Komnas HAM: Pemda mulai berani atasi aksi-aksi intoleran

Jemaat Gereja Yasmin Hak atas foto AFP
Image caption Para jemaat Gereja Yasmin Bogor saat menggelar unjuk rasa pada Maret 2012 lalu, dan masalahnya belum selesai hingga kini.

Laporan tahunan kebebasan beragama dan berkeyakinan dari Komnas HAM yang baru dirilis pada Selasa (09/1) mencatat adanya peningkatan dalam kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia sepanjang 2016.

Namun Komnas HAM juga menilai positif bahwa mulai ada ketegasan pemerintah daerah dalam menghadapi aksi intoleransi tersebut.

Dalam laporan tersebut, Jawa Barat masih menjadi provinsi pertama di mana kasus intoleransi banyak terjadi, disusul DKI Jakarta, dan Sulawesi Tenggara.

Kebanyakan peristiwa intoleransi yang terjadi adalah pembatasan, pelarangan dan perusakan tempat ibadah serta pembatasan dan pelarangan beribadah seperti pada saat kelompok Pembela Ahlus Sunnah membubarkan acara Natal di Bandung, pada Desember lalu.

Tapi Komnas HAM menyatakan ada inisiatif positif dari pemerintah setingkat kota/kabupaten di Jawa Barat, yaitu Bandung, Bogor, serta Bekasi, yang mulai mengambil tindakan terkait aksi intoleransi, seperti dikatakan Koordinator Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) Komnas HAM, Jayadi Damanik.

"Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menerbitkan izin dua gereja yang sebelumnya dipermasalahkan, lebih dari itu wali kota Bandung menjamin izin yang diberikan tersebut tidak akan dicabut meski ada desakan dari sebagian warga. Pemerintah Kota Bekasi menyelesaikan permasalah empat gereja yang sebelumnya ditolak oleh sebagian warga. Alasan wali kota Bekasi tidak mencabut izin tersebut karena prosedur pembangunan gereja tersebut sudah sesuai dengan izin yang berlaku," kata Jayadi.

Hal ini, tambahnya, bisa menjadi bukti bahwa "ketegasan dan keberanian Wali Kota dapat menjadi solusi bagi sikap-sikap intoleran sebagian masyarakat".

Jayadi juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bogor yang pada 2016 lalu memberi jaminan bahwa perayaan Hari Asyura kelompok syiah bisa berlangsung setelah setahun sebelumnya pada 2015, mereka mengeluarkan surat edaran yang melarang kelompok syiah melakukan perayaan tersebut.

"Meskipun masih ada penolakan, namun Pemerintah Kota Bogor tetap menjamin terlaksananya perayaan Asyura, komitmen tersebut benar direalisasikan dengan mengerahkan sebagian petugas keamanan untuk menjaga perayaan Asyura dan mencegah adanya penolakan," kata Jayadi.

Mulai 'berani tegas'

Berbagai inisiatif ini, menurut Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat sebagai "prestasi".

"Tren baiknya adalah sudah mulai ada pemerintah-pemerintah daerah yang berani tegas untuk membuat jarak dengan kelompok-kelompok intoleran, sebelumnya kan berjaya banget yang namanya kelompok intoleran itu. Dulu Desk KBB berkesimpulan pemerintah daerah telah dibajak oleh kelompok intoleran, nah untuk tahun ini kami sudah menemukan, masih ada pembajakan-pembajakan itu, tapi juga banyak pemerintah daerah yang menolak dibajak oleh kelompok intoleran," kata Imdadun.

Image caption Komnas HAM menyatakan ada inisiatif positif dari pemerintah setingkat kota/kabupaten di Jawa Barat dalam menghadapi aksi intoleransi.

Namun Komnas HAM juga mencatat bahwa di saat bersamaan, pemerintah daerah masih menjadi pelaku terbesar dalam kasus intoleransi yang membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Kajian Komnas HAM diumumkan ketika sejumlah pihak makin mengkhawatirkan kasus-kasus intoleransi di Indonesia.

Di Bantul, Yogyakarta, anggota masyarakat keberatan dengan Camat Yulius Suharta yang beragama Katolik, dengan alasan wilayah yang ia pimpin didiami oleh mayoritas Muslim.

Bupati Bantul, Suharsono, mengatakan dirinya mempertimbangkan untuk memindahkan Camat Yulius Suharta ke tempat lain yang penduduknya lebih banyak non-Muslim.

Jayadi juga menambahkan bahwa dalam beberapa kasus yang mereka laporkan ke kepolisian, Komnas HAM justru menemukan bahwa unsur intel polisi malah "berkomplot" dengan ormas-ormas intoleran, seperti yang menurutnya terjadi di Bandung sampai menyebabkan digantinya Kapolda Jawa Barat serta Kapolrestabes Bandung menyusul pembubaran acara Natal di Sabuga, Bandung.

'Negative solidarity'

Dalam laporan tahunannya, Komnas HAM mencatat tren peningkatan kasus intoleransi atas kebebasan beragaman dan berkeyakinan. sejak tiga tahun terakhir, yaitu 76 kasus pada 2014, 87 kasus pada 2015, dan kini 97 kasus sepanjang 2016.

Dan menurut Komnas HAM, banyak kasus-kasus pelanggaran lama yang belum ditangani secara tuntas.

Berbagai persoalan penutupan gereja tersebut yang terjadi di Indonesia bagian barat kemudian menjalar menjadi negative solidarity, menurut Imdadun, sehingga menimbulkan aksi penolakan terhadap pembangunan masjid di Manado, Sulawesi Utara dan Bitung atau penolakan jamaah tabligh di bandara NTT.

"Ternyata dalam pertemuan kami di beberapa daerah, apa yang terjadi di satu daerah itu mendorong atau menjadi pemicu untuk melakukan suatu hal yang sama di tempat lain. Misalnya ketika kami ke Manado atau Bitung, mereka katakan di sana, 'kenapa gereja di Jawa Barat banyak ditutup, memangnya kami tidak bisa tutup masjid di sini?' Tidak boleh dibiarkan negative solidarity ini berkembang biak," kata Jayadi.

Topik terkait

Berita terkait