KUHAP," jelas Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam keterangan pers, Rabu (16/11) pagi.

Kapolri menyebutkan Presiden Jokowi telah mempersilakan kepolisian untuk memproses hukum kasus tersebut dan tidak ingin mengintervensi.

"Beliau paham karena yang dilakukan Polri saat ini adalah domain yudikatif dan penyelidik bekerja independen sesuai kewenangan yang diberikan kepada mereka," paparnya, seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Sri Lestari, dari lokasi jumpa pers.

Di hadapan wartawan, Tito mengakui selama proses penyelidikan terdapat perbedaan yang tajam di kalangan saksi ahli dan juga penyelidik sehingga diputuskan agar kasus ini akan diproses di peradilan terbuka.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Ahok bersama pendukungnya ketika polisi menetapkan dirinya sebagai tersangka kasus penistaan agama

"Saya mendapat laporan di kalangan penyelidik yang berjumlah 21 orang terdapat disenting opinion ada yang mengatakan itu pidana, dan ada yang tidak, tapi sebagian besar mengatakan itu pidana,"

Kapolri mengatakan keputusan yang tidak bulat itu membuat mereka berpendapat untuk mengajukan perkara ini dalam peradilan yang lebih terbuka.

Cukup sensitif

Kapolri mengungkapkan ada aturan yang menyebutkan bahwa kepolisian dapat menunda penyelidikan kasus terkait pilkada sampai pilkada berakhir.

Menurutnya, ada surat telegram tahun 2013 dan 2015 yang menyebutkan bahwa kasus yang melibatkan pasangan calon yang mendaftarkan diri dalam pilkada itu, diperintahkan agar ditunda sampai pilkada selesai.

"Agar polri tidak digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan pasangan yang akan mempengaruhi netralitas polri dalam pilkada," jelasnya tentang isi surat telegram tersebut.

Hak atas foto AFP
Image caption Kapolri menyatakan pihaknya mampu bersikap independen di tengah desakan massa agar mereka mengadili Ahok

Tapi, menurut Tito, karena kasus pelaporan dugaan penistaan agama ini cukup sensitif, maka dirinya memerintahkan agar dilakukan penyelidikan.

"Namun mengingat sensitivitas masalah ini saya selaku kapolri sampai saat itu sebelum 6 oktober sudah memerintahkan kepada kabareskrim untk melakukan penyelidikan. Penyelidikan dilakukan oleh mereka secara maraton," papar Tito.

Bukan tekanan unjuk rasa

Kapolri mengatakan polisi juga tidak tertekan dengan adanya demo yang sejak awal menuntut agar Ahok diadili terkait kasus dugaan penistaaan agama.

"Mengenai demo, memang kita melihat mayoritas masyarakat melakukan demo untuk menghendaki proses hukum. Tapi kita juga mensinyalir ada demo-demo yang memanfaatkan momentum ini dalam rangka untuk agenda yang lain.

Dia mengatakan, sebagian pengunjuk rasa memiliki agenda tersendiri untuk melakukan langkah inkonstitusional dengan menumpang permasalahan tersebut.

"Oleh karena itu kita kembalikan masalah ini ke proses hukum," tegasnya.

Kapolri juga meminta agar masyarakat mengawal proses hukum yang akan dilakukan secara terbuka dipengadilan.

Ditanya kepada kepolisian tidak melakukan penahanan terhadap Ahok, Tito mengatakan: "Penahanan tidak dilakukan karena tidak memenuhi unsur (bahwa yang bersangkutan) tidak akan melarikan diri."

"Karena yang bersangkutan ikut dalam pilkada dan tidak berpotensi menghilangkan barang bukti karena polri sudah memiliki barang bukti," jelasnya.

Berita terkait