Penyebaran pesan intoleran cenderung meningkat di medsos

Facebook Hak atas foto Reuters
Image caption Ujaran kebencian di media sosial bisa memicu kekerasan.

Penyebaran pesan intoleran ataupun kebencian belakangan ini dapat dengan mudah ditemui di media sosial, dan dinilai cenderung meningkat.

Peneliti Wahid Institute Alamsyah M Dja'far menilai maraknya penyebaran kebencian melalui media sosial ini sebagai gejala intoleransi.

"Intoleransi itu gejala yang paling bisa dilihat di media sosial jadi harus ada upaya untuk menetralisir atau merespon ujaran-ujaran kebencian di media sosial dan melakukan pembatasan terhadap website-website yang berisi ujaran kebencian, dan itu tugas masyarakat untuk melaporkan masalah semacam itu dan bisa ditindaklanjuti," jelas Alamsyah.

Dia mengatakan masyarakat dan juga aparat harus mewaspadainya dan berupaya agar pesan intoleran itu tidak menyebar luas dan memicu tindakan kekerasan.

"Tentu yang lain kalau ada ujaran kebencian, kekerasan dan diskriminasi itu dibatasi oleh aparat kalau tidak dia bisa menjadi viral dan bisa mejadi kekerasan", kata Alamsyah kepada BBC Indonesia.

Lebih jauh, Alamsyah mencermati media sosial sering kali juga dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan-pesan intoleran menjelang pemilihan kepala daerah ataupun ketika pemilihan presiden yang lalu.

Dia mengatakan penyebaran pesan intoleran itu cenderung meningkat menjelang pilkada ataupun pilpres yang sarat dengan muatan politik.

"Itu terjadi manakala ada kesempatan, dan opportunity yang biasa dipakai adalah momen politik seperti pilkada dan pilpres, saya kira pemerintah, aparat dan masyarakat luas harus berhat-hati agar memastikan bahwa pemanfaatan kesempatan ini tidak berlebihan dan menimbulkan ledakan kekerasan, jadi ketika ada kekerasan itu bisa meningkat dan saya kira itu PR kita semua," jelas Alamsyah.

Bagaimanapun, Alamsyah menilai apa yang terjadi di media sosial belum tentu merupakan cerminan sikap masyarakat yang mendukung sikap intoleran dan radikalisme.

Soalnya, dalam survei terakhir Wahid Institute menunjukkan 70% responden masih memiliki sikap toleransi dan menolak radikalisme.

Penegakan hukum

Kunci untuk mengatasi kasus intoleran, menurut dia, adalah law enforcement dan keberanian pemerintah untuk menegakkan konstitusi. Namun, penanganan laporan kasus penyebaran pesan intoleran harus melalui koridor hukum dan menghormati hak asasi.

"Tentu dengan mekanisme yang sejalan dengan hak asasi manusia, misalnya kalau ada website yang ditutup atau disensor karena diduga berisi dugaan kebencian tentu harus ada pembelaan diri, " kata Alamsyah.

Penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial menurut Alamsyah, juga dapat memicu aksi intoleran dengan menggunakan kekerasan.

Untuk itu, dia berharap agar aparat dan pemerintah termasuk pemerintah daerah, diminta tegas agar kasus kekerasan terhadap minoritas tidak meluas.

"Persoalan lain yang harus diselesaikan adalah memastikan bahwa aparat polisi itu harus bertindak non diskriminasi dan tegas terhadap segala bentuk tindakan intoleransi kekerasan, orang akan mudah melihat bahwa dengan massa bisa donk membubarkan, tetapi ketika ada pemerintah tegas, dan itu kemudian memberi pesan kepada keompok itu untuk berhati-hati dan tidak akan melakukan tindakan tersebut", jelas Alamsyah.

Menurut dia, sebelum menyebarluas dan menimbulkan kekerasan aparat juga harus membatasi ujaran kebencian yang mengarah ke diskriminasi dan kekerasan.

Pengamat media sosial Damar Juniarto menyatakan ujaran kebencian memang tidak boleh dibiarkan.

"Saya termasuk yang setuju dengan sikap Zero Tolerance terhadap ujaran kebencian. Tapi harus dilakukan secara adil dan transparan. Payung hukumnya sudah tersedia, pasal 156a dan UU No.40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi atas Ras dan Etnis," jelas Damar.

Intoleransi dan politik identitas

Lalu apakah menyebarnya pesan intoleran itu juga berkaitan dengan meningkatnya kemunculan politik identitas?

Menurut Damar, pesan intoleran memang meningkat di media sosial belakangan ini, tetapi perlu dibuktikan lebih jauh apakah berkaitan dengan munculnya politik identitas.

Menurut Damar, politik identitas bisa memunculkan pesan-pesan intoleran ataupun tidak.

"Tidak kalau dalam komunikasinya dipakai untuk membalas perilaku marjinalisasi di masa lalu kepada yang menindas. Dalam hal ini, misalnya politik identitas Islam, harusnya ya tertuju ke pemerintahan Orde Baru yang bertahun-tahun merepresi mereka. Tapi ya kalau dalam komunikasinya dipakai justru untuk gantian menindas kelompok identitas yang berbeda," jelas Damar.

Damar menyarankan jika menemukan pesan yang intoleran sebaiknya tidak menyebarluaskan dan lakukan dialog dengan kelompok yang menyebarkan pesan tersebut.

"Jangan-jangan mereka lupa ini Indonesia yang bhinneka, jangan-jangan mereka lupa ini Indonesia dan bukan negara milik suku, agama, ras tertentu" tambah Damar.

Sementara itu dalam pidato pembukaan di Forum Demokrasi Bali, Presiden Jokowi menyoroti masalah toleransi dengan mengatakan perbedaan agama seharusnya tidak menjadi penghalang untuk demokrasi dan toleransi antar negara dan sesama manusia.

Presiden juga mengatakan Indonesia merupakan rumah bagi berbagai agama. "Sejarah Indonesia mengajarkan bahwa ajaran Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai. Nilai mengenai perdamaian inilah yang sampai saat ini terus dipegang oleh umat Islam Indonesia.

Selain Islam, Indonesia adalah rumah bagi umat Kristiani, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konfusius. Nilai-nilai perdamaian juga dipegang teguh oleh semua umat di Indonesia," jelas Jokowi.

Berita terkait