Polisi gunakan meriam air untuk bubarkan aksi pegiat Papua di Jakarta

Papua, Jakarta Hak atas foto BBC INDONESIA
Image caption Sekitar 200 pegiat menyerahkan diri ke polisi pada unjuk rasa hari Papua di Jakarta.

Polisi menggunakan meriam air untuk membuarkan aksi unjuk rasa para warga Papua di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (01/12).

Menurut polisi, polisi tersebut tidak mendapatkan izin walau pendukung demonstrasi berkeras mereka sudah mengajukan pemberitahuan sesuai prosedur.

"Sebenarnya sudah kami ajukan tiga hari sebelumnya sesuai prosedur. Polisi bilang menolak izin. Kami sudah melakukan pemberitahuan itu", kata Veronica Koman dari LBH Jakarta yang mendampingi para pengunjuk rasa.

Sempat terjadi ketegangan dan aksi saling dorong antara polisi dan pegiat dan polisi menangkap 10 pegiat.

Hak atas foto BBC INDONESIA
Image caption Unjuk rasa menuntut referendum untuk menentukan masa depan Papua.

Veronica mengatakan mereka mengaku sempat dipukuli setelah ditangkap.

"(Mereka) dikumpulin di lapangan, didata, dan difoto. Sempat ada yang diambil KTP dan HP nya tapi sudah dikembalikan. Kemudian mereka dipukuli, ditendang sampai ada yang pelipisnya robek. Sudah di truk polisi masih dianiaya lagi," kata Veronica

Kesepuluh pegiat yang sempat ditangkap adalah Surya Anta (juru bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua), Yohanes Damian (Gema Demokrasi), Markus Medlama (Aliansi Mahasiswa Papua), Anka Thomas, Jefri Wanda, Frans Nawipa, Iriantibus Murib, Frans Douw, Pyan Pagawak, dan Minus Gibian.

Hak atas foto BBC INDONESIA
Image caption Para pengunjuk rasa dihentikan polisi saat berjalan menuju Bunderan HI dan Istana Negara

Setelah meminta agar kawan-kawan mereka dibebaskan, sekitar 200 pengunjuk rasa lainnya kemudian menyerahkan diri untuk ditangkap polisi.

"Mereka dengan kesadaran naik truk. Kita fasilitasi, dengan kita bawa mereka menggunakan truk kita bawa mereka ke Polda." kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Dwiyono.

Hak atas foto BBC INDONESIA
Image caption Saling dorong antara polisi dan pengunjuk rasa terjadi ketika para pengunjuk rasa berupaya untuk terus maju.
Hak atas foto BBC INDONESIA
Image caption Surya Anta, juru bicara FRI-WEST PAPUA, berdialog dengan polisi
Hak atas foto BBC INDONESIA
Image caption Pegiat Papua berorasi sambil menuntut 10 pegiat dibebaskan polisi
Hak atas foto BBC INDONESIA
Image caption Ketegangan di kalangan pengunjuk rasa sementara ketika mereka dilarang menuju Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta.

Aksi di berbagai kota

Aksi tahunan 1 Desember ini berlangsung bukan hanya di Jakarta saja, juga di Makassar, Yogyakarta, Palu, Poso, Ternate, Jayapura, Manokwari, Merauke, Sorong, Timika and Wamena.

Di Jogjakarta, 14 orang aktivis FRI-WP yang berunjuk rasa ditangkap secara paksa oleh polisi namun di tempat-tempat lainnya, aksi berjalan dengan damai.

Sementara, 200 pegiat Papua di Jakarta -yang sempat menyerahkan diri untuk ditangkap- akhirnya dibebaskan polisi.

Hak atas foto BBC INDONESIA
Image caption Polisi menggunakan meriam air untuk membubarkan para pengunjuk rasa.

Menuntut Referendum

"Papua bukan merah-putih!" dan "Papua! Merdeka!" dipekik oleh para pengunjuk rasa di Jakarta.

Mereka turun ke jalan untuk menuntut referendum guna menentukan mas depan Papua Barat.

"Ini bukan merasa tidak sejahtera atau apa, tapi mereka merasa dibohongi oleh Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat). Mereka maunya pemerintah Indonesia mengakui kalau itu 'shame referendum," kata Veronica.

Hak atas foto BBC INDONESIA
Image caption Para pengunjuk rasa menuntut kawan mereka dengan menyerahkan diri agar ditangkap polisi juga.

Veronica menjelaskan, "Pada saat Pepera ada 800.000 warga Papua dan sesuai perjanjian New York maka dijanjikan satu orang-satu suara (one man-one vote). Namun hanya 1.022 orang yang muncul dan diatur untuk muncul. Mereka memberika suara di bawah intimidasi.

Namun Veronica mengakui jalan masih panjang untuk menuju referendum yang mereka inginkan karena Presiden Jokowi tidak mengakui ada masalah di Papua.

Hak atas foto BBC INDONESIA
Image caption Aksi unjuk rasa seperti di Jakarta ini juga berlangsung di kota-kota lain namun umumnya berjalan damai.

"Jokowi bilang tidak ada masalah di Papua. Jadi bagaimana mengakui akar masalah di Papua jika Jokowi sendiri tidak mengakui ada masalah?"

"Namun kenyataannya terjadi penutupan media (media blackout) yang sistematis di Papua. Sejak April 2016 saja sudah terjadi lebih dari 4.700 penahanan warga Papua yang tidak pernah didengar di Jakarta."

Berita terkait