Kasus Pulomas: Mengapa residivis ulangi tindak kriminal?

penjara Hak atas foto Ulet Ifansasti
Image caption Kriminolog Eko Hariyanto berkata penjara tidak memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan

Salah satu pelaku perampokan dengan kekerasan yang terjadi di perumahan elite Pulomas, Jakarta Timur, dilakukan oleh seorang residivis.

Ramlan Butar-Butar, menurut polisi, adalah seorang residivis bagian dari kelompok 'Korea Utara'.

Kepada para wartawan, Kapolri Tito Karnavian mengatakan bahwa kelompok Ramlan kerap beraksi di Bekasi dan Pulo Gadung dan dalam aksinya mencuri dengan kekerasan, seperti mengikat korban dan menutup mulut korban dengan lakban.

Beberapa media nasional melaporkan bahwa Ramlan telah berulang kali keluar-masuk penjara: pada 2008, 2010 dan 2015.

Apakah masa hukuman yang diberikan terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi orang dengan catatan kriminal seperti Ramlan?

Menurut ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Eva Achjani Zulfa, hukuman yang terlalu ringan membuat residivis tidak jera apabila keluar dari penjara.

"Yang banyak terjadi dalam putusan di pengadilan adalah standar minimum yang tidak ada, yang membuat putusan hakim terlalu rendah. Itu yang menjadi pemicu kenapa efek pembinaan tidak berjalan dengan baik," kata Eva.

Eva menilai para pelaku tindak kriminal cenderung menganggap apapun tindak pidananya, hakim akan menjatuhkan hukuman yang rendah.

"Buat mereka bukannya menakutkan tapi justru menimbulkan keberanian-keberanian. Dan terhadap residivis, hukumannya sebenarnya bisa dperberat. Misalnya ditambah sepertiga dari non-residivis. Kita harus meminta pada hakim untuk berani mengambil putusan yang baik," kata Eva.

Eva menjelaskan bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukuman maksimal pencurian biasa sebagaimana tertera pada Pasal 362 adalah lima tahun penjara. Adapun pencurian dengan kekerasan pada Pasal 365 KUHP mencapai 20 tahun penjara jika korbannya meninggal dunia.

"Minimalnya tidak ada, itu yang sering menjadi keluhan dari KUHP sekarang. Karena berapa pun maksimalnya, minimalnya tetap satu hari," kata Eva.

Hak atas foto Barcroft Media
Image caption Hukuman penjara adalah satu-satunya sanksi yang ditetapkan di KUHP

'Sekolah kejahatan'

Akan tetapi, Eko Hariyanto, selaku kriminolog Universitas Indonesia, berpendapat penjara bukanlah jawaban.

"Di lembaga permasyarakatan, penanganan terhadap terpidana, jujur, tidak jalan. Yang terjadi di lapas hanya penggudangan orang. Orang dimasukkan, dikurung selama rentang waktu tertentu, dia tidak bisa melakukan kejahatan, masyarakat untuk sementara terhindar dari kejahatan rutin mereka. Tapi begitu selesai, mereka keluar tidak memiliki bekal ketrampilan untuk bekerja di luar, akhirnya kembali lagi," papar Eko.

Alih-alih solusi, menurut Eko, penjara menjadi bagian dari masalah.

"Bahkan yang terjadi di lapas kita, ada sebutan penjara adalah 'sekolah tinggi kejahatan'. Orang masuk maling ayam, keluar maling mobil. Jadi keterampilannya berkembang, bahkan khusus untuk narkoba mereka memperbesar jaringan," kata Eko.

Alternatif hukuman

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Eva Achjani Zulfa, memandang ada sejumlah hukuman yang sejatinya bisa diterapkan. Namun, hal itu sulit diwujudkan mengingat hukuman penjara adalah satu-satunya sanksi yang ditetapkan di KUHP.

"Secara teoritis alternatif sanksi itu banyak sekali: sanksi denda, kerja sosial, ditempatkan di RS jiwa itu bagian dari alternatif sanksi yang bisa dijatuhkan ke seorang pelaku tindak pidana."

"Masalahnya di Indonesia, yang masih diyakini efektif adalah sanksi penjara melalui lembaga permasyarakatan. Itu yang digunakan dalam berbagai aturan perundang-undangan kita. Bukan karena tidak ada alternatif sanksinya, tapi karena UU sudah menentukan jenis sanksi itu yang hanya bisa dilakukan," papar Eva.

Eva menambahkan bahwa selain lewat penegakan hukum, dibutuhkan kontrol masyarakat untuk mengekang tindakan kriminalitas.

"Kalau kita lihat tindak pidana pada umumnya, saya merasa tindak pidana semakin serius dan meningkat. Barangkali kita butuh formula lain di luar hukum untuk menjadi satu social engineering - alat untuk menciptakan perilaku sosial yang taat hukum di dalam masyarakat."

"Saya kira hukum tidak cukup untuk saat sekarang ini. Kontrol masyarakat yang harus ditingkatkan."

Berita terkait