Tuduhan protes 'makar', pemerintahan Presiden Jokowi dianggap berlebihan

fpi, unjuk rasa 2 Desember 2016 Hak atas foto Getty/Oscar Siagian
Image caption FPI dan sejumlah organisasi Islam direncanakan akan menggelar unjuk rasa pada 2 Desember nanti untuk menuntut agar Ahok ditahan.

Tuduhan adanya rencana makar di balik demonstrasi 25 November dan 2 Desember mendatang diragukan oleh seorang pengamat karena tidak ditemukan adanya indikasi dan persyaratan politik yang mengarah penggulingan pemerintahan yang sah.

"Tidak ada oposisi yang signifikan saat ini, karena yang di luar pemerintah itu adalah Partai Gerindra, PKS, dan Partai Demokrat," kata peneliti dan pengamat politik LIPI, Siti Zuhroh, kepada BBC Indonesia, Senin (21/11) malam.

Dibandingkan partai pendukung pemerintahan Jokowi yang jumlahnya jauh lebih besar, menurutnya, kekuatan politik kelompok oposisi untuk memakzulkan Presiden Jokowi sulit terjadi.

Lagi pula, "Kita saksikan (hubungan) Pak Jokowi dan Pak Prabowo cair secara politik, apalagi yang mau dicurigai?" tandasnya.

Dalam jumpa pers Senin (21/11), Kapolri Jenderal Tito Karnavian menengarai ada rencana makar di balik demonstrasi yang bakal digelar sejumlah organisasi massa berlabel Islam pada 25 November dan 2 Desember mendatang.

Pada 25 November, menurutnya, "ada upaya tersembunyi dari kelompok yang ingin masuk ke DPR dan mau kuasai DPR." Tito tidak menyebut jati diri kelompok tersebut.

Dia juga menyebut demo 2 Desember tidak lagi murni semata kasus hukum dugaan penistaan agama dengan tersangka gubernur DKI nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Tapi ada upaya-upaya, rapat-rapat yang sudah kita pelajari, dengan agenda-agenda politik lain di antaranya adalah upaya untuk melakukan makar," tegas Kapolri.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kanan) dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menanggapi rencana unjuk rasa tanggal 2 Desember 2016.

Namun demikian, Siti Zuhroh menduga, pernyataan Kapolri -yang menengarai adanya rencana makar itu- lebih dilatari kekhawatiran jumlah pendemo yang jumlahnya lebih besar ketimbang jumlah personel polisi di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Hal itu didasarkan pengalaman saat aparat kepolisian dan TNI 'mengamankan' unjuk rasa 4 November lalu.

"Jumlahnya (pendemo) yang sangat besar akan membuat kerepotan Polri, meskipun sudah ditambah TNI," kata Siti Zuhroh.

Karena itulah, imbuhnya, sinyalemen adanya rencana makar oleh kelompok tertentu dalam unjuk rasa menuntut penahanan gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama, tersangka dugaan penistaan agama, lebih didasari rumor belaka.

"Seharusnya dalam bernegara tidak hanya semacam diwarnai oleh rumor politik atau fitnah politk atau praduga yang luar biasa," tegas Siti Zuhro.

Dia menekankan hal itu berdasarkan tuduhan serupa dalam unjuk rasa 4 November, namun siapa yang dimaksud tetaplah "gelap".

"Sampai sekarang masih gelap siapa yang dimaksudkan, lalu antar elit dan aktor politik sendiri juga bertanya-tanya, juga saling melempar tanda tanya," ungkapnya.

Presiden: Ada yang menunggangi

Bagaimanapun, saat bertemu Ketua umum Megawati Sukarnoputri di Istana Merdeka, Senin (21/11), Presiden Joko Widodo mengulangi pernyataannya bahwa ada aktor politik di balik unjuk rasa 4 November lalu dan mungkin saja terjadi dalam unjuk rasa awal Desember nanti.

Walaupun suhu politik menghangat dalam setiap pilkada, menurut presiden, "ada yang menunggangi untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Ada aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi."

Hak atas foto AFP/ BAY ISMOYO
Image caption Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah dijadikan tersangka kasus dugaan penistaan agama.

FPI membantah

Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Ahmad Sobri Lubis membantah tuduhan bahwa unjuk rasa yang rencananya akan digelar 2 Desember nanti itu bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Jokowi.

"Itu (tuduhan) berlebihan," kata Sobri Lubis saat dihubungi BBC Indonesia melalui sambungan telepon, Senin (21/11) sore.

Menurutnya, acara unjuk rasa damai yang akan digelar di bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta pada 2 Desember itu menuntut "keadilan penegakan hukum yang adil" agar Ahok ditangkap.

"Semua orang tersangka ditahan dalam kasus penistaan agama. Kenapa ini yang bikin heboh nasional dan internasional, masih tidak ditahan juga," kata Sobri.

Dalam berbagai kesempatan, pejabat kepolisian menyatakan pihaknya tidak menahan Ahok karena yang bersangkutan tidak akan melarikan diri dan cukup kooperatif selama diperiksa. Hal ini sesuai aturan hukum yang berlaku.

Ditanya apakah massa pengunjuk rasa akan mendatangi gedung DPR, Sobri mengatakan, "Tidak ada agenda ke situ." Kapolri sebelumnya menyatakan bakal ada massa yang akan mendatangi gedung DPR.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Tiga pengunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, 4 November 2016 yang berakhir ricuh.

Menurutnya, pihaknya akan berkonsentrasi di sekitar bundaran Hotel Indonesia (HI) dengan menggelar salat Jumat, zikir dan doa bersama serta ceramah.

Ditanya kenapa salat Jumat di bundaran HI, Sobri mengatakan, "Di Masjid Istiqlal tidak muat. Tidak nampung. Kita juga menghindari longmarch (pawai), karena itu rawan provokasi."

"Makanya kita buat model aksi seperti salat Jumat, zikir bersama, doa bersama dan mendengarkan ceramah," ungkapnya.

Menjawab pertanyaan kenapa pihaknya tidak menyerahkan penanganan hukum kasus penistaan agama ini kepada polisi, Sobri mengatakan, "Kita tidak bisa dibodoh-bodohi. Fair saja! Seluruh (tersangka penistaan agama) ditangkap, kenapa dia (Ahok) tidak (ditahan)?"

Kepolisian sebelumnya berjanji akan menyelesaikan secepatnya penyidikan kasus penistaaan agama dengan tersangka gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian berjanji dalam dua pekan ke depan, berkasnya penyidikan sudah diserahkan kepada jaksa penuntut untuk ditindaklanjuti.

Topik terkait

Berita terkait