Abaikan himbauan Kapolri, serikat buruh gelar demo 2 Desember selain aksi 212 massa Islam

KSPI
Image caption Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menyatakan akan tetap berunjuk rasa pada 2 Desember.

Serikat buruh menyatakan akan tetap berunjuk rasa pada 2 Desember di Jakarta, kendati Kapolri meminta agar kegiatan dipindah ke hari lain.

Unjuk rasa buruh pada 2 Desember bertepatan dengan aksi zikir dan doa bersama yang diselenggarakan sejumlah Ormas Islam untuk menuntut penangkapan Basuki Tjahaja Poernama alias Ahok.

Said Iqbal, presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan aksi di Jakarta akan diikuti sedikitnya 50.000 buruh dari Jabodetabek, Karawang, dan Purwakarta.

Aksi "Mogok Nasional" akan dimulai pada pukul 10.00 WIB. Peserta berkumpul di balai kota kemudian melakukan long march ke Istana Negara.

Selain di DKI Jakarta, unjuk rasa juga akan dilaksanakan serikat buruh di 19 provinsi lainnya di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. "Kami berharap di seluruh Indonesia, ada 500.000 buruh bergabung dalam aksi ini di seluruh Indonesia," kata Said dalam konferensi pers yang dihadiri wartawan BBC Indonesia, Pijar Anugerah.

Ia menambahkan, unjuk rasa di DKI juga akan diikuti serikat buruh lain seperti F Spasi dan SPSI.

Sebelumnya, Kapolri Tito Karnavian meminta unjuk rasa buruh tidak digelar di Jakarta pada 2 Desember dengan alasan supaya tidak mengganggu 'kesucian' ibadah umat Islam yang berzikir di Monas.

"Kita harapkan aksi-aksi di luar itu ditunda setelah hari lain. Jangan sampai nanti di sini sedang berzikir, di sebelahnya teriak-teriak. Akan ganggu kesucian ibadah," kata Kapolri dalam konferensi pers di Kantor MUI, Senin (28/11).

Said menegaskan bahwa buruh memiliki hak konstitusi yang sama dengan peserta Aksi Bela Islam III. Ia menyebut UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan UU No. 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh sebagai dasar berdemonstrasi.

"Jangan menghalang-halangi aksi buruh. Polisi seharusnya memberikan ruang yang sama sebagaimana aksi bela Islam," tegasnya.

Ia mengakui bahwa serikat buruh memanfaatkan momentum rencana unjuk rasa sejumlah Ormas Islam pada 2 Desember.

Image caption Ketua KSPI Said Iqbal mengatakan tuntutan serikat buruh "beririsan" dengan tuntutan Ormas Islam yang akan berunjuk rasa pada 2 Desember.

Tuntutan beririsan

Pada 2 Desember mendatang, serikat buruh akan menyampaikan tiga tuntutan: pencabutan PP No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan, kenaikan upah minimum sebesar 15-20%, dan penangkapan Basuki Tjahaja Poernama alias Ahok.

Meski terdapat irisan antara tuntutan serikat buruh dengan GNPF-MUI, yaitu penangkapan Ahok, serikat buruh telah lebih dulu menyuarakannya, kata Said.

"Sejak mayday (1 Mei) 2016 aksi buruh sudah menyerukan 'tangkap Ahok'. Kenapa? Karena Ahok telah merusak lingkungan lewat kebijakan reklamasi, kemudian membuat nelayan kehilangan mata pencaharian. Kami pun anti kebijakan penggusuran yang melanggar HAM.

"Ahok juga diduga korupsi dalam kasus RS. Sumber Waras, bahkan sudah ada (pernyataan) BPK. Kebiasaan KPK, kalau BPK menyatakan ada kerugian itu harusnya dijadikan tersangka seperti kasus Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin. Kenapa Ahok tidak tersentuh?"

Pimpinan KPK Agus Rahardjo memang telah menyatakan bahwa penyidik KPK "tidak menemukan" perbuatan melawan hukum dalam kasus pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Lebih lanjut, Said mengatakan buruh juga menganggap Ahok sebagai "bapak upah murah".

"Mana mungkin ibu kota Jakarta, upah minimumnya pada 2017 nanti Rp3,3 juta; sedangkan Bekasi dan Karawang, kota yang lebih kecil, upahnya sekitar Rp3,6 juta," tuturnya.

Ketika ditanya apakah dengan ikut menuntut penangkapan Ahok, KSPI terlibat dalam agenda politik; Said menjawab: "Tidak ada kepentingan politik buruh terhadap hal-hal yang berhubungan dengan irisan aksi bela Islam; dan ini bukan makar, bukan persoalan politik, ini tentang penegakan hukum dan melawan korupsi."

Said mengatakan, serikat buruh akan berkoordinasi dengan GNPF-MUI pada Rabu (30/11) perihal teknis unjuk rasa. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan kepolisian.

"Kalau dibilang akan mengganggu orang yang berzikir, kami sudah survei ke lapangan. Titik kumpul di Balai Kota sampai Patung Kuda, dengan lokasi aksi zikir itu jauh. Suara orasi buruh tidak akan mengganggu suara zikir," tandasnya.

Image caption Demonstrasi buruh pada 1 Mei 2016 menyuarakan penolakan upah murah.

Ian Wilson, dosen ilmu politik dan peneliti Asia Research Centre, Universitas Murdoch, Australia mengatakan kemarahan terhadap Ahok tak selalu terkait dengan agama atau etnis, tapi juga kebijakan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta.

"Orang-orang kampung marah bukan karena program penggusuran saja dalam dua hingga tahun terakhir, juga karena bahasa yang dipakai Ahok, yang dianggap menyakiti perasaan orang."

"Jadi, di tingkat grass root, banyak orang yang sebenarnya sudah sangat marah dengan Ahok. Dan untuk mencari saluran kemarahan, tak mudah. Parpol, menurut pandangan sebagian besar warga, tak bisa dipakai saluran kekesalan warga bawah Jakarta," katanya ketika menanggapi demonstrasi pada 4 November lalu.

Topik terkait

Berita terkait