Unjuk rasa solidaritas Rohingya di Bandung dan Jakarta

Rohingya Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Aksi solidaritas untuk etnis Rohingya yang digelar di depan Kedutaan Besar Myanmar, Kamis (24/11)

Sejumlah orang menggelar unjuk rasa di Jakarta dan Bandung, menuntut pemerintah Myanmar menghentikan kekerasan terhadap umat Muslim Rohingya. Kamis (24/11).

Aksi Parade Bhinneka yang berlangsung di Jakarta juga menyatakan telah terjadi kejahatan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Myanmar.

Berdasarkan temuan lembaga hak asasi internasional, Human Rights Watch (HRW), pada 10 November 2016 -yang berjudul Satelite Based Damage Assessment of Affected Villages in Maungdaw District- penginderaan jarak jauh memperlihatkan terjadi pembakaran rumah dan bangunan di tiga desa di Distrik Maungdaw, Myanmar.

Operasi militer besar-besaran digelar di negara bagian Rakhine, tempat tinggal sebagian besar warga Rohingya, dilancarkan bulan lalu setelah sembilan aparat polisi tewas dalam serangan-serangan yang diatur di pos-pos perbatasan di Maungdaw.

Beberapa pejabat pemerintah Myanmar berpendapat kelompok militan Rohingya yang melakukan serangan tersebut.

Para pegiat Rohingya mengatakan lebih dari 100 orang tewas dan ratusan lainnya ditangkap dalam operasi militer di Rakhine.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Pengunjuk rasa mendesak Indonesia segera melakukan pertemuan dengan negara ASEAN, untuk mencari solusi di Myanmar.

"Indonesia harus mendesak Myanmar untuk menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya. Tentu ormas Islam di Indonesia sebagai bagian dari bangsa Indonesia, juga sangat penting perannya, untuk mendesak pemerintah Indonesia, bertindak lebih nyata untuk menyelesaikan masalah ini, melalui mekanisme ASEAN." Kata Raja Juli Antoni dari Parade Bhinneka.

Pengunjuk rasa mendesak Indonesia, melalui kementerian luar negeri, segera meminta negara-negara ASEAN menggelar pertemuan untuk mencari solusi permasalahan di Myanmar.

Antoni berpendapat Indonesia belum berperan maksimal untuk ikut mendesak Myanmar menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya. "Indonesia harus lebih serius , dan konsisten berperan aktif ikut mendesak Myanmar, melalui segala jalur diplomasi yang ada termasuk melalui ASEAN dan PBB".

Parade Bhinneka meminta Indonesia tetap mengedepankan unsur kemanusiaan, jika ada etnis Rohingya yang masuk kembali ke Indonesia.

Hak atas foto AP
Image caption Ratusan pengungsi Rohingya terdampar di daratan Aceh pada Mei 2015 lalu.

"Indonesia harus menerima mereka (etnis Rohingya) dengan baik, manusiawi, meski Indonesia tidak ikut meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi." kata Antoni.

Terdapat sekitar 176 pengungsi etnis Rohingya yang kini masih berada di Medan, yang sedang menanti perjalanan untuk menuju sejumlah negara tujuan akhir, antara lain Amerika Serikat.

Putus hubungan diplomatik?

Sementara itu para anggota Persatuan Islam (Persis) Jawa Barat, menggelar aksi solidaritas di Bandung untuk mendesak pemerintah Indonesia agar bertindak tegas, baik lewat pemutusan hubungan diplomatik dengan Myanmar maupun mengusir duta besar Myanmar dari Indonesia.

Hak atas foto Tatin Tansah Prihatin
Image caption Solidaritas untuk Rohingya juga berlangsung di Bandung. Massa berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung.

"Pemerintah Myanmar sudah melakukan genosida. Saya menangis, melihat kejadian di Myanmar, karena kejadian ini sudah berulang-ulang, tapi dunia diam saja, mana PBB, mereka katanya memperjuangkan hak asasi manusia itu untuk siapa?" ujar Tatin Tansah Prihatin yang ikut turun ke jalan bersama Persis.

Ormas Persis juga menuntut agar komite Nobel Perdamaian mencabut hadiah Nobel yang diterima tokoh politik Myanmar, Aung San Suu Kyi, pada 2012 silam.

Hak atas foto Tatin Tansah Prihatin
Image caption Pengunjuk rasa mendesak Indonesia segera memutus hubungan diplomatik dengan Myanmar

"Nobel perdamaian tidak pantas lagi diterima oleh Aung San Suu Kyi, harusnya dicabut. Melihat rakyatnya diperlakukan seperti itu, dia diam saja," tegas Tatin.

Pemerintah Indonesia menyatakan terus memantau perkembangan situasi di Rakhine. Kementerian Luar Negeri sudah memerintahkan duta besar Indonesia untuk Myanmar, Ito Sumardi, melakukan pengecekan langsung ke lokasi.

Verifikasi informasi yang independen sulit dilakukan karena pemerintah Myanmar melarang wartawan internasional masuk wilayah Rakhine.

Topik terkait

Berita terkait