Kejakgung: Berkas perkara Ahok siap dilimpahkan ke pengadilan

Ahok Hak atas foto REUTERS/Iqro Rinaldi
Image caption Ahok mengaku menerima penetapan sebagai tersangka namun kukuh menyatakan tidak bersalah.

Kejaksaan Agung menyatakan, berkas Ahok sudah lengkap, siap dibawa ke pengadilan, dan tinggal menunggu penyerahan barang bukti dari Bareskrim Polri.

Hal ini diungkapkan Jaksa Agung Muda bidang Pidana Umum, Noor Rahmad, dalam jumpa pers di Kejaksaan Agung.

"Perkara Insinyur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, telah dinyatakan P21. Artinya, bahwa berkas perkara hasil penyidikan teman-teman dari Bareskrim (Polri), secara formal dan material telah memenuhi syarat untuk dibawa ke pengadilan," kata Noor Rahmat.

Ini berarti, pemeriksaan kasus Ahok oleh kejaksaan lebih cepat dari yang dijadwalkan. Selanjutnya, kata Noor Rachmad, "kejaksaan meminta kepada penyidik untuk segera menyerahkan barang-barang bukti, dan tersangka."

Ia menyebutkan, Ahok dikenakan dugaan pidana penistaan agama dengan KUHP pasal 156, namun tidak dibidik dengan UU ITE sebagaimana yang dilakukan polisi, karena tak ditemukan cukup bukti untuk itu.

Jika semuanya sudah siap, Kejaksaan akan berkoordinasi dengan pengadilan, dalam hal ini pengadilan negeri Jakarta Utara, untuk menentukan jadwal persidangan.

Dugaan penistaan agama ini dilaporkan kepada polisi oleh sejumlah kalangan Islam. Mereka kemudian melangsungkan unjuk rasa yang diikuti ratusan ribu orang pada tanggal 4 November, untuk menekan pemerintah agar menahan Ahok.

Yang dilaporkan adalah pidato AHok di Pulau Pramuka, yanng menyebut, mereka yang merasa tidak bisa memilihnya di Pilgub nanti karena 'dibohongi orang dengan menggunakan Al Maidah 51,' tidak perlu memilihnya.

Pidato ini memicu histeria kemarahan sebagian kalangan, setelah videonya diposting ulang oleh Buni Yani, seorang dosen, dengan menambahkan judul 'Penistaan Agama?' dan tnaskrip yang membuang kata 'pakai' di antara 'dibohongi' dan 'AL Maidah 51.'

Buni Yani sendiri telah pula menjadi tesangka untuk tuduhan penyebaran ebencian dan hasutan.

Mereka merencanakan aksi lagi tanggal 2 Desember mendatang, dalam bentuk salat Jumat di sepanjang jalan protokol Jakarta. Namun polisi tak memberi izin, dan dicapai kesepakatan bahwa aksi mereka dipusatkan di lapangan Monas.

Topik terkait

Berita terkait